Alexa Metrics

Janji Surga PKB Semua Cagub Kalimantan Utara Dapat Persetujuan

Janji Surga PKB Semua Cagub Kalimantan Utara Dapat Persetujuan

indopos.co.id – Beredar surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB). Surat itu tentang persetujuan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Menariknya, surat ini diberikan kepada semua pasangan yang maju dalam pilkada di Kalimantan Utara (Kaltara).

Mereka adalah Calon Gubernur Drs. H. Zainal A.P., S.H., M.Hum dan Calon Wakil Gubernur Dr. Yansen T.P., M.Si. Keputusan ini dibuat pada 25 Agustus 2020. Persetujuan juga diberikan kepada Calon Gubernur H. Udin Hianggio dan Calon Wakil Gubernur Dr. Drs. H. Undunsyah, M.Si., M.H. Keputusan ini dibuat pada 3 September 2020. Dan, terakhir, DPP PKB juga memberikan persetujuan kepada Calon Gubernur Dr. Ir. H. Irianto Lambrie, M.M. dan Wakil Calon Gubernur H. Irwan Sabrie, S.E. Persetujuan ini diberikan pada 4 September 2020.

Surat keputusan Model B.1-KWK parpol dari PKB menjadi salah satu syarat pencalonan yang dilampirkan pasangan Zainal Paliwang-Yansen TP ke KPU Kaltara pada Minggu (6/9). Namun seperti diketahui, PKB merupakan salah satu partai politik yang mengantarkan pasangan Udin Hianggio-Undunsyah akhirnya bisa mendaftarkan diri mengikuti Pilgub Kaltara 2020. Pasangan ini diusung koalisi PKB dan Hanura.

Pasangan Zainal-Yansen tetap melampirkan B.1-KWK dari PKB, karena pasangan akronim ZIYAP ini lebih dahulu menerima B.1-KWK dari PKB, yang diserahkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar beberapa waktu lalu.

’’Karena kami merasa B.1-KWK (PKB, Red) ini masih sah. Maka kami tetap serahkan, biar KPU yang akan memverifikasi,’’ kata Zainal ketika menyerahkan berkas pendaftaran ke KPU Kaltara.

Dia juga mengatakan, seharusnya pengurus PKB terlebih dahulu menerbitkan surat pembatalan jika yang diusung bakal calon lain. ’’Sesuai mekanisme, pencabutan SK dukungan dan pembatalan formulir B.1-KWK, dilakukan dengan cara diterbitkan surat pembatalan atau pencabutan dulu. Bukan diterbitkan B.1-KWK untuk pasangan lain, baru punya kami dibatalkan,’’ ujarnya. Dengan diterbitkannya persetujuan kepada pasangan lain, Zainal ini seolah diberi harapan palsu atau mendapat janji surga.

Seperti diketahui, tanpa PKB pasangan Zainal-Yansen tetap memenuhi syarat pencalonan. Yakni diusung PDI Perjuangan yang memiliki 5 kursi keterwakilan di DPRD Kaltara, Gerindra (5 kursi), Demokrat (4 kursi), dan PPP (1 kursi).

Terkait B.1-KWK ganda tersebut, Ketua KPU Kaltara, Suryanata Al Islami mengakui pasangan Zainal-Yansen tetap menyerahkan B.1-KWK dari PKB. Hanya saja, kata Suryanata, pasangan Zainal-Yansen tidak didampingi ketua dan sekretaris PKB Kaltara. Sedangkan kehadiran ketua dan sekretaris parpol, lanjutnya, menjadi syarat wajib saat mendaftar.

’’Walau hanya penyerahan B.1-KWK tanpa ada pimpinan PKB, tapi kami tetap menerima formulir itu. Hanya saja, keputusan finalnya apakah B.1-KWK milik ZIYAP ini berlaku atau tidak, akan dikonsultasikan dengan KPU dan DPP PKB,’’ ujar Suryanata, Senin (8/9).

Suryanata juga mengatakan, B.1-KWK dari PKB yang menjadi syarat pencalonan Udin Hianggio-Undunsyah diterima. Apalagi, lanjutnya, saat mendaftar dengan membawa B.1-KWK, pasangan Udin Hianggio-Undunsyah didampingi ketua dan sekretaris DPW PKB Kaltara.

Ketua DPW PKB Kaltara, Herman yang dikonfirmasi media ini, mengatakan bahwa B.1-KWK yang diberikan ke pasangan Zainal-Yansen telah dibatalkan DPP PKB pada 4 September 2020. Dia juga mengatakan, pembatalan serta pencabutan keputusan B.1-KWK untuk pasangan Zainal-Yansen telah disampaikan kepada KPU RI dan KPU Kaltara.

’’Sudah selesai persoalan itu. Sudah terkonfirmasi di DPP kalau B.1-KWK yang dipegang ZIYAP sudah dibatalkan,’’ ujarnya.

