Alexa Metrics

Pilkada Kaltara Bikin Terkejut-kejut

Pilkada Kaltara Bikin Terkejut-kejut

indopos.co.id – Perhelatan Pilgub Kaltara 2020 tidak hanya diwarnai keputusan PDI Perjuangan yang mengejutkan. Yakni memutuskan arah dukungan kepada pasangan Zainal A. Paliwang-Yansen Tipa Padan pada Jumat (28/8) lalu. Pilgub Kaltara kedua kalinya digelar ini juga sempat diwarnai gonta-ganti pasangan Udin Hianggio. Sebelumnya, Udin Hianggio yang kini masih menjabat Wakil Gubernur Kaltara, dirumorkan akan berpasangan dengan Bupati Malinau Yansen TP. Namun, batal.

Setelah itu, Udin Hianggio pun dikabarkan akan berpasangan dengan mantan Kapolda Kaltara Irjen Indrajit. Bahkan, beredar surat rekomendasi dari PDI Perjuangan untuk Udin Hianggio berpasangan dengan Indrajit.

Hanya saja, lagi-lagi langkah Udin Hianggio tak mulus. Indrajit memutuskan tidak maju di kontestasi Pilgub Kaltara. Sehingga, Udin Hianggio pun menggandeng Bupati Tana Tidung Undunsyah.

Informasi terbaru yang diperoleh Harian Disway Berau-Kaltara (INDOPOS group), duet Udin Hianggio-Undunsyah telah mendapatkan formulir model B.1-KWK dari dua partai politik. Yakni dari Partai Hanura dan PKB.

Sejak awal, Hanura memang menjadi partai politik yang informasinya memberikan mandat kepada Udin Hianggio. Namun, karena PDI Perjuangan merapat ke pasangan Zainal-Yansen, Hanura pun menjadi salah satu partai politik yang hadir di deklarasi pasangan Zainal-Yansen.

Terkait formulir model B.1-KWK yang diterima Udin Hianggio, Sukma Ardiansyah, Direktur Konvensi Udin Hianggio yang dikonfirmasi media ini, menyatakan bahwa pihaknya masih berjuang dan berusaha. Agar Udin Hianggio bisa maju sampai batas akhir pendaftaran Pilgub Kaltara.

“Mohon bantu doa dan support-nya,” singkatnya saat dihubungi melalui telepon seluler, Kamis (3/9) malam.

Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Hanura Kaltara Mursalim yang dihubungi media ini, tidak merespons. Ketua DPW PKB Kaltara, Herman yang juga dihubungi media ini, tidak memberikan jawaban.

Untuk diketahui, jika pasangan Udin Hianggio-Undunsyah benar mendapatkan formulir model B.1-KWK dari dua partai tersebut, maka syarat untuk maju melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik terpenuhi. Sebab, Hanura memiliki 5 kursi dan PKB 2 kursi di DPRD Kaltara. Sementara, syarat minimal dukungan partai politik untuk maju di Pilgub Kaltara yaitu 7 kursi.

Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (UI) Aditya Perdana menilai surat persetujuan yang dikeluarkan PKB kepada dua calon gubernur Kaltara atau rekomendasi ganda itu tidaklah wajar.

’’Kalau dulu tingkat kabupaten/ kota dan provinsi bisa melakukan pendaftaran. Mereka hanya cukup mengantongi izin dari pusat. Tapi sekarang semua rekomendasi ditarik ke pusat. Jadi aneh kalau DPP partai tidak bisa memantau. Kan kewenangan cuma 1 ada di DPP,’’ ujarnya.

Kalau kemudian terjadi rekomendasi ganda untuk Paslon di tingkat provinsi, menurutnya, sangat aneh. Karena, pelaksanaan pilkada untuk tingkat provinsi hanya di sembilan provinsi.  ’’Seharusnya itu mudah dibaca. Saya enggak ngerti, enggak paham kenapa PKB merekomendasikan tiga pasangan. Semestinya tidak bisa begitu, harus satu Paslon,’’ katanya.

Dia mengaku aneh dengan keluarnya rekomendasi untuk dua paslon di Pemilukada Kaltara.

’’Enggak bisa. Bagi saya aneh aja. Sekalipun dengan alasan penjajakan Paslon. Itu berkilah yang enggak cerdas,’’ ucapnya.

’’KPU harus tegas, agar PKB mau dukung siapa? Alasan menunggu waktu atau segala macam itu, ya hanya alasan tidak masuk akal. Kan proses sudah selesai semua,’’ ungkapnya.

Sebelumnya, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid membantah adanya rekomendasi ganda untuk pasangan bakal calon kepala daerah di satu daerah pada pelaksanaan Pemilukada 2020. Sebab, apabila itu ada, menurutnya, sudah tentu ditolak Komisi Pemilihan Umum (KPU).

’’Tidak ada rekomendasi ganda atau lebih, sudah tentu ditolak KPU,’’ ungkap Jazilul Fawaid kepada INDOPOS, Selasa (8/9).

Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu PKB ini mengatakan, ada 212 bakal calon kepala daerah mendapat dukungan PKB. Bentuk dukungan berupa rekomendasi dari PKB. Dari 212 balon 96 berasal dari kader PKB.

Untuk memperoleh rekomendasi PKB, menurut Jazilul, ada mekanisme yang harus dipenuhi balon. Mulai memenuhi persyaratan uji kepatutan dan kelayakan hingga pemantauan elektabilitas balon. ’’Kita juga melakukan survei bentuk dukungan masyarakat terhadap balon. Dan untuk mendapatkan itu mereka harus mendaftar di wilayah atau cabang masing-masing,’’ terangnya. (zuhrie/nasuha)



Apa Pendapatmu?