Alexa Metrics

Kemenag Kembalikan Anggaran BOS Madrasah-Pesantren

Kemenag Kembalikan Anggaran BOS Madrasah-Pesantren

indopos.co.id – Komisi VIII DPR memarahi habis-habisan Menteri Agama Fachrul Razi. Kementerian Agama (Kemenag) diminta tidak memotong dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk lembaga pendidikan keagamaan semasa Pandemi COVID-19.

”Madrasah itu tidak ada pandemi saja terseok-seok, apalagi ada pandemi. Yang viral seolah-olah Komisi VIII setuju dengan pemotongan itu,” tegas Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto di Jakarta, seperti dilansir Antara, di Jakarta.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyatakan sejak awal Komisi VIII DPR tidak menyetujui pemotongan anggaran BOS untuk lembaga pendidikan keagamaan. Kemenag dianggap tidak kooperatif. Berjanji tidak memotong dana BOS namun tidak mematuhi. ”Kalau Menteri tidak menertibkan, ini pukulan telak bagi kita. Alokasi perjalanan dinas masih banyak, pembangunan masih banyak. Saya minta Komisi VIII tidak membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kemenag kalau soal ini belum tuntas,” ucapnya.

Yandri menyebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbu) juga mengelola dana BOS dan tidak memotong selama Pandemi COVID-19. Banyak pesan singkat mengadukan dana BOS untuk sekolah keagamaan dipotong Rp100 ribu. ”Kami dari awal COVID-19 sudah bicara, jangan memotong anggaran BOS. BOS dialihkan untuk penanganan COVID-19 kami tidak setuju. Ini kok malah ada penghematan,” tambah Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily.

Menyusul ketidakberesan itu, Komisi VIII DPR belum menyetujui RKA Kemenag TA 2021. Alasannya, meminta Menteri Agama Fachrul Razi mengklarifikasi pemotongan dana bantuan operasional sekolah (BOS) madrasah terlebih dahulu. ”Ya, dibahas pada rapat kerja selanjutnya, mungkin besok, lusa, atau hari lain,” tegas Yandri.

Dalam rapat kerja itu, Komisi VIII DPR mempertanyakan pemotongan dana BOS madrasah Rp100 ribu per orang dengan nilai Rp890.905.100. Pemotongan itu, merupakan imbas dari penghematan harus dilakukan Kemenag untuk penanganan COVID-19.

Sementara Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Prof Kamaruddin Amin mengatakan pemotongan dana BOS harus dilakukan karena ada perintah untuk menghemat anggaran hingga Rp2,6 triliun. ”Untuk bidang pendidikan harus menghemat Rp2 triliun. Kami tidak sehari dua hari membahas soal itu. Kami berkali-kali diskusi dengan Bappenas, tidak ada pilihan lain,” katanya.

Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan saat ini sudah ada alternatif penghematan anggaran lainnya sehingga anggaran BOS madrasah akan dikembalikan dan tidak akan ada pemotongan. “Apa pun yang terjadi, yang lain boleh dibatalkan. BOS harus dikembalikan, kalau perlu diberikan lebih,” katanya.

Akhirnya Komisi VIII DPR dan Menteri Agama menyepakati pengembalian dana BOS untuk sekolah keagamaan dengan perincian Rp874,432 miliar untuk madrasah dan Rp16,473 miliar untuk pondok pesantren yang dilaksanakan pada anggaran Kementerian Agama TA 2020.

Komisi VIII DPR juga mendukung usulan tambahan anggaran diajukan Kemenag pada TA 2020 sebesar Rp3,853 triliun. Dana tersebut akan dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh di lingkungan Kemenag. ”Antara lain untuk subsidi kuota internet siswa, guru dan dosen di madrasah, sekolah keagamaan, dan perguruan tinggi keagamaan, serta bantuan langsung tunai bagi para guru pendidikan agama untuk semua agama,” kata Yandri. (nas)



Apa Pendapatmu?