Alexa Metrics

Anies: Penindakan PSBB Harus Tegas, Bukan Berarti Kasar

Anies: Penindakan PSBB Harus Tegas, Bukan Berarti Kasar Jajaran Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara menugaskan lima tim pengawas perkantoran. Penugasan tim tersebut sebagai bentuk pengawasan dalam penerapan PSBB di DKI Jakarta. Foto: Joesvicar Iqbal/INDOPOS

indopos.co.id – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan berpesan dalam penindakan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) total yang harus tegas. Anies menyatakan, tegas bukan berarti bengis ataupun kasar.

“Yang sedang dikerjakan adalah menyelamatkan warga. Dalam pelaksanaannya saya minta untuk menjaga ketegasan. Harus tegas dan tegas itu bukan berarti bengis. Tegas itu bukan berarti kasar. Tegas itu adalah melaksanakan tanpa harus belak – belok, tanpa harus kompromi. Itu tegas,” tutur Anies dalam video yang diunggah akun instagram @humasjakfire, Selasa (15/9/2020).

Adapun dalam video itu Anies memberikan arahan dalam apel pengawasan penindakan PSBB COVID. Anies menyebutkan, jika ditemukan pelanggaran di suatu tempat, penindakan harus ditegakkan. Anies menuturkan, penindakan ini bukan tentang menegakkan peraturan gubernur semata. “Karena Anda harus sehat, karena Anda tak boleh terpapar. Pesannya adalah keselamatan Anda,” tuturnya.

Sedangkan dalam menjalankan tugas Pengawasan PSBB total di lapangan. Jajaran Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara dalam hal ini menugaskan lima tim pengawas perkantoran. Penugasan tim tersebut sebagai bentuk pengawasan dalam penerapan PSBB di DKI Jakarta.

Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara Gatot Subroto menuturkan, sebanyak lima tim yang masing-masing tim berisi empat petugas disebar di seluruh wilayah Jakarta Utara.

Tim ditugaskan untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan pada perkantoran sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan COVID-19.

“Untuk saat ini kami memiliki 20 petugas yang dibagi dalam lima tim untuk mengawasi protokol kesehatan di perkantoran,” tutur Gatot.

Tim yang ada di lapangan nantinya akan mengawasi protokol kesehatan perkantoran seperti 25 persen kapasitas pegawai di luar 11 sektor esensial dan 50 persen kapasitas pegawai yang masuk dalam kategori 11 sektor esensial. “Untuk pegawainya wajib menerapkan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak),” ungkapnya.

Sanksi pun ditegaskannya, akan diterapkan bagi pemilik perkantoran yang melanggar protokol kesehatan. Sanksi yang dikenakan mulai dari penutupan sementara, denda maksimal senilai Rp 150 juta hingga pencabutan izin usaha.

“Sanksi akan kami kenakan secara tegas apabila ada perkantoran yang melanggar protokol kesehatan selama PSBB ini,” tegasnya.(ibl) 



Apa Pendapatmu?