Alexa Metrics

Kebijakan Pusat-Daerah soal COVID-19 Tidak Sinkron

Kebijakan Pusat-Daerah soal COVID-19 Tidak Sinkron Ilustrasi

indopos.co.id – Ibarat satu injak rem dan satu lagi tancap gas. Apa yang terjadi? Jalan di tempat! Barangkali, analogi ini cocok untuk menggambarkan kebijakan dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ketika pemerintah pusat mulai ’’ngegas’’ dengan memberlakukan era normal baru atau adaptasi kebiasaan baru, pemerintah DKI Jakarta justru menarik rem sedarurat mungkin.

Kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti di awal pandemi pada 14 September mendatang. Tempat pariwisata dan hiburan ditutup. Kerumunan dilarang. Kembali belajar, bekerja, dan beribadah di rumah.

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa dipahami. Sebab, tren kasus aktif COVID-19 di ibu kota kini kembali meningkat. Meski tingkat kematian atau case fatality rate Jakarta masih di bawah angka nasional (4.1%) dan global (3.3%), secara absolut jumlahnya terus bertambah cepat. Bila tidak ada rem darurat, maka pada 17 September tempat tidur isolasi di Jakarta akan penuh. (baca grafis)

Kebijakan pemerintah pusat yang mulai melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau normal baru, juga bisa dipahami. Selama enam bulan terakhir ini ekonomi Indonesia sangat terpuruk akibat pembatasan. Bisa terjadi krisis ekonomi. Kebijakan ini membawa konsekuensi kasus aktif COVID-19 kembali naik.

Injak rem dan tancap gas yang tidak sesuai orkestra ini membuat kedua-duanya jadi tidak jalan. Kasus aktif COVID-19 tidak turun-turun, sementara pertumbuhan ekonomi tidak naik-naik. Padahal, berbagai istilah berganti. Mulai PSBB, PSBB transisi, hingga adaptasi kebiasaan baru.

Injak rem yang terkesan tidak melalui proses koordinasi ini membuat pemerintah pusat ’’protes’’. Melalui menteri-menterinya, mereka menginginkan supaya PSBB ketat ini tidak diberlakukan secara kaku alias tetap ada kelonggaran.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, misalnya. Airlangga yang juga Ketum Golkar itu meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerapkan jam kerja fleksibel selama kebijakan PSBB total berlangsung mulai 14 September 2020.

’’DKI Jakarta mulai minggu depan akan kembali menerapkan PSBB, namun kami sudah menyampaikan bahwa kegiatan besar perkantoran melalui flexible working hours,’’ kata Menko Airlangga dalam Rakornas Kadin Indonesia di Jakarta, Kamis (10/9).

Menko Airlangga menyatakan dengan adanya flexible working hours atau jam kerja fleksibel, maka kegiatan perkantoran masih bisa beroperasi melalui 50 persen pegawai bekerja di rumah (WFH) dan 50 persen di kantor.

’’Sekitar 50 persen di rumah dan sisanya di kantor. Kemudian 11 sektor tetap terbuka,’’ ujar Menko Airlangga.

Airlangga juga menilai keputusan Gubernur Anies Baswedan yang mencabut PSBB transisi untuk memberlakukan kembali PSBB total telah membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di perdagangan di bursa efek Indonesia (BEI) merosot tajam.

IHSG di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis pagi (10/9) anjlok ke bawah level psikologis 5.000 yaitu pukul 9.25 WIB melemah 191,87 poin atau 3,73 persen ke posisi 4.957,5.

’’Sampai hari ini index angka ketidakpastian akibat pengumuman Gubernur DKI menyebabkan pagi tadi indeks (IHSG) sudah di bawah 5.000,’’ tegasnya.

Di sisi lain Airlangga menegaskan keputusan Anies menerapkan kembali PSBB total merupakan bentuk langkah ’’gas rem’’ dalam menekan kasus COVID-19 yang semakin meningkat.

’’Kalau digas atau rem menandakan itu tentu kita harus menjaga kepercayaan dan confident publik karena ekonomi ini tidak semua faktor fundamental tapi juga ada sentimen, terutama di sektor capital market,’’ kata Menko Airlangga.

Sedangkan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita secara tersirat ingin menyatakan bahwa meski ada PSBB total, aktivitas industri akan jalan terus. Ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), terlebih ketika PSBB kembali diterapkan di ibu kota.

