Alexa Metrics

Pasar Respons Positif PSBB, Rupiah Menguat

Pasar Respons Positif PSBB, Rupiah Menguat Penumpang menaiki escalator di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Selasa (15/9/2020). Memasuki hari kedua penerapan PSBB Jakarta, suasana di Stasiun Tanah Abang tetap ramai. (Foto: Rivan Awal Lingga/pras/ANTARA)

indopos.co.id – Korban Virus Corona terus bertambah. Daerah-daerah yang sempat zona hijau atau oranye kembali menjadi merah. Klaster penyebaran COVID-19 juga meluas. Mulai klaster perkantoran, transportasi publik, hingga rumah tangga. Untuk mengatasi ini tak bisa lagi ego-ego sektoral atau semau-maunya sendiri. Semua harus satu suara, agar kurva COVID-19 tidak naik-naik dan pertumbuhan ekonomi tidak turun-turun terus.

Salah satu yang patut diwaspadai sekarang adalah klaster perkantoran. Selain di kementerian-kementerian yang sudah banyak merenggut korban jiwa, kantor lembaga negara juga sudah banyak terkena Corona. Selain pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belasan pegawainya positif, kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pun demikian. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menyebut sebanyak 11 pegawainya terkonfirmasi positif COVID-19.

’’Yang terkonfirmasi positif COVID-19 11 orang,’’ ujar Hasto, Selasa (15/9).

Hasto mengatakan para pegawai tersebut saat ini menjalani isolasi di Rumah Sakit Badan Narkotika Nasional (BNN) Lido, Bogor, Jawa Barat. Dirinya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BNN yang telah memberikan fasilitas ruang isolasi kepada para pegawainya yang dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19.

’’Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi atas fasilitasi dan kerja sama BNN,’’ kata Hasto.

Sebelumnya, seluruh pimpinan dan pegawai menjalani tes swab di halaman kantor LPSK, Jakarta Timur, Kamis (3/9). Pelaksanaan tes usap tersebut bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN). Dari hasil tes usap tersebut, diketahui sejumlah pegawai LPSK terkonfirmasi positif COVID-19.

LPSK lalu menghentikan seluruh aktivitas perkantoran selama lima hari kerja, terhitung mulai 7 hingga 11 September 2020. Kegiatan di kantor LPSK telah kembali beroperasi pada Senin (14/9).

Hasto mengatakan selama kantor ditutup, pihaknya melakukan sterilisasi di seluruh area gedung guna mengantisipasi dan memutus penyebaran COVID-19 di antara pegawai.

Tidak hanya di Jakarta. Penyebaran COVID-19 di sejumlah daerah di Indonesia juga harus menjadi perhatian serius. Meski kini zona merah menurun, angkanya masih sangat tinggi.

Karena itu, Presiden Joko Widodo sampai memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk menangani penyebaran COVID-19 di 9 provinsi.

Kesembilan provinsi tersebut, adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali.

’’Kami ingin menyampaikan tentang target pengendalian COVID-19 di 8 provinsi ditambah satu provinsi. Seperti disampaikan Presiden Joko Widodo telah menugaskan kepada Menko Marves dan Kepala BNPB untuk dapat bekerja sama dengan Menteri Kesehatan agar dapat menangani kasus COVID-19 di provinsi-provinsi ini,’’ kata Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers virtual di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (15/9).

Wiku menyatakan ada tiga target yang diberikan Presiden Jokowi kepada Luhut. ’’Target yang diharapkan adalah penurunan penambahan kasus harian, kedua peningkatan angka kesembuhan dan yang ketiga adalah menurunkan angka kematian,’’ tambah Wiku.

Ketiga target itu diminta untuk dapat dicapai dalam waktu 2 pekan ke depan. ’’Akan ada beberapa langkah yang akan dilakukan, yaitu pertama menyamakan data antara pusat dan daerah dalam rangka untuk pengambilan keputusan cepat,’’ ungkap Wiku.

Langkah kedua adalah melakukan operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan dengan menggunakan peraturan pidana untuk menindak para pelanggar peraturan.

Ketiga, peningkatan manajemen perawatan pasien COVID-19 untuk menurunkan tingkat kematian dan meningkatkan tingkat kesembuhan.

