Alexa Metrics

DPRD Minta Anies Tak Gegabah Terapkan Kembali PSBB

DPRD Minta Anies Tak Gegabah Terapkan Kembali PSBB psbb di jakarta

indopos.co.id – Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan mencabut masa transisi pertama menuai kritik. Salah satunya datang dari anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto, yang mengkritisi keputusan orang nomor satu di ibu kota itu.

“‘Pak Anies jangan gegabah berlakukan kembali PSBB. Apakah nanti ada relaksasi pajak bumi dan bangunan? Bank saja ada relaksasi. Bisa dimundurkan dan dicicil. Ini kan bertepatan dengan jatuh tempo PBB,” ujar Wahyu, di Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Dijelaskan Wahyu, jika masalah PBB ini tak ada kejelasan, maka otomatis akan berimbas ke sektor pendapatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tak hanya itu, menurut Wahyu, penerapan kembali PSBB total juga membuat publik Jakarta dihadapkan pada pilihan sulit.

“Apakah memenuhi kebutuhan keluarganya dulu atau lainnya. Otomatis urusan perut dahulu,” kata Wahyu.

Pada sisi lain, politisi Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) ini juga menyoroti masalah vaksin Corona, terutama terkait pendistribusiannya.

“Pendistribusian dari Pemprov nanti akan bagaimana apabila vaksin berhasil dan bulan Januari sudah bisa didistribusikan. Nah ini siapa dulu yang bakal dapat vaksin? Jangan sampai chaos. Kita berharap nanti pendistribusian vaksin untuk tenaga medis dahulu, lalu yang rentan, mungkin yang produktif, lalu orang-orang yang di pasar. Nah ini kan harus ada kejelasan,” terang Wahyu.

Lebih lanjut terang Wahyu, PSBB total sama saja kembali ke cerita awal saat pandemi. Kesannya, angka positivity rate atau rasio kasus positif COVID-19 naik karena perilaku warga Jakarta atau memang tidak hanya warga Jakarta. “Kalau memang warga Jakarta, bagaimana penindakan dan pengawasannya? Sudah ketat atau belum sih,” tuturnya.

“PSBB awal bisa saja diterapkan, tapi apakah Pemprov sudah mengerahkan semua personelnya, lalu kewalahan. Oke deh kalau itu boleh. Tapi yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Ini nggak bener,” ucap Wahyu.

Wahyu meminta, jangan karena ada satu orang yang salah, lantas banyak orang terkena hukuman.

“Intinya kita harus patuhi 4M, seperti arahan Pak Joko Widodo. Yakni mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Ini menjadi hal yang penting untuk dilakukan oleh masyarakat di tengah Pandemi COVID-19,” tutur dia.

“Juga harus dijelaskan apakah metode 4M itu manjur atau tidak? Ikhtiar itu kan dilakukan. Makanya alhamdulillah sampai sekarang gubernur sehat,” ujarnya.

Seperti diketahui, dampak keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan menerapkan rem darurat atau PSBB ketat adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak di zona merah mengawali perdagangan hari ini. Parahnya, IHSG sempat disuspen (trading halt) pada pukul 10:36:18 waktu JATS karena anjlok di atas 5 persen karena imbas dari kebijakan tersebut. (wok)



Apa Pendapatmu?