Alexa Metrics

Cegah COVID-19, DPR Dukung Deklarasi Bapaslon Patuh Protokol Kesehatan

Cegah COVID-19, DPR Dukung Deklarasi Bapaslon Patuh Protokol Kesehatan Ilustrasi.

indopos.co.id – Komisi II DPR RI mengapresiasi deklarasi protokol kesehatan yang dilakukan bakal pasangan calon kepala daerah (Bapaslon) pada Pilkada Serentak 2020. Pasalnya kesadaran terhadap protokol ini harus dimiliki seluruh pihak untuk mencegah penyebaran COVID-19.

“Terutama peserta pilkada,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa kepada wartawan, Selasa (15/9/2020).

Menurut dia, Pilkada 2020 mesti menghasilkan mutu yang lebih baik dari sisi partisipasi publik. Jaminan terhadap hak-hak pemilih dan standar demokrasi lainnya. Karena dilangsungkan di tengah pandemi. “Pilkada juga tidak boleh mengorbankan kesehatan masyarakat,” tegas Saan.

Dia menambahkan, Pilkada di tengah pandemi harus tetap aman bagi peserta. Dan terkhusus masyarakat. Maka tahapan pilkada yang sudah dan akan dijalankan harus mengusung protokol kesehatan. “Hal itu supaya pilkada tidak menjadi klaster baru virus korona,” beber Wakil rakyat asal Fraksi Partai NasDem itu.

Saan menegaskan Komisi II akan terus mengawal penerapan protokol kesehatan pada seluruh tahapan pilkada. “Bahkan Komisi II rencananya menggelar blusukan ke sejumlah daerah untuk memantau langsung pelaksanaan pilkada,” pungkasnya.

Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung kelanjutan pilkada serentak 2020 sesuai jadwal dengan pemungutan suara pada 9 Desember. Meski demikian seluruh pihak mesti menjalankan agenda konstitusional ini dengan protokol kesehatan.

“Maka untuk itu, mengingat pilkada serentak sudah beberapa kali ditunda dan kita sudah berkomitmen tanggal 9 Desember, sikap dari PDIP adalah pilkada tetap tanggal 9 Desember. Hanya saja seluruh ketentuan protokol pencegahan COVID-19 harus dijalankan,” kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

Kata Hasto, bagi PDIP, jika pilkada ditunda, maka akan ada risiko politik. Sebab penundaan akan menciptakan ketidakpastian yang baru.

Indonesia mesti mengambil pelajaran dari beberapa negara yang telah sukses menggelar pemilu di tengah pandemi. “Sri Lanka saja berhasil di dalam menjalankan itu. Mari kita penuhi ketentuan protokol pencegahan covid-19 dan pilkada ini justru menjadi ujian terhadap kemampuan dalam membangun disiplin total,” pungkas Hasto.

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menyatakan tahapan pilkada 2020 sudah berjalan hingga tahapan pendaftaran bakal calon.

“Kampanye virtual saja dan menghapus rapat umum, pertandingan olahraga, pentas seni, dan lain-lain memang harus ubah Undang-undang Pilkada,” katanya.

Menurut dia, perubahan UU membutuhkan waktu cukup lama untuk mengubah aturan mengenai pengumpulan massa di pilkada.

Supaya cepat dan dapat menjadi landasan di perhelatan pilkada kali ini perlu regulasi cepat berupa Perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang). “Karena waktu pendek, presiden dapat keluarkan Perppu,” pungkasnya.(dai)



Apa Pendapatmu?