Alexa Metrics

Tanpa Kurangi Manfaat, Pemerintah Relaksasi Iuran BPJAMSOSTEK

Tanpa Kurangi Manfaat, Pemerintah Relaksasi Iuran BPJAMSOSTEK KERINGANAN- Sosialisasi PP 49/2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 di Kantor Kemnaker RI, Jakarta.FOTO:IST

indopos.co.id – BPJAMSOSTEK (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) langsung memberikan respon terkait penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), pada Senin (31/8/2020).

PP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi peserta, kelangsungan usaha dan kesinambungan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan selama wabah Corona (COVID-19). Direktur Utama BPJAMSOSTEK Agus Susanto mengungkapkan, PP Nomor 49 tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 telah ditandatangani Presiden RI. “PP No 49 tahun 2020 mengatur tentang penyesuaian periode relaksasi enam bulan (periode iuran Bulan Agustus 2020 sd Januari 2021), kelonggaran batas waktu pembayaran iuran, keringanan iuran JKK dan JKM sebesar 99 persen atau cukup membayar 1 persen, penundaan pembayaran sebagian Iuran JP hingga 99 persen yang kemudian dapat dibayar bertahap atau sekaligus paling lambat mulai Mei 2021 sampai dengan April 2022, serta keringanan denda menjadi 0.5 persen”.

”Kebijakan tersebut tanpa mengurangi manfaat yang baru saja ditingkatkan melalui PP no 82 tahun 2019 sebagai bentuk keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan pekerja. Tujuan kebijakan ini antara lain, mengedepankan perlindungan hak-hak jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta, meringankan beban pemberi kerja dan peserta serta menjaga kesinambungan program perlindungan, mendukung upaya pemulihan perekonomian dan kelangsungan usaha. Skema kebijakan ini telah melalui proses pembahasan yang komprehensif, termasuk pengaruhnya terhadap ketahanan dana dan keberlangsungan program jaminan sosial. Ketahanan dana dan program jaminan sosial masih dapat terkelola dengan baik, karena dana jaminan sosial masih memiliki dana cadangan yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran manfaat kepada peserta selama periode kebijakan relaksasi iuran ini diberikan. Justru moment ini dapat dimanfaatkan untuk mendaftar menjadi peserta BPJAMSOSTEK karena iuran yang sangat terjangkau, khususnya bagi pekerja BPU (Bukan Penerima Upah), dengan hanya membayar 34 ribuan rupiah sudah dapat perlindungan sampai 6 bulan ke depan,” ungkapnya.

Agus menegaskan, BPJAMSOSTEK menyambut baik dan siap menjalankan kebijakan pemerintah ini untuk menjaga iklim usaha tetap tumbuh di tengah kondisi pandemi dalam kerangka Pemulihan Ekonomi Nasional. Kebijakan penyesuaian iuran ini merupakan bentuk stimulus yang diberikan pemerintah kepada pemberi kerja melengkapi stimulus yang telah diberikan kepada pekerja melalui Bantuan Subsidi Upah (BSU) pekerja atau buruh.

”Terkait dengan dampak pada kondisi finansial BPJAMSOSTEK, kita bisa juga menyatakan secara internal telah melakukan langkah-langkah efisiensi agar dapat membantu peserta dalam menghadapi dampak ekonomi pandemi covid, melalui program relaksasi iuran dari Pemerintah. Kita harapkan relaksasi iuran dapat mendorong peningkatan kepesertaan dan tertib iuran, karena iuran BPJAMSOSTEK menjadi sangat murah dan manfaatnya sangat lengkap,” cetusnya.

Sementara itu Kepala Kantor Cabang (Kakacab) BPJAMSOSTEK Jakarta Mangga Dua Eny Purwatiningsih, mengatakan dengan terbitnya PP 49 Tahun 2020 ini dapat meringankan beban pemberi kerja dan tenaga kerja di masa pandemi COVID-19 dan dapat mendorong pemberi kerja untuk tertib iuran. ”Keringanan yang diberikan oleh pemerintah tersebut sangat membantu pemberi kerja dalam kewajiban pembayaran iuran BPJAMSOSTEK. Selain itu, dengan terbitnya PP ini pemberi kerja dapat menjalankan usahanya kembali akibat dampak COVID-19,” ucap Eny.(dni/mdo)



Apa Pendapatmu?