“Keempat, penanganan secara spesifik klaster-klaster COVID-19 di setiap provinsi ini, jadi harus lebih spesifik pada daerah-daerah tertentu di provinsi tersebut, artinya di kabupaten atau kota, bahkan di dalam kabupaten atau kota akan dilihat klaster mana yang harus ditangani dengan segera,” tambah Wiku.

Penugasan tersebut, menurut Wiku, sejalan untuk menerapkan Inpres 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

“Dalam hal pembatasan berskala mikro maksudnya adalah bila ada klaster atau sekumpulan kasus yang teridentifikasi pada wilayah yang lebih kecil dari kabupaten atau kota, misalnya di kecamatan atau kelurahan atau RW tertentu, dilakukan pengendalian langsung di daerah itu, sehingga tidak terjadi mobilitas penduduk ke daerah lainnya,” ungkap Wiku.

Wiku mengharapkan pemerintah daerah di 9 provinsi prioritas tersebut betul-betul dapat mengendalikan penyebaran COVID-19 melalui kerja sama dengan Polri dan TNI.

“Sehingga pengendalian kasus per daerah atau per kelompok kasus benar-benar bisa ditangani sampai tuntas,” katanya.

Hingga Selasa (15/9) jumlah terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia mencapai 225.030 orang dengan penambahan sebanyak 3.507 kasus. Terdapat 161.065 orang dinyatakan sembuh dan 8.965 orang meninggal. Sedangkan jumlah pasien suspek mencapai 99.634 orang.

Kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta sudah mencapai 56.175 kasus dengan penambahan per Selasa (15/9) sebanyak 1.076 kasus. Provinsi dengan jumlah kasus terbanyak selanjutnya adalah Jawa Timur dengan 38.809 kasus, Jawa Tengah 18.111 kasus, Jawa Barat dengan 14.938 kasus dan Sulawesi Selatan 13.583 kasus.

Tindak Pelanggar

Personel gabungan TNI-Polri dan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta menindak 221 pelanggar protokol kesehatan di hari pertama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Senin, 14 September 2020.

’’Kemarin ada 221 penindakan yang kita lakukan, yang kita kedepankan adalah teman-teman Satpol PP dan Dinas Perhubungan, Polisi-TNI semua di belakang karena (penindakan) mengacu pada peraturan Gubernur Nomor 79,’’ kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Yusri Yunus di Mako Polda Metro Jaya, Selasa (15/9).

Yusri menjelaskan protokol kesehatan paling banyak dilanggar masyarakat adalah tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.

’’Kemarin 221, 212 itu tidak pakai masker, 9 itu kendaraan umum yang melebihi 50 persen sesuai ketentuan Pergub Nomor 88,’’ katanya.

Sedangkan sanksi yang dikenakan kepada pelanggarnya bervariasi, mulai sanksi sosial hingga sanksi administratif berupa denda serta denda progresif untuk pelanggar yang berulang kali melanggar.

’’Ada yang sanksi sosial, ada yang sanksi denda, sudah diatur denda progresif,’’ kata Yusri.

Yusri mengatakan penindakan dilakukan Satpol PP. TNI-Polri hanya mendampingi dan baru akan bertindak apabila ada tindakan melawan petugas.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi mencabut PSBB Transisi dan memberlakukan kembali PSBB. Alasan Anies mengambil keputusan tersebut  karena tiga indikator. Yaitu tingkat kematian, ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU khusus COVID-19 dan tingkat kasus positif di Jakarta.

Sementara itu, Pemerintah Kota Jakarta Utara memperketat pengawasan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah kawasan industri.

’’Kita sudah melakukan monitoring dan evaluasi di beberapa lokasi industri dan pabrik,” kata Wakil Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim usai melakukan pengawasan di Kawasan Industri Central Cakung, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (15/9).

Pengawasan itu merupakan tindak lanjut dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang PSBB di DKI Jakarta.

“Kami membagi tim untuk mengecek semuanya dari semua tingkatan, dari lurah, camat hingga pemkot,” ujar Ali.

