Alexa Metrics

Percepatan Pembahasan UU MK Banjir Polemik

Percepatan Pembahasan UU MK Banjir Polemik

indopos.co.id – Revisi Undang-undang (RUU) Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai terkesan terburu-buru. Itu karena, RUU tersebut tiba-tiba disahkan menjadi UU.

”Saya tidak pernah mendengar pembahasan RUU MK yang menjadi inisiatif, tapi tiba-tiba sudah disahkan menjadi UU,” tutur Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman, di Jakarta, Rabu (9/9).

Ia menilai, akselerasi pembahasan RUU MK disinyalir memiliki kepentingan dengan kekuasaan. Maklum, hanya satu Minggu pembahasan RUU MK tersebut selesai. ”Pertanyaan saya siapa yang punya kepentingan. Gak usah dibantah itu, pasti ada kepentingan,” imbuh Benny.

Hal senada diungkapkan Pakar Hukum Leopold Sudaryono. Dia menilai, pembahasan UU MK terlalu cepat dan tertutup. Dan, itu bisa memiliki konsekuensi. Seperti kontribusi ke semakin apatisme masyarakat terhadap proses pembentukan UU. Lalu, kualitas UU dipertanyakan. Karena tidak ada ruang bagi publik. ”Ada preseden buruk terhadap proses legislasi. Terutama di saat pandemi bahwa ada kecenderungan yang penting cepat, supaya tidak banyak perdebatan,” ucapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Taufik Basari menegaskan, revisi UU MK sudah ada pada periode DPR sebelumnya. Ia menyesalkan adanya tuduhan revisi UU tersebut sebagai barter politik. ”Tuduhan itu merendahkan martabat 9 hakim konstitusi,” tegas Taufik.

Penghapusan periodesasi hakim konstitusi dalam UU itu, menurut Taufik, bertujuan supaya tidak berpikir untuk mendapat posisi lain di luar MK. Sepenuhnya, para hakim konstitusi itu, menjadi negarawan dan mengabdi sepenuhnya untuk rakyat, bangsa, dan negara. ”RUU MK ini termasuk ke dalam kategori RUU kumulatif dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2020, yakni RUU yang disusun sebagai akibat tindak lanjut dari putusan MK terhadap UU tertentu yang harus mengalami perubahan akibat putusan MK,” jelasnya. (nas)



Apa Pendapatmu?