Alexa Metrics

Mulai Hari Ini PSBB Total Berlaku di Jakarta

Mulai Hari Ini PSBB Total Berlaku di Jakarta Warga bersepeda melintasi kawasan Bundaran Indonesia, Jakarta, Minggu (13/9/2020). Jelang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total yang rencananya dilaksanakan pada Senin (14/9/2020) masih banyak masyarakat yang melakukan olahraga di luar rumah. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.)

indopos.co.id – Meski beberapa menteri menyentil sana-sini, Anies Baswedan tetap menarik tuas ’’rem darurat’’. Gubernur DKI Jakarta itu memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total seperti di awal pandemi COVID-19. Kebijakan yang berlaku dua pekan mulai Senin (14/9) Ibertujuan mencegah peningkatan kasus.

’’September memang terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan. Pada tanggal 30 Agustus 2020, kasus di Jakarta mencapai 7.960. Pada saat itu kita menyaksikan kasus aktif itu menurun,’’ kata Anies dalam konferensi pers di Balaikota Jakarta, Ahad (13/9).

Tapi memasuki September sampai 11 atau 12 hari pertama bertambah 3.864 kasus atau sekitar 49 persen dibandingkan akhir Agustus 2020.

Sejak pertama kali kasus COVID-19 diumumkan pada 3 Maret 2020, kata Anies, angka pergerakan kasus COVID-19 di Jakarta hingga 11 September 2020 selalu bergerak dinamis. Namun dalam rentang waktu akhir 30 Agustus hingga 11 September 2020, kata Anies, telah menyumbang 25 persen angka peningkatan COVID-19.

’’Meskipun yang sembuh juga kontribusinya 23 persen, yang meninggal dalam 12 hari terakhir 14 persen,’’ ujarnya.

Atas pertimbangan itu, Pemprov DKI berinisiatif menerapkan Pergub Nomor 88 Tahun 2020 untuk menggantikan Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB. Anies mengubah kebijakan.

Dalam aturan baru tersebut tercantum lima faktor yang diatur dalam PSBB. Pertama, pembatasan sosial, ekonomi, keagamaan, kebudayaan, pendidikan dan lain lain. Kedua, pengendalian mobilitas.

Ketiga, rencana isolasi yang terkendali. Keempat, pemenuhan kebutuhan pokok dan yang kelima adalah penegakan sanksi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan setidaknya ada lima kegiatan yang dihentikan seluruhnya selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kembali diperketat setelah sebelumnya sempat memasuki tahapan transisi selama hampir empat bulan lamanya.

’’Beberapa kegiatan yang harus ditutup sementara selama dua pekan ke depan, meneruskan semua institusi pendidikan sekolah masih tetap tutup. Lalu seluruh kawasan pariwisata, taman rekreasi semua kegiatan hiburan tutup,’’ ujar Anies.

Anies juga mengatakan kegiatan maupun fasilitas Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) masih ditutup, termasuk dengan fasilitas-fasilitas yang menjadi lokasi pengumpulan orang turut diwajibkan ditutup.

Kegiatan berolahraga yang dilakukan di fasilitas khusus pun ditiadakan. Anies mengimbau masyarakat berolahraga di lingkungan yang dekat dengan domisili masing-masing.

Kegiatan yang juga tidak diperbolehkan untuk dilakukan di PSBB periode pengetatan adalah kegiatan yang mengumpulkan massa seperti seminar hingga resepsi pernikahan.

’’Khusus untuk pernikahan dan pemberkatan perkawinan dapat dilakukan di KUA atau di Kantor Catatan Sipil,’’ ujar Anies.

Ada yang berbeda dalam PSBB diperketat atau PSBB kedua. Jika tahap pertama ojek online dilarang membawa penumpang, pada tahap kedua ini ojol boleh membawa penumpang. Dalam jumpa pers sebelumnya pada Anies menyebut ojol dilarang membawa penumpang.

Perbedaan lain dalam PSBB kedua adalah kapasitas perkantoran diperketat dari lima puluh persen menjadi 25 persen. Selebihnya sama antara PSBB pertama dan kedua. Hanya penerapan protokol kesehatannya lebih diperketat.

Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan PSBB di DKI Jakarta merupakan bagian dari “rem dan gas” atau pengendalian penularan virus corona jenis baru secara seimbang.

’’Ini bagian dari gas dan rem,’’ kata Wiku dalam jumpa persnya di Jakarta, Minggu (13/9).

Dia mengatakan pengendalian COVID-19 harus dilakukan secara seimbang dengan mempertimbangkan faktor ekonomi serta kesehatan. Keseimbangan pengendalian, kata dia, merupakan bagian dari adaptasi kebiasaan baru.

