Alexa Metrics

Pemodal Politik Rangkul Petahana, Pilkada Panggung Pasangan Calon Tunggal

Pemodal Politik Rangkul Petahana, Pilkada Panggung Pasangan Calon Tunggal Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Jember Faida (kiri) dan Dwi Arya Nugraha Oktavianto (kanan) menaiki kendaraan bersama pendukungnya ke kantor KPU Jember, Jawa Timur, Minggu (6/9). (Foto: ANTARA)

indopos.co.id – Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 mendatang berpotensi diikuti 28 pasangan calon (paslon) tunggal. Karakteristik paslon tunggal potensial datang dari petahana. Pasalnya, inkumben memiliki akses terhadap sumber daya. Baik itu, sumber daya uang (modal) dan kekuasaan. Itu bisa menggalang dukungan dari banyak partai politik (Parpol).

Paslon tunggal bakal menutup ruang bagi pasangan calon lain. ”Kami banyak menemukan ini di pemilihan tahun lalu,” tutur Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo, di Jakarta, Rabu (9/9).

Ratna menuturkan, ada peningkatan jumlah calon tunggal tahun ini. Fakta itu, terjadi sejak Pilkada 2015, Pilkada 2017, dan Pilkada 2018. Berturut-turut, paslon tunggal yakni tiga paslon, sembilan paslon, dan 16 paslon. Tahun ini, berpotensi paslon tunggal mencapai 28 pasangan calon.

Sementara itu, Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandez mengatakan, 23 dari 28 daerah berpotensi calon tunggal, di antaranya diisi calon inkumben. Baik kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Dan, sepuluh di antaranya petahana berpasangan lagi. ”Faktor elektabilitas kemudian mendorong partai-partai mencalonkan petahana lagi,” tegas Arya.

Mahalnya biaya politik, masih menurut Arya, turut menjadi faktor meningkatnya jumlah calon tunggal pada Pilkada 2020. Ada sejumlah pemicu biaya politik mahal. Di antaranya biaya kampanye tidak murah. ”Kampanye di tengah Pandemi COVID-19 menuntut biaya tinggi,” ucapnya.

Situasi bisnis tidak menentu, lanjut Arya menyebabkan para pemodal politik harus lebih berhati-hati dalam berinvestasi. Kondisi itu, kemudian membuat para petahana memiliki peluang besar untuk diusung kembali. ”Pemodal politik tidak mau berspekulasi, karena petahana sudah pasti memiliki peluang besar kembali terpilih,” urainya.

Sementara Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis mengeluarkan surat telegram mengenai pencegahan klaster penularan COVID-19 Pilkada serentak 2020 nanti. Kaopspus Aman Nusa II-Pencegahan COVID-19 Tahun 2020 juga menjabat Kabaharkam Polri Komjen Agus Andrianto menuturkan, Polri memperkuat pencegahan penyebaran COVID-19 mengingat pilkada memasuki tahapan penetapan paslon dan kampanye, berpotensi penyebaran virus Made in Wuhan itu. ”Kedua tahapan itu, akan menyebabkan interaksi masyarakat secara langsung antara penyelenggara Pilkada, peserta Pilkada, dan masyarakat pemilih berpotensi menyebabkan munculnya klaster baru COVID-19,” tegas Agus.

Dalam surat tersebut, para kapolda dan kapolres diminta berkoordinasi dan berkolaborasi dengan KPU, Bawaslu, TNI, dan elemen lain. Itu penting supaya pilkada berjalan lancar dan aman dari COVID-19. Lalu, jajaran polri juga diminta memahami peraturan KPU mengenai penerapan protokol kesehatan di setiap tahapan pilkada, khususnya pembatasan jumlah peserta kampanye.

Kemudian, menggalang para paslon kepala daerah dan partai politik untuk mendeklarasikan komitmen mematuhi protokol kesehatan selama pilkada. Jajaran kepolisian diminta kembali menyosialisasikan protokol kesehatan secara masif dan meningkatkan patroli siber untuk mencegah penyebaran hoaks, kampanye hitam, hate speech, dan pelanggaran lainnya. (nas)



Apa Pendapatmu?