Alexa Metrics

Kontribusi Perusahaan BUMN Harus Maksimal

Kontribusi Perusahaan BUMN Harus Maksimal Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
indopos.co.id – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengingatkan agar BUMN memberikan kontribusi kepada negara secara maksimal. Khususnya melalui dividen.
“Direksi BUMN wajib meningkatkan kinerja, efisiensi, dan profitabilitas dari masing-masing perusahaan. Khususnya BUMN yang berorientasi ekonomi,” ujar dia saat rapat koordinasi dengan pimpinan perusahaan BUMN di Jakarta, Rabu (9/9/2020).
Erick mengatakan, kinerja direksi akan dinilai dan dievaluasi
berdasarkan kontrak manajemen berbasis Key Performance Indicator (KPI).
Demi membantu perusahaan dalam mencapai KPI, Kementerian BUMN membentuk
 klasterisasi BUMN.
Menteri yang juga menjabat sebagai ketua pelaksana Komite Penanganan
COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional tersebut mengungkapkan, terdapat 12 klaster yang akan
 dikelola oleh kedua Wamen BUMN.
Setiap Wamen akan mengelola masing-masing 6 klaster BUMN.
Wamen BUMN I bertugas mengelola BUMN Klaster Industri Migas dan Energi, Klaster Industri Minerba, Klaster Industri Perkebunan dan Kehutanan, Klaster Industri Pangan, Klaster Industri
Kesehatan, dan Klaster Industri Manufaktur.
Sedangkan BUMN Klaster Jasa Keuangan, Klaster Jasa Asuransi dan Dana Pensiun, Klaster Telekomunikasi dan Media, Klaster Infrastruktur, Klaster
Logistik, dan Klaster Pariwisata dan Pendukung akan dikelola oleh Wamen BUMN II.
“Klasterisasi BUMN bertujuan untuk mengelompokkan BUMN sesuai dengan jenis bidang usaha utama (core business) serta rantai nilai bisnisnya, guna menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan kompetitif dari hulu ke hilir,” jelas Erick.
Sementara itu, sebagai perusahaan milik negara, BUMN patut menjadi role model bagi perusahaan-perusahaan lain
di Indonesia khususnya dalam tindakan anti suap dan korupsi.
Oleh karena itu, Kementerian BUMN mewajibkan BUMN untuk mendapat sertifikat ISO 37001 Manajemen Anti Suap.
“Saat ini terdapat 53 persen dari total seluruh BUMN yang telah mendapat sertifikat ISO 37001. Kita berharap, bagi BUMN yang belum mendapat sertifikat tersebut dapat memperolehnya sebelum akhir tahun 2020,” pungkas dia. (dai)



Apa Pendapatmu?