Pemerintah pusat, lanjut dia, selalu mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini DKI Jakarta yang berupaya menurunkan jumlah kasus penderita COVID-19 sehingga semakin banyak orang terselamatkan.

’’Terselamatkan juga tenaga kesehatan dan ada ketersediaan fasilitas kesehatan,’’ katanya.

Wiku mengatakan kebijakan PSBB Jakarta diputuskan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah.

Menurut dia, terdapat tahapan dalam pengaturan PSBB di antaranya terkait prakondisi keadaan suatu kawasan, prioritas, koordinasi serta monitoring evaluasi kebijakan pembatasan.

’’Dengan perkembangan ini maka ada PSBB yang merupakan kelanjutan PSBB sebelumnya sehingga kasus terkendali, penularan bisa dicegah, sosio ekonomi budaya juga bisa dijalankan dalam kapasitas terbatas,’’ katanya.

Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Erick Thohir mengatakan pemerintah akan proaktif menyambut perkembangan terkini terkait PSBB di DKI Jakarta yang berlaku mulai 14 September 2020.

’’Karena kesehatan lebih utama, mari kita sama-sama saling menjaga sebab program sosial yang dijalankan komite merupakan satu kesatuan dengan kesehatan,’’ ujar Erick dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (13/9).

Dia menambahkan pemerintah tidak mungkin menerapkan kesehatan tapi rakyat tidak makan, sulit bekerja. Karena itu TNI, Polri, Satgas Penanganan COVID-19 akan aktif dalam penegakan disiplin dan operasi yustisi di area-area yang terduga menjadi klaster baru termasuk di wilayah perkantoran agar protokol kesehatan dijalankan lebih ketat.

Dia menyampaikan dalam kebijakan terbaru ditetapkan bahwa akan terdapat penyekatan terbatas terhadap semua kegiatan yang berlangsung di Jakarta. Kegiatan perkantoran yang meliputi 11 sektor, kantor pemerintahan/ASN dan perusahaan swasta diputuskan tetap berjalan dengan syarat dibatasi menjadi 25 persen dan akan berlangsung selama dua minggu.

Dia mengatakan dukungan pemerintah pusat terhadap kebijakan pemerintah daerah sudah jelas, yakni totalitas dalam penegakan disiplin terkait Inpres Nomor: 6/2020.

Operasi yustisi, lanjut dia, melibatkan TNI dan Polri untuk kampanye jaga jarak dan menghindari kerumunan terkait operasi yustisi penggunaan masker Pilkada 2020 yang aman, damai dan sehat.

’’Pemerintah tetap semaksimal mungkin menjaga kesehatan dan disiplin terus ditegakkan, keberadaan vaksin tetap diprioritaskan, dan kedepannya ekonomi akan bergerak kembali,’’ katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan persoalan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Jakarta terjadi akibat kesalahan tata kata, bukan masalah tata negara.

“Karena ini tata kata, bukan tata negara. Akibatnya kacau kayak begitu,” kata Mahfud dalam seminar nasional Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi 1 Tahun Penanganan Covid-19 di Indonesia secara daring, Sabtu (12/9) malam.

Sejak awal, kata Mahfud, pemerintah pusat tahu bahwa status DKI Jakarta akan menerapkan PSBB. Akan tetapi, seolah-olah Jakarta ‘menarik rem darurat’ yang menjadi persoalan.

“Pemerintah tahu bahwa Jakarta itu harus PSBB dan belum pernah dicabut. PSBB itu sudah diberikan, ya, sudah lakukan. Yang jadi persoalan itu, Jakarta itu bukan PSBB-nya, melainkan yang dikatakan Pak Qodari (Direktur Eksekutif Indobaremeter) itu rem daruratnya,” kata Mahfud.

Mahfud mengatakan bahwa PSBB itu sudah menjadi kewenangan daerah. Namun, perubahan-perubahan kebijakan dapat diterapkan dalam range tertentu.

“Misalnya, di daerah tertentu PSBB dilakukan untuk satu kampung. Di sana, diberlakukan untuk satu pesantren. Di sana, diberlakukan untuk pasar, begitu,” kata Mahfud.

Dia menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun sudah menjalankan hal sama. Namun, tata kata saat mengumumkan PSBB total itu mengesankan bahwa Indonesia akan menerapkan kebijakan PSBB yang baru sehingga mengejutkan secara perekonomian.

“Seakan-akan (PSBB yang akan diterapkan) ini baru. Secara ekonomi, kemudian mengejutkan,” kata Mahfud.

