Alexa Metrics

Luhut Ancam Copot Pejabat BUMN yang Minim Gunakan Produk Lokal

Luhut Ancam Copot Pejabat BUMN yang Minim Gunakan Produk Lokal Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. FOTO : Humas Marves

indopos.co.id – Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengancam akan mencopot pejabat di BUMN  di sektor Minyak Bumi dan Gas (Migas) yang tidak  mengintensifkan penggunaan produk dalam negeri.  Alasannya, penggunan produk dalam negeri sangat penting dilakukan saat ini ditengah kelesuan ekonomi bersamaan dengan pandemi COVID-19.

”Setelah membaca hasil survei beberapa lembaga riset internasional terkait perubahan dunia pasca COVID-19 ini. Saya berpendapat COVID-19 memberi pengalaman baru bagi Indonesia agar menjadi lebih mandiri,” kata Luhut di akun instagramnya @ luhut.pandjaitan, sabtu (12/9) lalu.

Hal  ini didorong kecenderungan seluruh negara untuk memprioritaskan kebutuhan dalam negerinya terlebih dahulu. Atas dasar fakta itulah, Menves  bersama Kementerian dan Negara yang terkait duduk bersama untuk berkoordinasi mengenai upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri di sektor Migas.

 Luhut yang juga Ketua Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (T3DN) menjelaskan bahwa ada aturan kewajiban penggunaan produk dalam negeri oleh seluruh K/L di Indonesia sesuai Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2018 . ”Namun sejak dua tahun program ini dijalankan, belum ada progress yang signifikan. Untuk itu, saya tegas sampaikan di forum rapat koordinasi agar tidak ada lagi yang punya kepentingan kanan-kiri,” tegas Luhut.

 Terkait penerapan TKDN, dikatakan Luhut harus dimaksimalkan lewat perangkat aturan, termasuk  memberikan sanksi administratif bagi yang tidak mematuhi, termasuk pergeseran jabatan. ”Terlebih, saya berpesan khusus kepada Pertamina agar sejak awal tahap perencanaan bisa mengikutkan BPPT, untuk memastikan apa saja produk yang bisa digunakan dari TKDN,” lontar Luhut.

 Ditambahkan Luhut, pihaknya ingin Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) bisa lebih berkontribusi  dalam pembuatan komponen dasar dalam negeri yang telah tersertifikasi untuk memenuhi TKDN. Alasannya, total produk yang memiliki sertifikat TKDN baru 9565 produk, dan jumlah ini masih sangat sedikit sekali untuk ukuran negara sebesar Indonesia.

 ”Saya berpesan kepada seluruh K/L untuk melanjutkan pembicaraan terkait TKDN ini dalam waktu tiga minggu ke depan untuk mengevaluasi kebijakan penerapan TKDN untuk Lembaga Negara,” pungkas Luhut.

 Untuk diketahui, selain PT Pertamina yang khusus disorot Luhut, ada beberapa perusahaan milik negara yang memang bergerak di sektor Migas, antara lain  PT Perusahaan Gas Negara, dan PT Perusahaan Listrik Negara. (ind)



Apa Pendapatmu?