Alexa Metrics

Netralitas ASN di Pilkada Penyakit Lawas

Netralitas ASN di Pilkada Penyakit Lawas Wakil Presiden Ma’ruf amin memberi arahan dalam pertemuan virtual dengan pimpinan Komisi aparatur Sipil Negara (KaSN) dari rumah dinas wapres di Jakarta, Selasa (15/9). (Foto: Asdep Kip Setwapres)

indopos.co.id – Netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) penyakit lawas. Problem kambuhan itu tidak kunjung sembuh dan menganga setiap lima tahun sekali.

”Netralitas ASN dalam Pilkada penyakit lama yang tidak sembuh-sembuh. Netralitas itu menjadi cacat demokrasi,” tutur Wakil Presiden Ma’ruf Amin, saat memberi arahan dalam pertemuan virtual dengan pimpinan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), seperti dikutip INDOPOS dari laman Antara, di Jakarta, Selasa (15/9).

Tidak hanya saat pilkada, lanjut Ma’ruf, persoalan netralitas ASN baik di instansi pemerintahan pusat maupun daerah juga terjadi ketika pilpres. Karena itu, Ma’ruf meminta KASN dapat mengawasi ekstra terhadap indikasi keberpihakan ASN pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020. ”KASN diharapkan memberi pengawasan terhadap penerapan kode etik pelaku dan netralitas ASN sesuai kewenangan, terutama menghadapi perhelatan Pilkada Serentak pada Desember mendatang,” harapnya.

Untuk mengurangi pelanggaran keberpihakan ASN pada Pilkada Serentak 2020, pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Pengawasan Netralitas ASN di Pilkada 2020. SKB itu diteken Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, dan Ketua KASN Agus Pramusinto.

Berdasar catatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 terdapat sedikitnya 700 kasus keberpihakan oknum ASN, TNI, dan Polri. Ketidaknetralan ASN itu, terjadi karena adanya situasi sulit di posisi ASN untuk menentukan pilihan pada pelaksanaan pilkada. ”ASN sering berada pada posisi dilematis dalam setiap penyelenggaraan agenda pemilu dan pilkada. Pada konteks perhelatan politik kontestatif, kita sering mendapati kenyataan ASN tergerus dalam pusaran tarik-menarik kekuasaan,” tegas Ketua Bawaslu Abhan.

Faktor utama mempengaruhi ketidaknetralan itu menyusul intimidasi dan ancaman kekuasaan birokrasi terhadap ASN di tingkat bawah. ”Bagi ASN mengambil posisi netral dapat dianggap sebagai sebuah pembangkangan yang akibatnya bisa sangat fatal bagi posisi mereka dalam struktur birokrasi,” ucap Abhan. (nas)



Apa Pendapatmu?