Alexa Metrics

Pemprov DKI Belum Pernah Cabut PSBB

Pemprov DKI Belum Pernah Cabut PSBB Anggota Satpol PP memberi peringatan kepada pemilik warung untuk tidak menyediakan makan di tempat saat razia penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta, Senin (14/9/2020) malam. (Foto: ANTARA/Sigid Kurniawan/wsj)

indopos.co.id – Berubah-ubahnya kebijakan penanganan COVID-19 di Jakarta membingungkan publik. Terkait boleh tidaknya ojek online (ojol) membawa penumpang misalnya. Jika dalam jumpa pers pertama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melarang ojol membawa penumpang, dalam jumpa pers kedua ternyata memperbolehkan. Perubahan diduga setelah beberapa menteri bidang ekonomi memberikan ’’sentilan’’ ke orang nomor satu di ibu kota itu.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya belum pernah mencabut dan masih memberlakukan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 di Jakarta.

’’Dari awal pemerintah DKI Jakarta itu belum pernah mencabut PSBB. Saya ulangi lagi, sejak awal pemberlakuan PSBB, Pemerintah DKI Jakarta belum pernah mencabut. Jadi sepanjang waktu sampai dengan sekarang ini adalah ya PSBB,’’ kata Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo dalam dialog bertajuk “Radio Bertanya, Doni Monardo Menjawab” di Media Center Satgas Penanganan COVID-19, Graha BNPB Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan pemerintah telah mengambil langkah tepat untuk mengeluarkan aturan PSBB melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2020 Tanggal 13 Maret, kendati pemerintah juga memiliki opsi untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam hal itu, selama status kekarantinaan yang diambil tiap pemerintah daerah (pemda) masih sesuai dengan Perpres Nomor 11/2020 tersebut, maka aturan itu harus ditaati seluruh aspek.

Doni juga mengatakan bahwa sebelum memutuskan untuk menerapkan PSBB, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selalu berkonsultasi dengan pemerintah pusat melalui Satgas Penanganan COVID-19, termasuk dengan kementerian/lembaga terkait lainnya. Apabila data masih menunjukkan adanya peningkatan kasus, maka tiap daerah, termasuk DKI Jakarta, akan diminta untuk tidak melakukan pelonggaran aturan.

Sebelumnya, pemerintah telah mengambil langkah untuk melaksanakan Perpres Nomor 11 Tahun 2020 tentang PSBB, sehingga penanganan COVID-19 dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat dapat dilakukan bersama-sama.

’’Presiden dari awal tidak memilih opsi itu, karena kalau itu diambil maka masyarakat kita yang bekerja harian itu tidak akan bisa mendapat penghasilan,’’ kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menegaskan bahwa sampai sejauh ini kebijakan PSBB belum dan tidak pernah dihentikan guna merespons meluasnya penyebaran COVID-19.

’’Sebetulnya yang namanya PSBB ini tidak pernah dihentikan. Jadi ini terus berjalan,’’ katanya setelah Rapat Terbatas ’’Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional’’ melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/9).

Hal yang diperlukan, kata dia, koordinasi dalam pengambilan keputusan karena menyangkut berbagai hal utamanya kesehatan masyarakat. Data-data di lapangan perlu disinkronkan sehingga tidak ada potensi tumpang tindih.

’’Dan yang disampaikan ke publik yang sudah diputuskan, artinya sudah ada dasar hukumnya,’’ kata dia yang pada akhir pekan lalu melakukan rapat koordinasi antara pemerintah daerah se-Jabodetabek untuk sinkronisasi langkah.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta bawahannya dan para kepala daerah tidak terburu-buru memutuskan menutup wilayahnya untuk mencegah penyebaran COVID-19.

’’Sekali lagi jangan buru-buru menutup sebuah wilayah, menutup sebuah kota, menutup sebuah kabupaten, dan kalau kita bekerja berbasiskan data ya langkah-langkah intervensinya itu akan berjalan lebih efektif dan bisa segera menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan,’’ kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Senin (14/9).

