Alexa Metrics

Polemik Seputar Serifikasi Ulama ala Kemenag, Jangan Bergerak Sendiri Ajak Kerja Sama Ormas Islam

Polemik Seputar Serifikasi Ulama ala Kemenag, Jangan Bergerak Sendiri Ajak Kerja Sama Ormas Islam Masduki Baidowi

indopos.co.id – Umat Islam dalam organisasi masyarakat (Ormas) Islam sebaiknya tidak mencurigai pemerintah. Sebaliknya pemerintah harus bisa menjaga komunikasi positif dengan ormas Islam. Berikut petikan wawancara INDOPOS bersama Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Masduki Baidowi, di Jakarta, Selasa (15/9).

Program sertifikasi penceramah Kementerian Agama (Kemenag) menuai polemik. Tanggapan anda terhadap program yang akan dilaksanakan pada akhir September itu apa?

Sesuai arahan Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin pelaksanaan program itu sebaiknya dikerjasamakan dengan ormas Islam. Itu kan sudah muncul kecurigaan di kalangan umat, kenapa? Padahal fungsi pemerintah itu menyejukkan umat.

Jadi, hal-hal bisa menimbulkan kecurigaan itu harus dijembatani dengan baik oleh pemerintah. Itu menimbulkan persepsi. Dan itu (menteri agama bisa merangkul ormas Islam) yang diinginkan Wapres. Silakan saja.

Program serupa pernah dilakukan majelis ulama Indonesia (MUI), yaitu standardisasi dai atau dai bersertifikat. Bagaimana anda melihat program itu?

Program itu pilihan bukan paksaan atau keharusan. Wapres menginginkan program sertifikasi penceramah bisa dikerjasamakan dengan MUI dalam program standardisasi dai misalnya.

Bagi Ormas Islam jangan terlalu menaruh sifat curiga kepada pemerintah. Karena dalam ajaran Islam, yang artinya ”Taatlah engkau kepada Allah, dengan mengikuti ajaran-ajarannya, dan taatlah kepada rasul yang mengejawantahkan ajaran Allah (sunahnya agar mendapatkan pahala). Kalau sekarang taatlah kepada pemerintah atau pemimpin yang memerintah kamu, sepanjang pemerintah itu tidak mengajak pada kemungkaran maka umat Islam itu wajib taat.

Kalau sedikit-sedikit curiga kepada pemerintah, kita mau jadi apa? Harus balance antara pemerintah dan stakeholder umat (ormas Islam).

Secara teknis, program sertifikasi penceramah bakal melibatkan lembaga Lemhannas dan BNPT. Apa pendapat anda?

Justru itu harus dikomunikasikan dengan ormas Islam. Yang namanya pemerintah itu kan ada karena ada umat atau rakyat. Jadi, yang memiliki pemerintahan itu ya umat, jangan dibalik. Seolah-olah pemerintah semaunya sendiri.

Selama ini mungkin sudah ada komunikasi antara pemerintah dengan ormas Islam, tapi belum lancar. Makanya Wapres meminta pemerintah membuka dialog dengan umat. Program itu kan baru konsep. Sebaiknya laksanakan rembugkan dengan enak, sehingga program sertifikasi penceramah ini bisa dilaksanakan bersama-sama.

Bagaimana menurut anda soal pembekalan kebangsaan dalam program sertifikasi penceramah itu?

Mungkin saja program itu ada kaitan dengan program lain. Sebaiknya Kemenag harus terbiasa. Kalau dana-dana di Kemenag jangan dilaksanakan sendiri, tapi dilaksanakan bersama stakeholder. Dan, itu tidak mengurangi nilai keberhasilan sebuah program. Semakin banyak melibatkan umat dan pertanggungjawaban bisa dilakukan dengan baik, justru nilainya bagus.

Terakhir, apa harapan anda terhadap program sertifikasi penceramah itu?

Ya, harapannya bukan hanya melibatkan, tapi bekerja sama. Bahkan harapan Pak Wapres itu, Monggo (silahkan) pelaksanaan program sertifikasi penceramah itu sebagian besar diserahkan kepada ormas. Seperti program yang sudah ada di MUI. Jadi, kesannya yang muncul itu Kemenag akan mengambil alih program yang sudah dilakukan MUI. Jangan terkesan begitu. (nas)



Apa Pendapatmu?