’’Dalam pandangan saya, penerapan kembali PSBB di DKI Jakarta pekan depan, untuk aktivitas industri tetap mengacu kepada Permenkes 9 Tahun 2020, dengan Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) menjadi dasar untuk beroperasinya industri,’’ kata Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita melalui pesan singkat diterima di Jakarta, Kamis (10/9).

Menperin menyampaikan secara berkala Kemenperin selalu memantau laporan IOMKI dan meningkatkan koordinasi dengan perusahaan, pemerintah daerah, TNI, dan Polri, untuk mendukung industri dapat bekerja dengan baik dan selalu menaati protokol kesehatan.

Menperin menambahkan sejak awal pihak Kemenperin menekankan agar protokol kesehatan bisa beriringan dengan produktivitas. Dengan inisiasi kebijakan IOMKI, lanjut Menperin, sektor industri masih dapat beroperasi memenuhi permintaan pasar dan menjaga produktivitasnya.

’’Ini merupakan hasil koordinasi bersama dengan para stakeholder yang mendukung produktivitas industri. Dalam IOMKI dipersyaratkan penegakan protokol kesehatan, termasuk kewajiban Industri untuk melapor secara rutin,’’ tukas Menperin.

Menperin menyebutkan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menerapkan PSBB total mulai pekan depan akan mempengaruhi kinerja industri manufaktur.

’’DKI kembali akan menerapkan PSBB ketat. Ini tentu sedikit banyak akan kembali mempengaruhi kinerja industri manufaktur yang ada di RI apalagi kalau diikuti provinsi lain,’’ katanya dalam Rakornas Kadin Indonesia di Jakarta, Kamis (10/9).

Agus menuturkan hal itu mengkhawatirkan mengingat industri manufaktur saat ini kembali menggeliat sehingga penerapan PSBB total berpotensi menekan laju positif tersebut.

’’Kami melihat industri yang sudah menggeliat ini kami khawatir mendapat tekanan. Tapi memang kami sampaikan bagi pemerintah kesehatan masyarakat itu suatu hal yang tidak bisa ditawar,’’ ujarnya.

Tak hanya itu, Agus menyatakan kebijakan PSBB total akan membuat proses substitusi impor juga terhambat. Padahal pemerintah menargetkan program substitusi impor sebesar 35 persen pada 2022.

Terlebih lagi, Agus menjelaskan bahwa substitusi impor dapat mendorong penguatan devisa negara dan struktur industri, meningkatkan produktivitas nasional, serta penciptaan global value chain. Kemudian juga menyehatkan neraca perdagangan dan mampu meningkatkan utilisasi produksi pengolahan.

’’Kalau PSBB diketatkan di Jakarta dan daerah lain akan mempengaruhi program substitusi impor kami yang ada di Kemenperin,’’ tegasnya.

Dia mengatakan rata-rata utilisasi atau pemanfaatan produk impor nasional mencapai 75 persen sebelum ada pandemi COVID-19. Namun pada April dan Mei turun di kisaran 30 persen sampai 35 persen karena PSBB.

’’Per hari ini 53 persen sampai 54 persen. Kami akan dorong mencapai 60 persen pada 2020, 2021 akan kami dorong menjadi 75 persen, dan 2022 kami dorong jadi 85 persen,’’ jelasnya.

Usul Dikecualikan

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Mahendra Siregar mengusulkan agar penerapan kebijakan PSBB total di DKI Jakarta dapat dikecualikan untuk sektor usaha yang mampu melakukan protokol kesehatan dengan baik.

’’Apakah Kadin bisa mengusulkan pada Pemprov yang melakukan PSBB memberi pengecualian kepada industri manufaktur atau sektor usaha yang mampu melakukan langkah-langkah protokol kesehatan,’’ kata Wamenlu dalam Rakornas Kadin Indonesia di Jakarta, Kamis.

Mahendra mencontohkan sektor usaha yang dinilai mampu menerapkan protokol kesehatan adalah perusahaan yang menyediakan transportasi khusus bagi pegawainya sehingga mereka tidak perlu menggunakan transportasi umum.

’’Mereka telah mampu menerapkan standar kesehatan tinggi seperti mengatur transportasi pekerja sendiri atau mengharuskan pekerjanya tidak boleh menggunakan transportasi umum,’’ ujar Wamenlu.

Mahendra menyatakan hal itu perlu dilakukan karena jika PSBB total diberlakukan secara merata, maka banyak usaha yang tidak bisa bertahan karena pandemi COVID-19 diprediksikan berlangsung lama.

’’Saya khawatir kalau dipukul rata seperti ini tidak realistis kita berpandangan pandemi akan selesai dalam jangka pendek maka tidak ada yang tahan,’’ tegas Wamenlu.

