Proses Rekrutmen Jadi Isu Penting RUU Jabatan Hakim

indopos.co.id – Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Tholabi Kharlie menyambut positif masuknya kembali Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim dalam daftar Program Legislasi Nasioal (prolegnas) prioritas Tahun 2020.
“RUU ini dapat menjadi titik penting penataan pengelolaan kekuasaan kehakiman di Indonesia,” ujar Tholabi, Kamis (10/9/2020).
Menurut Tholabi, para pemangku kepentingan yakni Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) dapat duduk bersama mengenai sejumlah substansi yang muncul dalam RUU Jabatan Hakim ini. Gagasan shared responsibility (pembagian tanggungjawab), kesejahteraan hakim, dan perlindungan hakim  dan sejumlah isu lainnya dapat dicarikan titik temu.
“Isu penting dalam RUU Jabatan Hakim sebenarnya terletak pada proses rekrutmen calon hakim,” ujarnya.
Menurut Tholabi, proses rekrutmen menjadi hulu perbaikan pengelolaan kekuasaan kehakiman di Indonesia.
“Kalau hulunya bagus, kami yakin hilir juga akan menghasilkan yang baik juga,” tegas Tholabi.
Hal senada juga disampaikan anggota Komisi III Taufik Basari. Dia mendorong agar MA dan KY dapat duduk bersama membahas sejumlah substansi terkait dengan penataan kekuasaan kehakiman melalui RUU Jabatan Hakim.
“Saya mendorong MA dan KY dapat duduk bersama terkait RUU Jabatan Hakim ini,” sebut Taufik.
Sementara anggota KY RI Aidul Fitriciada Azhari mendorong agar DPR dan Pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Jabatan Hakim agar menciptakan lembaga peradilan yang bersih dan berintegritas.
“Senjata Hakim itu adalah palu dan keputusan. Kita berharap DPR bersama pemerintah dan juga dengan partisipasi dari seluruh pihak bisa merumuskan dengan baik dan profesional dengan tepat tentang kedudukan Hakim sebagai aparat negara,” pungkasnya. (dai)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.