Alexa Metrics

Luhut Minta Pimpinan Daerah Tindak Tegas dan Keras Setiap Pelanggar Protokol Kesehatan

Luhut Minta Pimpinan Daerah Tindak Tegas dan Keras Setiap Pelanggar Protokol Kesehatan Luhut Binsar Pandjaitan. Foto Tangkapan layar IG
indopos.co.id – Setelah mendapat tugas untuk mengawal ketat penanganan COVID-19 di delapan provinsi. Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian COVID-19 sekaligus Wakil Ketua Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan meminta seluruh pimpinan daerah mengambil tindakan tegas dan keras bagi setiap pelanggar protokol kesehatan.
Itu disampaikan Luhut usai mendapat tugas baru dari Presiden Joko Widodo untuk menurunkan jumlah kasus COVID-19 di delapan provinsi di Indonesia dalam dua minggu. Walau tugas yang diperintahkan presiden itu seperti suatu hal yang mustahil, namun menurut Luhut, setiap tugas merupakan tantangan yang harus diselesaikan.
”Bagi saya, setiap tugas adalah sebuah tantangan yang harus diselesaikan secara komprehensif dan terintegrasi. Begitu pula saat mendapat tugas langsung dari Presiden untuk fokus mengawal secara ketat perkembangan penanganan kasus COVID-19 di 8 Provinsi, saya langsung berkoordinasi bersama Pemprov DKI, Jabar, Jateng, dan Jatim, dan akan diikuti empat provinsi lainnya,” urai Luhut di akun instagramnya, @luhut.pandjaitan baru-baru ini.
Menurutnya, begitu mendapat perintah, Luhut langsung fokus mengerjakan dua hal.  ”Pertama, memaksimalkan peran TNI dan Polri dalam membantu Gubernur. Saya ingin keduanya bersinergi bersama Gubernur menentukan titik-titik rawan di masing-masing daerah untuk dilakukan penegakan disiplin protokol kesehatan,” papar Luhut.
Fokus kedua, dirinya meminta kepada Pangdam dan Kapolda di delapan provinsi untuk mengecek akurasi setiap data di masing-masing kabupaten dan kota tentang variabel jumlah kasus, jumlah angka kesembuhan, tingkat kematian.
”Karena setelah saya teliti, ada banyak kasus Orang Tanpa Gejala (OTG) yang masih berada di rumah sakit. Hal ini saya pikir menghambat kesembuhan pasien yang bergejala berat. Saya juga memandang pentingnya sinkronisasi data antara Kemenkes dan Dinas Kesehatan di beberapa daerah sehingga tidak ada manipulasi angka di lapangan,” kata Luhut yang juga Menko Maritim dan Investasi ini.
Ia lantas meminta seluruh pimpinan daerah tidak segan mengambil kebijakan dan tindakan yang tegas dan keras untuk mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan, tujuannya untuk mencegah jumlah kasus yang terus bertambah.
”Untuk itu saya minta kepada masing-masing daerah agar mengkaji peraturan pembatasan sosial secara ketat, sehingga tidak ada kegiatan yang melibatkan keramaian dan melakukan pembubaran kerumunan pada jam waktu tertentu. Saya tak henti-hentinya mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih disiplin dalam mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan,” tegas Luhut.
Disampaikannya pula, protokol kesehatan ini bukan lagi sebuah himbauan, melainkan sebuah kewajiban yang harus diterapkan selama beberapa bulan ke depan. ”Karena dengan mematuhi protokol kesehatan secara disiplin, bersatu untuk saling menjaga keselamatan satu sama lain, kita bisa membantu ibu pertiwi untuk pulih dari pandemi,” pungkasnya.
Untuk diketahui, delapan provinsi yang jumlah kasusnya harus diturunkan Luhut dalam dua pekan ke depan adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan,
Sulawesi Selatan, dan Bali. (ind)



Apa Pendapatmu?