Atas pembatalan yang dilakukan DPP PKB terhadap seluruh dukungan kepada pasangan Zainal-Yansen, Herman menegaskan, PKB resmi mendukung pasangan Udin-Undun. Karena menurutnya, tidak mungkin B.1-KWK diberikan kepada dua pasangan calon di satu daerah yang menggelar pilkada.

’’Kalau, misalnya, yang dipegang Pak Udin tidak sah, pasti pasangan (Udin-Undun) ini tidak akan lolos. Nah, buktinya sekarang sudah diterima dan lolos. Surat pembatalan itu sudah terlampir saat Pak Udin mendaftar,’’ tegasnya.

Mutlak Milik DPP

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid membantah adanya rekomendasi ganda atau lebih untuk pasangan bakal calon kepala daerah di satu daerah pada pelaksanaan Pemilukada 2020. Sebab, apabila itu ada, menurutnya, sudah tentu ditolak Komisi Pemilihan Umum (KPU).

’’Tidak ada rekomendasi ganda atau lebih, sudah tentu ditolak KPU,’’ ungkap Jazilul Fawaid kepada INDOPOS, Selasa (8/9).

Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu PKB ini mengatakan, ada 212 bakal calon kepala daerah mendapat dukungan PKB. Bentuk dukungan berupa rekomendasi dari PKB. Dari 212 balon 96 berasal dari kader PKB.

Untuk memperoleh rekomendasi PKB, menurut Jazilul, ada mekanisme yang harus dipenuhi balon. Mulai memenuhi persyaratan uji kepatutan dan kelayakan hingga pemantauan elektabilitas balon. ’’Kita juga melakukan survei bentuk dukungan masyarakat terhadap balon. Dan untuk mendapatkan itu mereka harus mendaftar di wilayah atau cabang masing-masing,’’ terangnya.

Setelah proses pendaftaran di wilayah atau cabang PKB tersebut, masih ujar Jazilul, balon akan direkomendasikan ke DPP dan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan. Rekomendasi akan keluar setelah ada evaluasi DPP. ’’Setelah evaluasi, rekomendasi baru akan turun,’’ katanya.

Namun ketika INDOPOS berusaha mengonfirmasi Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar melalui sambungan telepon 081xxxx900 dan pesan singkat, dia tidak meresponsnya.

Terstruktur

Sementara itu, Politisi Demokrat Debby Kurniawan mengatakan, rekomendasi partai diberikan secara terstruktur. Setiap balon harus mengikuti semua mekanisme bertahap dari bawah. Dari administrasi DPC hingga DPP. ’’Jadi tidak akan mungkin muncul 3 rekomendasi dari partai di 1 daerah Pemilukada,’’ ujarnya.

Menurut Ketua DPC Partai Demokrat Lamongan ini misalnya. Dari Pemilukada Lamongan muncul sembilan balon. Semua balon mengikuti seleksi di tingkat DPC. Dari balon yang terpilih di tingkat DPC tersebut kemudian harus direkomendasikan ke DPP. “Hasil seleksi kami di DPC ya berdasarkan survei masyarakat terkait elektabilitas balon. Balon juga mengikuti fit and proper test di tingkat DPC, dan nanti di DPP mereka mengikuti fit and proper test. DPP juga akan melakukan survei untuk mengetahui elektabilitas balon,” jelasnya.

Lebih jauh dia menerangkan, dalam survei yang dilakukan DPC dan DPP tidak sekadar popularitas balon saat itu. Namun juga dilakukan berkala hingga tiga bulan ke depan. ’’Tidak menutup kemungkinan pada saat malam akan pendaftaran, rekomendasi partai dicabut. Salah satunya karena hasil survei elektabilitas balon dalam 3 bulan ternyata turun,’’ katanya.

Dikatakan Debby, survei masyarakat sangat berperan besar menentukan rekomendasi partai. Pasalnya, tidak sedikit tokoh populer seperti tokoh agama, tokoh masyarakat atau kepala daerah petahana tidak mendapatkan rekomendasi partai.

’’Kalau masyarakat tidak suka dengan balon, akan jadi pertimbangan bagi kami. Meskipun balon tersebut tokoh yang populer saat itu. Partai tidak mau salah pilih, kayak peribahasa jangan beli kucing dalam karung,’’ jelasnya.

Dalam rapat pleno di tingkat DPP, masih ujar Anggota Komisi X DPR ini, semua elemen partai dilibatkan. Seperti anggota DPR dapil balon, anggota DPRD tingkat I dan DPRD tingkat II dari bakal calon kepala daerah. Dalam DPP kemudian menurutnya akan melakukan rapat tertutup untuk memutuskan rekomendasi. ’’Rekomendasi ini turunnya lama, bisa 3 bulan. Dan DPP memiliki keputusan mutlak atas rekomendasi balon,’’ ujarnya. (zuhrie/nasuha)



Apa Pendapatmu?