Alexa Metrics

Imbas PSBB Jilid Dua ke Dunia Usaha, Okupansi Hotel Diprediksi Anjlok Lagi

Imbas PSBB Jilid Dua ke Dunia Usaha, Okupansi Hotel Diprediksi Anjlok Lagi Pusat perbelanjaan di DKI Jakarta hanya boleh menerima 50 persen jumlah pengunjung di PSBB jilid dua. (Foto: Adrianto/INDOPOS)

indopos.co.id – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid dua atau PSBB pengetatan. PSBB jilid dua berlaku selama dua pekan mulai 14-27 September 2020.

Setidaknya ada 17 aturan baru yang berlaku selama PSBB pengetatan. Salah satunya pasar dan mal boleh beroperasi dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen.

Sementara restoran dan kafe hanya melayani pesan antar (take away) dan tidak boleh melayani dine-in (makan di tempat). Menanggapi hal ini, Ketua DPD APPBI DKI Ellen Hidayat mengungkapkan, pusat perbelanjaan atau mal tetap membuka operasionalnya pada masa penarapan PSBB di Jakarta.

Namun, operasional mal akan dilakukan secara terbatas karena PSBB ini. ”Umumnya semua mal buka. Hanya tidak boleh dine-in (restoran) saja. Ada 83 mal di DKI,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (14/9).

Dia menambahkan, Asosiasi  Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) telah membuat ketentuan-ketentuan bagi tenant atau pengunjung mal. Pertama, terkait kapasitas maksimum pengunjung adalah 50 persen yang berada di lokasi dalam waktu bersamaan.

Kedua, jam operasional pusat belanja tetap seperti yang berlaku sama seperti saat masa PSBB transisi, yang berkisar antara pukul 10.00-21.00. ”Ketiga, beberapa kategori yang selama ini belum beroperasional di pusat belanja, masih tetap ditutup. Seperti, bioskop, tempat main anak, pusat kebugaran, dan salon atau spa di mal,” ujarnya.

Keempat, lanjutnya, khusus untuk restoran, kafe, dan rumah makan tetap diizinkan buka tetapi tidak melayani dine-in di lokasi resto (makan di tempat) dan hanya diizinkan untuk melayani delivery ataupun take away. ”Kami sangat mengerti dan juga menyelami kekhawatiran Pemprov dan masyarakat luas dengan semakin berkembangnya Pandemi COVID-19 ini. Sehingga diperlukan suatu cara yang tepat sasaran untuk dapat mengurangi penularan COVID-19. Namun, kali ini ternyata Pemprov juga sudah mencatat bahwa pusat belanja di DKI bukan merupakan kluster COVID-19,” imbuhnya.

Ditambahkannya, keadaan saat ini memang perlu kerja sama dari segenap lapisan masyarakat dan juga mempertimbangkan berbagai aspek. Sehingga tujuan utama agar dapat menjaga kesehatan masyarakat dan juga berjalannya dunia usaha yang sudah terpuruk beberapa bulan ini masih dapat tetap berjalan.

”Umumnya produk-produk yang dijual di pusat belanja merupakan produk kebutuhan sehari-hari berupa sandang pangan,” ungkapnya.

Dalam ketentuan baru PSBB, sektor perhotelan menjadi salah satu bidang usaha yang tetap dapat beroperasi selama masa pembatasan. Tentunya pembukaan diikuti dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Meski diizinkan buka, Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengaku hotel akan sangat terdampak dalam masa PSBB kali ini. Sebab, kata dia, tetap saja masyarakat akan mengurangi perjalanannya ke Jakarta.

Mengingat, sebagian besar konsumen perhotelan di Jakarta adalah orang luar kota yang sedang melakukan perjalanan ke Ibu Kota. ”Hotel itu akan berdampak selama pergerakan dibatasi, itu kuncinya. Kalau pergerakannya dibatasi, kan enggak mungkin orang lokal yang mengisi hotel,” ungkapnya.

Saat penerapan pelonggaran PSBB atau PSBB Transisi, jelasnya, baru saja memberikan ‘nafas’ bagi perhotelan untuk menekan kerugian setelah sebelumnya ditutup. Kendati demikian, tetap saja untuk mencapai pemulihan masih sangat jauh.

Menurut Maulana, pada masa adaptasi kenormalan baru tersebut juga tak seluruh hotel di Jakarta buka. Kalau pun buka umumnya tak seluruh kamar tersedia.

”Saat itu tetap masih banyak juga hotel yang tutup, jika pun buka cuma berapa persen dari jumlah kamarnya yang buka. karena mereka sudah menurunkan daya listrik (saat masa PSBB sebelumnya),” ujarnya.

Dia mengakui, di masa kenormalan baru tersebut memang terjadi peningkatan okupansi di sektor perhotelan. Namun, itu hanya terjadi pada hotel bintang 3-5 karena menurunkan harga jual per kamar atau average room rate (ARR) untuk bisa bertahan.

Sehingga hal ini mengambil pasar dari hotel berbintang 1 dan 2. Terpisah, Mandiri Institute dalam laporannya berjudul “Ritel dan Restoran dalam Dinamika Kenormalan Baru” mencatat, kunjungan kedua sektor paling terdampak ini sudah mencapai 57 persen.

Yakni pada saat PSBB transisi diberlakukan pada Juli-Agustus 2020. Meski demikian, angka masih di bawah kunjungan normal.