Presiden Jokowi menyampaikan hal itu dalam rapat terbatas melalui “video conference” dengan topik ’’Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional’’ yang diikuti para menteri Kabinet Indonesia Maju.

Presiden pun mengingatkan kembali bahwa keputusan-keputusan dalam merespons penambahan kasus di provinsi atau kabupaten atau kota agar berdasarkan data sebaran.

’’Sudah berkali-kali saya sampaikan, terapkan strategi intervensi berbasis lokal, strategi pembatasan berskala lokal, baik itu di tingkat RT, RW, di tingkat desa, di tingkat kampung sehingga penanganannya lebih detail dan bisa lebih fokus,’’ tambah Presiden.

Menurut Presiden, dalam satu provinsi bisa saja ada 20 kabupaten/kota yang tidak semuanya berada di zona merah. Penanganannya tidak bisa digeneralisasi.

Presiden Jokowi pun meminta manajemen penanganan klaster transmisi lokal perlu ditingkatkan. Terutama di 8 provinsi yang menjadi prioritas yang sudah sejak 2 bulan lalu disampaikan. Ke-8 provinsi yang dimaksud Presiden Jokowi adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk memberlakukan kembali PSBB di Jakarta per 14 September 2020 untuk dua pekan ke depan sebagai mekanisme ’’rem darurat’’. Alasan Anies untuk mengambil keputusan tersebut karena tiga indikator yaitu tingkat kematian, ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU khusus COVID-19 dan tingkat kasus positif di Jakarta.

Namun dalam PSBB tersebut tetap ada 11 sektor usaha yang boleh beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan dan membatasi kapasitas karyawan maksimal 50 persen. Sedangkan kegiatan nonesensial atau perkantoran swasta bisa beroperasi dengan membatasi paling banyak 25 persen pegawai berada dalam tempat kerja dalam satu waktu bersamaan.

Tempat sekolah dan institusi pendidikan, kawasan pariwisata dan taman rekreasi, taman kota, sarana olahraga publik, dan tempat resepsi pernikahan ditutup total. Sedangkan tempat ibadah di lingkungan permukiman yang digunakan warga setempat dapat beroperasi. Adapun pasar dan pusat perbelanjaan boleh beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50 persen pengunjung dalam satu lokasi bersamaan sementara restoran, rumah makan, dan kafe hanya boleh menerima pesan antar/bawa pulang.

’’Rem Darurat’’ Diperlukan

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, berpendapat pemberlakuan PSBB “rem darurat” yang diterapkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat diperlukan di tengah melajunya jumlah kasus COVID-19 di Jakarta.

’’Tetapi, penerapannya harus tetap terukur. Bahkan, tidak ada salahnya diikuti seluruh daerah penyangga. Bila perlu, bisa saja diadopsi provinsi lain jika kondisi memerlukan PSBB model “rem darurat”,’’ kata Emrus di Jakarta, Senin (14/9).

Menurut dia, penerapan PSBB pasti memiliki batas waktu. Karena itu PSBB dalam bentuk apapun, termasuk dengan “rem darurat”, sangat baik.

’’Namun tetap sebagai program jangka waktu sangat singkat, yaitu bisa jadi dua minggu, atau paling kuat satu bulan. Itupun sangat tergantung ketahanan ekonomi suatu daerah atau negara,’’ ujarnya.

Seperti diketahui, hingga Minggu (13/9) jumlah terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia mencapai 218.382 orang dengan penambahan sebanyak 3.626 kasus. Terdapat 155.010 orang dinyatakan sembuh dan 8.723 orang meninggal. Sedangkan jumlah pasien suspek mencapai 97.227 orang.

Kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta pun sudah mencapai 54.220 kasus dengan penambahan per Minggu (13/9) adalah 1.380 kasus. Selanjutnya Jawa Timur dengan 38.088 kasus, Jawa Tengah 17.742 kasus, Jawa Barat dengan 14.388 kasus dan Sulawesi Selatan 13.291 kasus.

Sedangkan akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (Unand) Padang dr Rauza Sukma Rita, PhD mengemukakan kepatuhan melaksanakan protokol kesehatan dapat mencegah penularan COVID-19.

’’WHO telah menyatakan edukasi , isolasi, pencegahan, pengendalian penularan adalah hal penting dalam melakukan pengendalian COVID-19,’’ kata dia di Padang, Sumatera Barat, Senin (14/9).

Menurut dia dalam pencegahan COVID-19 terdapat dua level. Pada tingkat individu dan masyarakat. Pencegahan level individu dimulai dari kebersihan personal dan rumah di antaranya mencuci tangan dengan sabun dan air minimal 20 detik usai keluar rumah hingga mencuci muka dan mandi jika memungkinkan.

Kemudian menjaga kebersihan tangan dengan antiseptik berbasis alkohol. Mencuci tangan dengan antiseptik merupakan cara paling efektif, sederhana dan berbiaya rendah untuk melawan transmisi silang COVID-19.

’’Mekanismenya dengan mendenaturasi protein alkohol menonaktifkan virus yang berkembang,’’ kata dia.

Selanjutnya memakai masker ketika keluar rumah, menghindari berjabat tangan dan interaksi fisik dengan orang yang bergejala sakit. Berikutnya segera mengganti baju setelah bepergian dan membersihkan dengan disinfektan secara berkala pada benda-benda yang sering disentuh di rumah.

Berdasarkan penelitian menguji viabilitas virus di berbagai media mulai aerosol, baja tahan karat, tembaga dan karton ternyata mudah didisinfeksi dan cukup makan waktu satu menit menggunakan bahan kimia. Sedangkan untuk pencegahan pada level masyarakat adalah lewat pembatasan fisik dan sosial. Di antaranya menghindari interaksi fisik dan menjaga jarak minimal dua meter, menghindari transportasi publik, bekerja dari rumah, hingga menghindari kerumunan.

Terakhir jika ada yang batuk menerapkan etika yaitu menggunakan tisu dan langsung buang atau jika tidak ada menutup dengan lengan atas bagian dalam.

Zona Merah Lagi

Sementara itu, Kota Bogor berstatus zona merah atau daerah dengan risiko tinggi penularan COVID-19 sejak Senin pagi, setelah sepekan sebelumnya berstatus zona oranye atau daerah dengan risiko sedang penularan COVID-19.  Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto ketika dikonfirmasi soal status zona merah, di Balai Kota. Bogor, Senin, membenarkannya. “Iya benar, mulai hari ini menjadi zona merah lagi,” katanya.

Menurut Bima Arya, pembaruan status tingkat kewaspadaan terhadap COVID-19 dilakukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 Nasional, setiap awal pekan.

’’Tadi malam, status Kota Bogor masih zona oranye, tapi pada pagi ini (kemarin pagi, Red) statusnya menjadi zona merah,’’ katanya.

Menurut Bima Arya, meningkatnya status Kota Bogor menjadi zona merah karena adanya lonjakan kasus positif dan banyaknya pasien positif dirawat di rumah sakit di Kota Bogor.

’’Banyaknya pasien positif yang dirawat di rumah sakit, menjadi salah satu indikator naik status tingkat kewaspadaan,’’ katanya.

Meningkatkan status kewaspadaan di Kota Bogor dari oranye menjadi merah, kata dia, menunjukkan bahwa penyebaran COVID-19 di Kota Bogor masih tinggi.

’’Kita pelajari lagi pokok persoalannya, dan kita lakukan langkah-langkah yang lebih efektif,’’ katanya.

