Alexa Metrics

Ada Potensi Pelanggaran Konstitusi Jika Perppu Dewan Moneter Diterbitkan

Ada Potensi Pelanggaran Konstitusi Jika Perppu Dewan Moneter Diterbitkan Dr Anthony Budiawan. DOK facebook Anthony
indopos.co.id – Niat pemerintah yang akan membentuk dewan moneter yang diketuai Menteri Keuangan dan beranggotakan Gubernur Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Menko Perekonomian terus disoroti pengamat ekonomi.
Pengamat ekonomi Dr Anthony Budiawan menjelaskan bahwa UU RI No.3 tahun 2004 tentang BI atas perubahan UU RI No.23 tahun 1999 tegas disebutkan kalau BI harus independen, dan tidak boleh ada campur tangan dari pemerintah atau pihak manapun.
Bukan hanya itu, diterangkan Anthony, pada UU BI disebutkan bahwa BI dilarang membeli untuk diri sendiri surat-surat utang negara kecuali di pasar sekunder. ”Nah, kalau BI membeli surat utang negara di pasar primer, artinya kebijakan BI tidak independen,” tegas Anthony, di channel youtube bravos radio beberapa waktu lalu.
Yang jadi masalah, lanjut Anthony, larangan BI membeli surat utang negara atau surat berharga negara sudah diamputasi pemerintah dengan penerbitan Perpu No.1 tahun 2020 yang kemudian diundangkan menjadi UU No.2 tahun 2020 pada 18 Mei 2020 lalu.
”Perpu itu kelihatannya masih kurang. Makanya secara organisasi dan struktural BI masih mau diubah dengan pembentukan dewan moneter. Ini yang sangat bahaya,” terang Anthony yang mantan Direktur emiten kapal PT Berlian Laju Tanker Tbk ini.
Terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) sebagai landasan hukum dibentuknya Dewan Moneter, menurut Anthony akan berpotensi pelanggaran konstitusi. Sebab, sesuai Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, jelas disebutkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Perpu.
”Kalau gak ada kegentingan yang memaksa. Untuk apa diterbitkan Perpu ? Sektor moneter yang menjadi otoritas BI tidak sedang genting. Makanya kalau Perpu tentang pembentukan dewan moneter ini tetap terbit, maka akan berpotensi pelanggaran konstitusi. Walau di DPR nantinya hanya dijadikan bargaining politik,” pungkas Anthony. (ind)



Apa Pendapatmu?