Tak hanya itu. Mahendra juga meminta kepada Kadin Indonesia agar dapat bekerja sama dengan lembaga lain untuk membuat daftar usaha-usaha yang dapat dikecualikan dari penerapan PSBB total.

’’Di-push saja ke pemprov dilakukan pengecualian, sekaligus jadi benchmark lain ikut menjadikan itu standar baur. Jika tidak, saya khawatir terhadap kesinambungan kita pada jangka menengah dan jangka panjang,’’ jelas Wamenlu.

Satu Aksi

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah pusat maupun daerah bergerak dalam satu tindakan dan bahasa terkait pencegahan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

’’Kita melihat pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi, kita bergerak dalam satu bahasa dan satu tindakan, serta rapat koordinasi yang tadi dilakukan adalah untuk menyeimbangkan dan juga mengkoordinasikan hal-hal yang menjadi masukan-masukan yang ada,’’ ujar Menko Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di BNPB, Jakarta, Kamis.

Menurut Airlangga, dalam pembahasan rapat koordinasi tadi disepakati bahwa KPCPEN bersama delapan gubernur menyeimbangkan antara kegiatan yang terkait dengan pencegahan COVID-19 dan pemulihan perekonomian nasional.

Rapat koordinasi tersebut dilakukan antara KPCPEN bersama delapan gubernur, yang turut dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa untuk kegiatan-kegiatan produktif tentunya dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat serta pemerintah terus mendorong sektor-sektor produktif tetap berjalan dan menjalankan protokol kesehatan.

Pemerintah juga mendorong kampanye menjaga jarak atau menghindari kerumunan yang sangat relevan dengan kegiatan Pilkada ke depan.

Sedangkan terkait para pekerja di kantor pemerintah tetap berjalan sesuai peraturan yang diterbitkan Kemenpan RB sehingga pemerintah mengatur antara work from home dan work from office.

’’Dan tentunya untuk pekerja perkantoran disiapkan mekanisme flexibel working, jadi ada yang bekerja di rumah dan ada yang bekerja di kantor, di mana nanti persentasenya akan ditentukan,’’ kata Airlangga.

Dia menyampaikan bahwa pemerintah juga akan menggelar Operasi Yustisi yakni operasi yang mengetatkan kedisiplinan masyarakat dan ini sudah dirapatkan juga dalam komite yang melibatkan Wakapolri dan Wakasad sehingga ini akan terus dijalankan, termasuk di perkantoran.

Jaga Stabilitas

Komisi XI DPR mengingatkan stabilitas di pasar keuangan domestik harus betul-betul dijaga menyusul keputusan pemerintah provinsi DKI Jakarta yang menarik rem darurat melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total mulai 14 September 2020 untuk menghapuskan fase kelonggaran dalam PSBB Transisi.

Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto saat dihubungi di Jakarta, Kamis, mengatakan keputusan pemberlakukan PSBB Total di Jakarta yang diumumkan pada Rabu (9/9) malam menjadi penyebab anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan dan kurs rupiah sepanjang perdagangan pada Kamis ini.

IHSG sempat merosot ke level 4.961 pada Kamis siang, dan mata uang Garuda sempat melemah hingga dibanderol Rp14.840 per dolar AS pada perdagangan Kamis.

’’Pengumuman PSBB oleh DKI Jakarta secara langsung direspons oleh market karena ketidakpastian yang masih belum pasti di tengah berbagai kebijakan pemerintah dalam menanggulangi dampak COVID-19 baik pada sisi kesehatan, sosial, dan ekonomi,’’ ujar dia.

Menurut Dito, ketika awal Juni 2020 saat pemerintah provinsi DKI Jakarta mengubah PSBB menjadi PSBB Transisi kondisi ekonomi mulai pulih yang diikuti dengan kepercayaan pelaku pasar. Namun, data Kementerian Kesehatan menunjukkan jumlah kasus COVID-19 di Ibu Kota sejak Juni 2020 terus meningkat.

Ke depannya, saat PSBB kembali diberlakukan, Dito berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah selalu menyelaraskan kebijakan dan tetap mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap sistem keuangan.

’’Respons kebijakan yang berimplikasi langsung terhadap sentimen pasar atau keseluruhan perekonomian harus dijaga confident nya untuk meminamilisir dampak dari sentimen negatif tersebut dengan menyelaraskan berbagai kebijakan antara pemerintah daerah dan kebijakan pemerintah pusat,’’ ujar dia. (cok/nas)



Apa Pendapatmu?