Ali menjelaskan pengawasan untuk zona industri dan pabrik terkait batasan penggunaan tenaga kerja dengan jumlah maksimal 25 hingga 50 persen. Tujuannya agar tidak menimbulkan kerumunan dan menimbulkan klaster industri.

“Kita kontrol kantin yang masih menyediakan tempat duduk langsung kita singkirkan. Kita ingatkan betul untuk semuanya agar memesan makanan dibungkus dan selalu menjaga jarak pada saat istirahat,” tegas Ali.

Pemkot Jakarta Utara terus mengimbau penerapan protokol kesehatan ketat khususnya pemakaian masker, menjaga jaraknya serta penyediaan tempat cuci tangan di tempat kerja.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi mencabut kebijakan PSBB transisi dan mengembalikannya kepada kebijakan PSBB yang diperketat mulai Senin 14 September 2020.

Anies menyatakan keputusan itu diambil bagi Jakarta, karena tiga indikator yang sangat diperhatikan Pemprov DKI Jakarta. Yaitu tingkat kematian, ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU khusus COVID-19 dan tingkat kasus positif di Jakarta.

Masalah kesehatan ini memang harus ditangani serius. Jika ini berhasil, maka ekonomi juga bisa kembali tumbuh. Sebaliknya, jika masalah COVID-19 ini tidak terkendali, maka pertumbuhan ekonomi tidak akan naik-naik.

Zona Negatif

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ekonomi pada triwulan III-2020 belum bisa tumbuh positif. Bahkan bisa tumbuh lebih rendah dari perkiraan pada kisaran minus dua persen hingga nol persen.

“Mungkin lower end dari minus 2,1 persen atau lebih rendah, itu perkiraan terbaru berdasarkan assessment pergerakan dalam dua minggu. Kita berharap tidak terlalu jauh,’’ kata Sri Mulyani dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan salah satu potensi turunnya proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut karena dimulainya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta yang saat ini menyumbang 17 persen PDB nasional.

Untuk itu, dia mengharapkan kebijakan pusat dan daerah yang semakin baik dalam menangani COVID-19 bisa memberikan harapan terhadap pemulihan ekonomi, terutama pada triwulan IV-2020 yang diperkirakan mencapai 0,4 persen-3,1 persen.

’’Semua proyeksi ini tergantung dari bagaimana mengelola dan mencegah kenaikan kasus COVID. Saya berharap hubungan pusat daerah yang semakin baik, ada delapan provinsi yang bisa dikendalikan COVID-nya, bisa ikut mempengaruhi ekonomi triwulan empat,” katanya.

Dengan perkiraan tersebut, Sri Mulyani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada keseluruhan tahun bisa berada pada kisaran minus 1,1 persen – 0,2 persen yang didukung oleh belanja maupun stimulus penanganan dampak COVID-19.

Sebelumnya, Direktur riset Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Piter Abdullah memproyeksikan ekonomi Indonesia pada kuartal III dan IV tahun ini akan membaik, tapi masih mengalami pertumbuhan negatif akibat pandemi.

Menurut Piter, berbagai pemberian stimulus dan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah selama ini adalah bertujuan agar perekonomian tidak mati dan bukan supaya kembali normal.

Karena itu, dia menuturkan konsumsi dan investasi akan tetap turun selama wabah masih berlangsung, karena insentif belum akan efektif untuk menggerakkan kembali perekonomian.

’’Kalau mendorong perekonomian sampai positif itu tidak mungkin, jadi tujuannya menyelamatkan masyarakat agar tetap bisa bertahan hidup,’’ katanya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan II-2020 telah terkontraksi hingga 5,32 persen, karena dampak COVID-19 telah menurunkan kinerja konsumsi rumah tangga.

Sementara itu, Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan produk domestik bruto (PDB) untuk negara berkembang di kawasan Asia tahun ini akan mengalami kontraksi 0,7 persen dari perkiraan sebelumnya turun 0,1 persen.

Direktur Divisi Riset Ekonomi Makro Asian Development Bank (ADB) Abdul Abiad menyatakan kontraksi tersebut merupakan pertumbuhan ekonomi negatif pertama sejak awal 1960-an atau hampir enam dekade.

