Alexa Metrics

Jokowi Minta Luhut dan Doni Kawal Penanganan COVID-19 di 9 Provinsi

Jokowi Minta Luhut dan Doni Kawal Penanganan COVID-19 di 9 Provinsi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: Humas Kemenko Marves

indopos.co.id – Presiden Joko Widodo memerintahkan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Badan Nasional Pengendalian Bencana (BNPB) Doni Monardo bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk fokus menangani kasus COVID 19 di sembilan provinsi.

Ada delapan provinsi yang memiliki kontribusi terbesar terhadap total kasus nasional, yakni DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Kalsel, Sulsel, Bali, Sumut dan ditambah Papua.

Luhut yang juga Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian COVID -19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mengundang kepala daerah serta pimpinan TNI/Polri di sembilan provinsi tersebut untuk melakukan rapat koordinasi secara virtual.

“Presiden perintahkan dalam waktu dua minggu kita harus bisa mencapai tiga sasaran yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate dan penurunan mortality rate,” kata Luhut, Senin (14/9/2020).

Hadir dalam rakor tersebut Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menkopolhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Kepala BNPB Doni Monardo. Sedangkan kepala daerah yang hadir dalam rakor virtual tersebut adalah Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Terkait perintah presiden, dijelaskan Luhut, dari sembilan provinsi tersebut, delapan provinsi berkontribusi terhadap 75 persen dari total kasus, atau 68 persen dari total kasus yang masih aktif. Selain delapan provinsi tersebut, ditambahkan lagi Provinsi Papua. Untuk mencapai tiga sasaran penanganan penularan COVID-19 di sembilan provinsi utama itu, pihaknya telah menyusun tiga strategi.

“Operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan, peningkatan manajemen perawatan pasien COVID-19 untuk menurunkan mortality rate, dan meningkatkan recovery rate serta penanganan secara spesifik kluster-kluster COVID-19 di setiap provinsi,” papar Luhut.

Ia menegaskan, pihaknya harus melakukan operasi yustisi untuk menegakkan pelaksanaan protokol kesehatan. “Karena kalau tidak ada tindakan keras terhadap pelanggarnya, maka mau PSBB sampai 10 kali juga kondisi tidak akan segera membaik,” pungkas Luhut. (ind)



Apa Pendapatmu?