Peningkatan kunjungan tertinggi terjadi di pusat perbelanjaan (shopping mall) sebesar 61 persen. Kemudian diikuti oleh supermarket (56 persen), dan toko lainnya (55 persen). Head of Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono mengatakan, kenaikan kunjungan di pusat perbelanjaan terjadi karena sebagian kantor, seperti di daerah Sudirman, Jakarta Pusat kembali beroperasi.

”Saat jam makan siang, terlihat ada kunjungan naik di mal. Kalau supermarket biasanya hanya untuk belanja reguler atau mingguan. Karena lokasinya banyak di tempat tinggal, pick-nya itu weekend,” paparnya.

Memang berdasarkan laporan, kunjungan ke pusat perbelanjaan sudah mencapai 61 persen pada Agustus 2020 dibanding 44 persen pada Juli 2020. Selain mulai beroperasinya kembali beberapa kantor, para konsumen kerap mengunjungi mall untuk mencari hiburan.

Sedangkan kunjungan di supermarket naik menjadi 56 persen pada Agustus, dari 49 persen pada Juli 2020. Secara lebih rinci, angka kunjungan ke pusat belanja di kota-kota besar sudah berada di atas 50 persen.

Di antara kota-kota besar, Makassar menempati urutan pertama dengan kenaikan 66 persen, diikuti Denpasar (59 persen), dan Jakarta (57 persen). Kemudian sisanya, antara lain Bekasi (56 persen), Surabaya (55 persen), Medan (55 persen), Tangerang (53 persen), dan Bogor (51 persen).

”Jadi saya kira ini ada dampak dari pelonggaran PSBB. Karena kebijakan PSBB transisi mengizinkan untuk membuka mal. Kalau pertokoan seperti supermarket tetap dibuka, cuma jamnya lebih pendek,” tukasnya.

Sebagai informasi, riset dilakukan dengan metode live tracking (pelacakan real-time) dari Google Maps, dari 5.968 lokasi toko dan 7.531 restoran di 8 kota besar. Data berasal dari Google Maps yang memberikan informasi seperti tingkat kunjungan, waktu kunjungan terpopuler, review, dan lain-lain.

Diberlakukannya PSBB kembali memberi dampak pada pekerja juga. Misalnya saja Fauzi.

Pria yang bekerja disebuah restoran di kawasan Tebet ini harus rela bergantian shift dengan teman lainnya. ”Karena hanya bisa melakukan pesan antar jadi jam kerja kami dikurangi. Sehari masuk, sehari libur,” ulasnya.

Tak hanya itu, akibat pandemi, dia mengaku hingga kini belum menerima gaji secara utuh. ”Pas pandemi sedang booming, saya sempat dirumahkan selama beberapa bulan. Lalu saat PSBB transisi masuk kerja tapi gaji hanya diberikan 50 persen. Baru mulai lancar, eh ada PSBB lagi,” urainya.

Dengan kondisi ini dia mengaku mengalami kesulitan. ”Kesulitan sudah terasa, karena saya harus bayar cicilan rumah, membiayai anak istri, dan dari gaji nggak tertutupi,” keluhnya.

Akhirnya dia pun putar otak, diwaktu senggangnya dia memilih berjualan wingko babat dan gorengan di rumahnya. Namun karena kondisi ini menimpa segala sektor, orang yang belanja pun berkurang.

”Yang beli jarang, mungkin karena nggak ada duit kali ya,” ujarnya.

Pertaruhan Terakhir Harus Berhasil

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, dari sisi kesehatan masyarakat dan politik pengendalian pandemi, PSBB adalah suatu keniscayaan. Apalagi, saat Pandemi COVID-19 di Jakarta kian eskalatif.

”Dan suatu hal yang paradoks jika PSBB Jakarta masih menjadi obyek debat kusir antar elit. Dalam menangani wabah, nyawa dan keselamatan warga seharusnya menjadi prioritas pertama, tanpa kompromi,” katanya.

Dia mengatakan, melambungnya jumlah warga yang terpapar COVID-19 seharusnya menjadi warning keras bagi semua pihak. Bahwa selama ini ada yang salah dalam menangani dan mengendalikan wabah COVID-19 di Indonesia, terutama di DKI Jakarta. ”Pertama, pemerintah terlalu grusa grusu dalam membuka keran ekonomi, sementara aspek pengendalian belum memenuhi syarat sebagaimana standar yang ditetapkan WHO. Misalnya positivity rate di bawah 5 persen, kedua, tingkat kepatuhan masyarakat yang masih lemah, khususnya dalam menggunakan masker dan menjaga jarak,” jelasnya.

Oleh karena itu, PSBB Jakarta edisi Sept 2020 harus menjadi pertaruhan terakhir untuk mengendalikan wabah COVID-19 di Jakarta. Warga Jakarta dan seluruh masyarakat Indonesia sudah lelah dengan “penjara” wabah Covid-19. ”Semua pihak seharusnya bahu membahu dalam mengatasi wabah ini. Jika PSBB Jakarta kali ini gagal sebagai instrumen pengendali wabah COVID-19, maka akan berdampak eskalatif terhadap pengendalian wabah di level nasional. Klimaksnya denyut nadi perekonomian nasional akan makin terpuruk,” imbuhnya.

Dia berharap, jangan ada kata kompromi dan negosiasi untuk melindungi keselamatan warga. “Jangan mimpi pertumbuhan ekonomi akan meroket jika aspek pengendalian wabah COVID-19 masih berantakan dan amburadul seperti sekarang,” tuntasnya. (dew)



Apa Pendapatmu?