Alexa Metrics

Pengamat Sebut, Pembentukan Dewan Moneter Bahayakan Perekonomian Negara

Pengamat Sebut, Pembentukan Dewan Moneter Bahayakan Perekonomian Negara Anthony Budiawan (facebook)
indopos.co.id – Rencana pemerintah membentuk Dewan Moneter yang diketuai Menteri Keuangan dengan cara menerbitkan Perpu serta merevisi UU Bank Indonesia (BI) ditentang sejumlah kalangan. Alasannya, hal itu akan berdampak pada anjloknya ekonomi nasional, inflasi besar-besaran, dan penurunan nilai tukar rupiah secara tajam.
Pengamat ekonomi, Anthony Budiawan menyebutkan, dengan pembentukan Dewan Moneter maka sama saja menempatkan BI di bawah Kementerian Keuangan alias hanya menjadi underbow pemerintah, dan menghilangkan sifat independensi BI itu sendiri.
”Dengan pembentukan dewan moneter, berarti kita kembali ke era sebelum 1998. Sebab salah satu hal yang terpenting dalam reformasi 98 itu adalah lahirnya UU Nomor 23 tahun 1999 dan Ketetapan MPR Pasal 4 ayat (2) Tahun 1998 yang menyebutkan BI harus independen, dan tidak boleh ada campur tangan pemerintah,”  terang Anthony dalam sebuah wawancara di channel youtube bravos radio, beberapa waktu lalu. UU No.23 tahun 1999 tentang BI itu sendiri kemudian diubah menjadi UU No.3 tahun 2004 tentang BI.
Dilanjutkan Anthony, kalau BI tidak independen justru akan merusak ekonomi dan keuangan Indonesia. ”Sebelum 1998, ketika BI belum independen, timbul bubble ekonomi, inflasi, dan kasus BLBI yang sangat merugikan negara. Dan ini jangan sampai terulang,” ujar Anthony yang juga Direktur Political Ekonomy dan Policy Studies (PEPS) ini.
Anthony menguraikan, susunan dewan moneter yang diketuai Menteri Keuangan itu menjadi sangat aneh. Sementara  Gubernur BI, Deputi Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan satu menteri dari bidang ekonomi hanya sebagai anggota dewan moneter yang berada di bawah Menteri Keuangan.
”Padahal BI sebagai bank sentral adalah pemegang otoritas di sektor moneter, dan Kemenkeu sebagai pemegang otoritas di sektor fiskal. Namun ketika Menkeu sebagai ketua dewan moneter, maka jelas sekali kalau sektor fiskal akan mencampuri urusan moneter. Mungkin karena sektor fiskal Indonesia yang sedang kolaps. Padahal seharusnya sektor fiskal yang dibenahi, bukan sektor moneternya yang diobok-obok,” urai Anthony.
Ia menegaskan sesuai UUD, UU BI, dan TAP MPR mengharuskan sektor moneter dan sektor fiskal harus dipisah. ”Tapi dengan pembentukan dewan moneter ini seperti ada niat BI akan diminta membiayai sektor fiskal. Dan ini berbahaya bagi perekonomian sebuah negara,” pungkasnya. (ind)



Apa Pendapatmu?