Alexa Metrics

Waspadai COVID-19 Klaster Pilkada

Waspadai COVID-19 Klaster Pilkada Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Wakil Ketua Fadel Muhammad, Ahmad Murzani, dan Arsul Sani melantik dua anggota MPR penggantian antar waktu (PAW), Prasetyo Hadi dan Haerul Saleh Partai Gerindra, di Jakarta, Kamis (10/9). (Foto: Charlie/INDOPOS)

indopos.co.id – Kontestan Pilkada serentak bisa diberhentikan di tengah jalan. Tersebab, melanggar protokol kesehatan (prokes) COVID-19 secara konsisten. Opsi pemberhentian hingga diskualifikasi terutama bagi peserta inkumben.

Opsi itu mengemuka menyusul merebak kekhawatiran penularan COVID-19 klaster Pilkada. Maklum, tanda-tanda itu sangat jelas saat pendaftaran bakal calon beberapa waktu lalu. Kala itu, pendaftaran dipenuhi kerumunan massa pendukung. ”Saya mendorong pemerintah segera menuntaskan dan mengesahkan opsi tersebut,” tutur Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet), di Jakarta, Kamis (10/9).

Dengan opsi itu, menurut Bamsoet, dapat dijadikan dasar bagi KPU untuk memberikan punishment atau opsi pemberhentian petahana hingga diskualifikasi bagi calon kepala daerah (Cakada) pelanggar protokol kesehatan (prokes).

Bamsoet berharap langkah tersebut dapat membangun komitmen pihak-pihak terkait untuk mematuhi prokes dalam setiap tahapan pilkada. Mantan Ketua DPR RI itu, meminta pemerintah memberikan teguran hingga menindak tegas petahana masih membandel dan terus melanggar prokes pada saat tahapan pilkada, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

”Saya juga meminta KPU mengingatkan seluruh penyelenggara pemilu berpegang pada PKPU Nomor 10 Tahun 2020, yang mengatur tetang protokol kesehatan di setiap tahapan pilkada pada masa pandemi,” tegasnya.

Itu sebut Bamsoet, karena selama tata cara dalam regulasi dipatuhi, masyarakat tidak perlu khawatir hingga tahap pemungutan suara pada 9 Desember 2020. Bamsoet juga mengimbau masyarakat berpartisipasi dalam pilkada, baik sebagai kontestan, tim sukses, maupun pemilih, agar mencermati hal berkaitan dengan pentingnya penerapan prokes setiap tahapan pemilu sehingga tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Hal senada diungkap Wakil Ketua MPR Arsul Sani. Ia mengaku sepakat Pilkada di tengah pandemi tidak hanya membidik anggaran politik atau kewenangan aparat sipil negara. Akan tetapi, pembahasan tentang protokol kesehatan (prokes) COVID-19. ”Prokes harus menjadi objek pengawasan Badan Pengawas dan penegak hukum terpadu (Gakumdu),” ujarnya.

Terkait pembatalan hasil Pilkada karena pelanggaran protokol kesehatan, menurutnya, bergantung pada tingkat tanggapannya nanti. Oleh karena itu, peraturan harus serius disusun, apalagi sanksi hingga pada pembatalan hasil Pilkada. ”Ya aturannya harus serius, karena sanksinya tidak main-main,” katanya.

Sementara berdasar laporan harian Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menunjukkan penambahan positif 3.861 kasus, dan sembuh bertambah 2.310 orang. Jadi, total jumlah positif COVID-19 Indonesia menjadi 207.203 kasus, sembuh 147.510 orang, dan meninggal dunia bertambah 120 orang menjadi 8.456 orang.

Provinsi dengan penambahan konfirmasi positif tertinggi DKI Jakarta 1.274 kasus, Jawa Timur 381 kasus, Jawa Tengah 375 kasus, Jawa Barat 335 kasus, dan Riau 194 kasus. Provinsi dengan penambahan pasien sembuh terbanyak DKI Jakarta 1.004 orang, Jawa Timur 207 orang, Kalimantan Selatan 138 orang, Jawa Tengah 132 orang, dan Kalimantan Timur 130 orang.

Ada dua provinsi tidak ada penambahan konfirmasi positif baru, yaitu Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. Jumlah suspek masih dipantau mencapai 95.501 orang, dan konfirmasi positif COVID-19 masih diawasi 207.203 orang. (nas)



Apa Pendapatmu?