“Sekitar tiga perempat ekonomi kawasan Asia diperkirakan akan mencatat pertumbuhan negatif tahun ini kecuali China yang akan mencatat pertumbuhan positif,” katanya dalam ADB webinar on Asian Development Outlook 2020 di Jakarta, Selasa.

Menurut ADB, China akan berhasil mencatat tren pertumbuhan ekonomi yang positif pada tahun ini karena berhasil mengambil langkah-langkah mengenai kesehatan masyarakat.

ADB memprediksikan bahwa China akan mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 1,8 persen untuk tahun ini dan 7,7 persen untuk tahun depan.

Kemudian untuk India tahun ini diprediksikan terkontraksi 9 persen akibat belanja konsumen dan dunia usahanya terhenti seiring dengan karantina wilayah sebelum akhirnya pulih ke level 8 persen pada 2021 mendatang.

Selanjutnya untuk Indonesia diproyeksikan terkontraksi 1 persen pada 2020 dan akan kembali meningkat pada tahun depan yaitu 5,3 persen.

Berbagai sub-kawasan Asia yang sedang berkembang juga diperkirakan akan melaporkan pertumbuhan negatif tahun ini kecuali Asia Timur yang diperkirakan tumbuh 1,3 persen dan 7 persen pada 2021.

Secara keseluruhan, Abdul menuturkan ADB memprediksi perekonomian negara berkembang di kawasan Asia akan mengalami pemulihan pada tahun depan yaitu mencapai 6,8 persen.

“Kami memperkirakan pertumbuhan akan pulih menjadi 6,8 persen pada tahun 2021 tetapi seperti yang kita diskusikan dalam laporan ini hanya menyiratkan pemulihan sebagian. Bukan pemulihan penuh,” ujarnya.

Abdul menuturkan untuk inflasi negara berkembang di kawasan Asia telah direvisi menjadi 2,9 persen untuk tahun ini dari perkiraan sebelumnya pada April yang sebesar 3,2 persen.

“Permintaan yang tertekan dan harga minyak yang rendah menyebabkan inflasi 2,9 persen pada 2020. Kami memperkirakan inflasi akan turun lebih jauh menjadi 2,3 persen pada 2021,” tegasnya.

Respons Positif

Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa sore berakhir menguat seiring meredanya kekhawatiran pasar terhadap kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta yang sudah dimulai pada Senin (14/9).

Rupiah ditutup menguat 35 poin atau 0,24 persen menjadi Rp14.845 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.880 per dolar AS.

“Pekan ini, pemberlakuan PSBB total di DKI Jakarta sudah dimulai dan ternyata tidak terlalu total. Padahal semula pasar begitu khawatir dengan implementasi PSBB di ibu kota, sehingga pelaku pasar kembali lega dan bekerja seperti biasanya serta kekhawatiran gerak roda ekonomi akan seret kembali sirna,” kata Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi di Jakarta, Selasa.

Dari domestik, sentimen lainnya yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Agustus 2020 mengalami surplus 2,33 miliar dolar AS, dengan nilai ekspor 13,16 miliar dolar AS dan impor 10,74 miliar dolar AS.

Dari eksternal, perkembangan positif dari pengembangan vaksin COVID-19, membantu mengangkat persepsi pelaku pasar. Pasar juga terus memantau perkembangan tentang Brexit.

Selain itu, investor juga menanti hasil pertemuan kebijakan bank sentral AS The Fed pada Rabu (16/9), serta pertemuan bank sentral Jepang dan Inggris pada Kamis (17/9).

Secara khusus, pertemuan The Fed minggu ini akan menjadi yang pertama sejak Gubernur The Fed Jerome Powell mengumumkan pergeseran ke arah toleransi yang lebih besar terhadap inflasi dan secara efektif berjanji untuk mempertahankan suku bunga rendah lebih lama.

Rupiah pada pagi hari dibuka menguat di posisi Rp14.805 per dolar AS. Sepanjang hari, rupiah bergerak di kisaran Rp14.805 per dolar AS hingga Rp14.864 per dolar AS.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Selasa menunjukkan, rupiah menguat menjadi Rp14.870 per dolar AS dibanding hari sebelumnya di posisi Rp14.974 per dolar AS. (dew/ant/nas/cok)



Apa Pendapatmu?