Bima Arya menuturkan penerapan pembatasan sosial berskaala mikro dan komunitas (PSBMK) di Kota Bogor, berakhir pada Senin (14/9). ’’Berikutnya, Kota Bogor akan melanjutkan PSBMK, dan arahan dari Gubernur Jawa Barat, namanya adalah PSBM,’’ katanya.

Sedangkan Pemerintah Kota Depok di Provinsi Jawa Barat menerapkan PSBB proporsional hingga 29 September 2020. Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Depok Dadang Wihana melalui layanan pesan singkat pada Senin mengatakan bahwa kebijakan tersebut dijalankan sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang perpanjangan kelima pemberlakuan PSBB secara proporsional di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek).

’’PSBB secara proporsional dapat diperpanjang apabila masih terdapat bukti penyebaran COVID-19,’’ katanya.

Menurut dia, PSBB proporsional mencakup penegakan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Virus Corona tipe baru penyebab COVID-19. Pemerintah kota akan membahas kebijakan lanjutan setelah masa penerapan PSBB proporsional berakhir pada 29 September.

Dadang menjelaskan pula bahwa Pemerintah Kota Depok juga masih membatasi aktivitas warga di luar rumah dalam upaya menekan risiko penularan COVID-19. Pembatasan aktivitas tersebut mencakup pembatasan jam operasional langsung di toko, rumah makan, kafe, minimarket, supermarket, dan mal sampai pukul 18.00 WIB, pembatasan jam operasional jasa layanan antar sampai pukul 21.00 WIB, dan pembatasan aktivitas warga di luar rumah hingga pukul 20.00 WIB.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengeluarkan peraturan gubernur tentang penerapan protokol kesehatan yang salah satu poinnya adalah sanksi denda Rp250 ribu bagi pelanggar per orangan.

“Sanksi mulai diterapkan per hari ini (kemarin, Red), 14 September 2020,’’ ujar Gubernur Khofifah di Surabaya, Senin (14/9).

Upaya pencegahan COVID-19 yang dilakukan dengan pengetatan protokol kesehatan tertuang pada revisi dari Perda Nomor 1 Tahun 2019 yang telah direvisi menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2020 serta Pergub Nomor 53 Tahun 2020 dan implementasi Inpres Nomor 6 Tahun 2020.

Pada Pergub Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Pasal 9 ayat (1), dijelaskan bahwa setiap orang yang melanggar kewajiban penerapan protokol kesehatan dikenai sanksi administratif.

Sanksinya yaitu teguran lisan, lalui paksaan pemerintahan terdiri atas pembubaran kerumunan, perintah meninggalkan tempat dengan atau tanpa dikenakan tanda pengenal khusus atau pengamanan/penyitaan Kartu Tanda Penduduk dan/atau kartu identitas lainnya untuk jangka waktu tertentu.

Sanksi lainnya adalah kerja sosial atau denda administratif sebesar Rp250 ribu.

Sementara, protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya.

Kemudian, mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer), pembatasan interaksi fisik (physical distancing) dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Sanksi, kata Khofifah, juga diberlakukan pada sektor pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Pada Pasal 9 ayat (2) dijelaskan bahwa setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban penerapan protokol kesehatan dikenai sanksi administratif secara berjenjang.Sanksinya berupa teguran lisan/teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administratif dan pencabutan izin.

Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yaitu sosialisasi, edukasi, dan menggunakan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Berikutnya, penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer), upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja.

Selanjutnya, upaya pengaturan jaga jarak, pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala, penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19, dan fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

Besaran denda administratifnya bervariasi, mulai usaha mikro sebesar Rp500 ribu, usaha kecil Rp1 juta, usaha menengah Rp5 juta serta usaha besar yang mencapai Rp25 juta.

’’Ayo disiplinkan diri dengan selalu pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Ini tugas kita bersama,’’ kata Khofifah berpesan. (nas/ant/cok)



Apa Pendapatmu?