Alexa Metrics

Pernyataan Wakapolri Soal Penggunaan Preman Disalahtafsir

Pernyataan Wakapolri Soal Penggunaan Preman Disalahtafsir CEK PROTOKOL KESEHATAN – Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono meninjau ke Stasion Kereta Api Tanah Abang, untuk mengetahui apakah masyarakat sudah mematuhi protokol kesehatan. Foto: Humas Mabes Polri for indopos

Indopos.co.id – Pernyataan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono soal penggunaan istilah preman dalam penanganan COVID-19 beberapa waktu lalu disalahtafsir atau dipelintir (ditafsirkan sendiri oleh penulisnya). Penggunaan istilah preman (oleh si penulis) justru menyesatkan dan menyinggung perasaan orang yang dituju.

Hal itu diungkapkan Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Benny J. Mamoto di Jakarta melalui keterangan tertulisnya yang diterima, Senin (14/9/2020). Benny menyatakan yang dimaksudkan Gatot adalah pemberdayaan seluruh elemen masyarakat, termasuk di lingkungan pasar tradisional. Karena pasar tradisional memiliki ciri khas sesuai kearifan lokalnya, maka pendekatannya pun perlu disesuaikan.

Dalam tugas sosialisasi protokol kesehatan, semua komponen masyarakat dilibatkan, termasuk tokoh masyarakat, tokoh informal, sesepuh, tokoh yang dituakan di pasar tersebut yang punya pengaruh. Tujuannya agar masyarakat patuh pada protokol kesehatan.

Menurut Purnawirawan Bintang Dua Polri ini, edukasi penting dalam merubah kebiasaan baru yang berkaitan dengan kesehatan. “Di pasar tradisional, banyak Ibu-ibu dan penjual yang abai menggunakan masker. Oleh sebab itu, perlu koordinasi dan kerja sama dengan pengelola pasar, termasuk tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh di sana,” kata mantan Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional ini.

Kriminolog Maman Suherman atau akrab disapa Kang Maman menyatakan pernyataan Wakapolri perlu didukung walau perlu adanya penjelasan lanjutan dari Polri.”Terkait ungkapan pelibatan jeger sebagai penegak disiplin internal di klaster pasar oleh TNI-Polri seperti yang disampaikan Wakapolri dan kini melahirkan polemik di masyarakat, sepertinya perlu ada penjelasan lebih lanjut,” ungkap Kang Maman.

Menurutnya, TNI-Polri dan Satuan Gugus Tugas Covid-19 tentu akan sangat berhati-hati dalam memilih preman sebagai pemberi edukasi kepada pedagang dan pengunjung pasar secara khusus. “Perlu penyelidikan dan pendataan cermat, siapa yang dianggap tokoh masyarakat yang punya wibawa namun memiliki rekam jejak yang baik dalam memberikan pengaruh pada lingkungan sekitar, ” ucapnya.

Sementara Pakar Hukum Pidana Azmi Syahputra menyatakan pernyataan Wakapolri harus dipahami sebagai ajakan agar semua elemen masyarakat bisa patuh pada protokol kesehatan. “Pernyataan Wakapolri soal pemberdayaan jeger di pasar agar pedagang dan pengunjung pasar taat pada Protokol Kesehatan COVID-19, harus dipahami bahwa dalam setiap komunitas selalu ada tokoh-tokoh yang dipandang dan menjadi panutan,” ujarnya.

Azmi menyatakan kalau tidak patuh maka polisi bisa minta bantuan kepada tokoh setempat atau tokoh komunitas. “Kalau di pasar ada jeger, di komunitas lain ada tokoh yang lain. Jadi bukan preman, tetapi siapa saja yang berpengaruh di lingkungannya agar anjuran ajakan mematuhi protokol COVID-19 menjadi lebih efektif. Jadi bukan soal preman tetapi kepada seluruh tokoh komunitas apa saja, wakapolri mengajak untuk mematuhi protokol kesehatan, karena ancaman COVID-19 itu nyata. (gin)



Apa Pendapatmu?