Akibatnya, kata Mahfud, setelah PSBB total diumumkan, esoknya, pukul 11.00 WIB para ahli ekonomi menginformasikan bahwa negara mengalami kerugian sekitar Rp297 triliun.

“Hanya sebentar karena pengumuman itu, padahal sebenarnya (yang diumumkan PSBB) itu ‘kan perubahan kebijakan,” kata Mahfud.

Efektifkah PSBB?

Efektif tidaknya PSBB terletak pada kedisiplinan warga dan penegakan protokol kesehatan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan aparat kepolisian akan menindak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan dengan tegas.

“Kita telah menemukan formulasi yang tidak perlu peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), tetapi menggunakan KUHP,” kata Mahfud saat menjadi pembicara Webinar Nasional “Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi Satu Tahun Penanganan COVID-19 di Indonesia” secara virtual di Jakarta, Sabtu (12/9) malam.

Dia lantas menekankan, “Pokoknya sekarang polisi diberi tugas. Saya sudah memberi tugas sebagai Menko Polhukam tertibkan itu. Kalau ada yang melawan akan ditangkap.”

Kendati demikian, lanjut dai, penindakan terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan bukan karena tidak memakai masker, melainkan melawan petugas ketika disuruh menggunakan masker.

“Nah, kita lebih baik mencari dengan cara-cara itu. Penindakan ketat ini untuk menekan penyebaran COVID-19,” kata Mahfud menegaskan.

Dalam UU Kesehatan, kata Mahfud, juga mengatur bahwa bila membahayakan orang lain karena bencana ini akan ada hukumannya.

“Nah, ini yang akan mulai dilakukan. Saya sudah mulai komunikasi agar diberikan shock therapy (yang melanggar). Tangkap orang kalau macam-macam. Tapi tentu pemerintah akan menyediakan masker bagi masyarakat,” kata Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menambahkan bahwa pemerintah sengaja tidak mengeluarkan perppu dalam menegakkan protokol kesehatan mengingat penerbitan perppu membutuhkan waktu relatif lama.

“Terlebih, bila anggota DPR tidak satu pandangan dengan pemerintah,” ujarnya.

Dalam kesempatan sama, Wakapolri Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono mengatakan bahwa Polri telah melakukan langkah-langkah agar penyebaran COVID-19 bisa ditekan, mulai mengedukasi masyarakat hingga sosialisasi penggunaan masker, jaga jarak, dan cuci tangan.

“Kegiatan itu masih sering kita lakukan,” kata Gatot.

Saat ini, lanjut dia, Polri bersama pemerintah daerah akan gencar melakukan operasi yustisi penggunaan masker guna menekan COVID-19.

Keseimbangan

Lalu, bagaimana menyeimbangkan antara kesehatan dan tuntutan ekonomi? Pemerintah Kota Bogor berusaha mencari solusi moderat menangani pandemi COVID-19 dengan menjaga keseimbangan antara sektor kesehatan yakni menekan penularan COVID-19 dan menjaga sektor ekonomi tetap bergerak positif.

“Kalau diterapkan PSBB total dan sektor ekonomi ditutup maka akan lumpuh. Warga akan kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya,” kata Wali Kota Bogor Bima Arya di Kota Bogor Sabtu.

Menurut Bima Arya, dirinya sudah bertemu para pengusaha di Bogor, dan mendiskusikan solusi terbaik pada situasi pandemi COVID-19 saat ini.

“Ada usulan-usulan dari para pengusaha untuk menjaga keseimbangan kesehatan dan ekonomi. Ada formula-formulanya, nanti kita laksanakan,” katanya.

Perekonomian di Kota Bogor, kata Bima, sudah mulai menggeliat setelah Pemerintah Kota Bogor menerapkan pembatasan sosial berskala besar pra adaptasi kebiasaan baru (PSBB Pra-AKB) mulai 4 Juli lalu.

“Perekonomian rakyat sudah mulai menggeliat, tapi kemudian kasus positif COVID-19 meningkat lagi, sehingga harus dicari titik temunya,” katanya.

Bima menjelaskan Pemerintah Kota Bogor kemudian, memberlakukan pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas (PSBMK) mulai 29 Agustus hingga 11 September dan diperpanjang hingga 14 September, tujuannya untuk me-ngerem sedikit sektor usaha dan mengurangi aktivitas di luar rumah.

’’Sektor usaha dibatasi jam operasionalnya tapi tidak ditutup. Sasarannya untuk menekan penulatan COVID-19,” katanya.

Menurut Bima, Pemerintah Kota Bogor menerapkan PSBMK sampai Senin (14/9). “Setelah hari Senin nanti akan diumumkan lagi,” katanya. (nas/ant/cok)



Apa Pendapatmu?