Alexa Metrics

Tjahjo Kumolo Sebut Pembubaran Lembaga untuk Rampingkan Birokrasi

Tjahjo Kumolo Sebut Pembubaran Lembaga untuk Rampingkan Birokrasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo. Foto ist
indopos.co.id – Pada kurun waktu tahun 2014 hingga 2020, pemerintah telah melakukan pengintegrasian atau pembubaran 27 lembaga non-struktural (LNS) ke dalam lembaga yang memiliki tugas sejenis. Pada tahun 2014 terdapat 120 LNS yang dilebur.  kini pada tahun 2020 tersisa sebanyak 93 LNS.
Pembubaran atau LNS diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Penyederhanaan birokrasi merupakan salah satu fokus utama dari program Presiden RI Joko Widodo.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan ukurannya tidak dalam kerangka efisiensi anggaran.
“Tetapi membuat birokrasi yang ramping, efektif, dan efisien,” jelasnya Rabu (16/9/2020).
Penyederhanaan yang dilakukan antara lain penyederhanaan birokrasi menjadi dua level eselon. Serta pengalihan jabatan struktural menjadi fungsional.
“Pemerintah juga melakukan penataan lembaga yang tidak efektif, tidak efisien. Serta kewenangannya tumpang tindih dengan kementerian dan lembaga yang sudah ada,” jelas Tjahjo.
Menurutnya, terdapat lima tujuan penyederhanaan birokrasi. Salah satunya adalah menciptakan birokrasi yang dinamis sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang prima.
“Tujuan penyederhanaan birokrasi dan pemangkasan lembaga negara adalah dalam upaya mewujudkan birokrasi yang lebih dinamis,” ujar Tjahjo.
Tujuan penyederhanaan birokrasi lainnya adalah mewujudkan profesionalitas aparatur sipil negara (ASN), percepatan sistem kerja, dan fokus pada pekerjaan fungsional.
“Selain itu juga untuk mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja pegawai pemerintah,” jelas Tjahjo.
Diungkapkan bahwa banyaknya jumlah LNS merupakan dampak dari lahirnya era reformasi. Sebab setelah berakhirnya orde baru, pemerintah membentuk lembaga baru untuk percepatan penyelesaian masalah di Indonesia.
“Ada birokrasi yang muncul akibat reformasi, yaitu banyaknya badan, lembaga, dan komite yang tumpang tindih,” pungkasnya. (dai)



Apa Pendapatmu?