Alexa Metrics

Duh, Susahnya Atasi Kesehatan dan Ekonomi selama COVID-19

Duh, Susahnya Atasi Kesehatan dan Ekonomi selama COVID-19 Tenaga kesehatan memeriksa ambulans di Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19, Wisma Atlet Kemayoran, di Jakarta, Rabu (16/9/2020). Berdasarkan data pemerintah, jumlah kasus kumulatif hingga Rabu (16/9/2020) mencapai 228.993. (Foto: ANTARA)

indopos.co.id – Negara mana yang telah melindungi kesehatan dan ekonomi dalam pandemi? Tanggapan terhadap pandemi seringkali dibuat dalam kerangka keseimbangan antara melindungi kesehatan masyarakat dan melindungi ekonomi. Ada asumsi bahwa negara menghadapi trade-off antara kedua tujuan ini. Tetapi apakah asumsi ini benar?

Cara awal untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan melihat bagaimana dampak kesehatan dan ekonomi pandemi dibandingkan di berbagai negara sejauh ini. Apakah negara-negara dengan tingkat kematian lebih rendah mengalami penurunan lebih besar?

Joe Hasell dalam artikelnya berjudul Which countries have protected both health and the economy in the pandemic? Sebagaimana dikutip dari Ourwourdindata.org mengatakan, membandingkan angka kematian akibat COVID-19 dengan data PDB terbaru, kita justru melihat sebaliknya: negara-negara yang berhasil melindungi kesehatan penduduknya saat pandemi umumnya juga melindungi perekonomiannya.

Ini data PDB terbaru. Dari grafis menunjukkan skala penurunan ekonomi baru-baru ini di 38 negara (Baca Grafis). Diagram ini menggambarkan persentase penurunan PDB yang terlihat pada kuartal kedua (April – Juni) tahun 2020 dibandingkan periode sama tahun lalu. Disesuaikan dengan inflasi.

’’Kami melihat bahwa di beberapa negara kemerosotan ekonomi memang sangat parah: di Spanyol, Inggris dan Tunisia, output ekonomi pada kuartal kedua lebih dari 20% lebih kecil daripada periode yang sama tahun lalu. Ini adalah 4 sampai 5 kali lebih besar daripada rekor penurunan kuartalan lainnya untuk negara-negara ini. Kedua, di Peru penurunan dari tahun ke tahun bahkan lebih besar, yaitu 30%.

Namun, di negara lain, dampak ekonominya jauh lebih kecil. Di Taiwan, PDB pada kuartal kedua tahun 2020 kurang dari 1% lebih rendah daripada periode yang sama pada 2019. Finlandia, Lituania dan Korea Selatan mengalami penurunan PDB sekitar 5% atau kurang.

Lalu, apakah negara-negara yang mengalami penurunan ekonomi terbesar memiliki kinerja lebih baik dalam melindungi kesehatan bangsa, seperti yang kita harapkan jika terjadi pertukaran? Bagan di sini menunjukkan data PDB yang sama di sepanjang sumbu horizontal. Sepanjang sumbu vertikal adalah jumlah kumulatif kematian COVID-19 yang dikonfirmasi per juta orang.

’’Bertentangan dengan gagasan trade-off, kami melihat bahwa negara-negara yang mengalami penurunan ekonomi paling parah – seperti Peru, Spanyol, dan Inggris – umumnya termasuk negara-negara dengan tingkat kematian COVID-19 tertinggi.

Dan kebalikannya juga benar: negara-negara yang dampak ekonominya sederhana – seperti Taiwan, Korea Selatan, dan Lituania – juga berhasil menekan angka kematian.

Perhatikan juga bahwa negara-negara dengan penurunan PDB yang serupa telah menyaksikan tingkat kematian sangat berbeda. Misalnya, bandingkan AS dan Swedia dengan Denmark dan Polandia. Keempat negara mengalami kontraksi ekonomi sekitar 8 hingga 9 persen, tetapi angka kematian sangat berbeda: AS dan Swedia mencatat 5 hingga 10 kali lebih banyak kematian per juta.

Lihat pula Indonesia. Kemampuannya mengendalikan kesehatan mampu menekan penurunan ekonomi hanya minus 5,4 persen. Indonesia berada di posisi keenam. Setelah Taiwan (-0.6 %), Korea Selatan (-3 %), Lithuania (-3.7 %), Finlandia (-5.2 %), dan Norwegia (-5.3 %). Jadi Indonesia sebenarnya tidak jelek-jelek amat alias relatif sangat bagus dalam menangani kesehatan dan ekonomi.

Jelas, banyak faktor yang mempengaruhi angka kematian COVID-19 dan guncangan ekonomi di luar keputusan kebijakan yang dibuat masing-masing pemerintah tentang cara mengendalikan penyebaran virus. Dan dampak penuh dari pandemi masih belum terlihat.

Namun di antara negara-negara dengan data PDB yang tersedia, kita tidak melihat adanya bukti pertukaran antara melindungi kesehatan masyarakat dan melindungi ekonomi. Sebaliknya, hubungan yang kita lihat antara dampak kesehatan dan ekonomi dari pandemi berjalan ke arah berlawanan. Selain menyelamatkan nyawa, negara-negara yang mengendalikan wabah secara efektif mungkin juga telah mengadopsi strategi ekonomi terbaik.

Barangkali, ini pula alasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketika menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Asumsinya, jika masalah kesehatan berhasil diatasi, maka perekonomian akan tumbuh. Sebaliknya, jika kesehatan menurun, maka pertumbuhan ekonomi juga menurun.

Namun mengatasi masalah COVID-19 agar ekonomi kembali tumbuh tidak semudah membalikkan telapak tangan. Alih-alih ingin mengatasi masalah kesehatan untuk menumbuhkan ekonomi, yang terjadi justru membawa dampak ekonomi.

Ketika ada seorang pedagang terkonfirmasi positif COVID-19 di Pasar Mayestik misalnya. Pasar di Kelurahan Gunung, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, itu langsung ditutup sementara untuk kedua kali selama tiga hari terhitung mulai 15 September 2020. Tak ayal, selama penutupan, membuat pedagang kehilangan penghasilan. Padahal, total ada 500 pedagang yang berjualan di Pasar Mayestik. Selama ditutup seluruh toko dan kios tentu mereka tidak punya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Begitu pula jika ada pelanggaran protokol kesehatan pada rumah makan. Satpol PP tak segan-segan menutup. Seperti terjadi pada delapan rumah makan di wilayah Jakarta. Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin di Balai Kota Jakarta, mengatakan, mereka baru pertama kali melanggar sehingga jenis sanksinya berupa penutupan operasi selama 1×24 jam pada 15 September 2020.

Sanksi itu sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 79 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

“Dari laporan yang dilakukan anggota kami di lapangan ada delapan tempat. Rinciannya di Restoran Upnormal Rawamangun, Rumah Rakan Bandar Condet, Rumbo S’tar dan Kafe Rock, rumah makan padang, nasi uduk dan lain-lain,” kata Arifin.

Arifin mengingatkan pengelola restoran, rumah makan atau tempat usaha lainnya untuk meniadakan layanan makan dan minum di tempat.

Dengan adanya layanan itu, dianggap dapat memicu perkumpulan orang sehingga berpotensi terjadinya penularan COVID-19 antarpengunjung yang sarat dengan berbagai aktivitas kontak sosial dengan berpotensi terjadinya penularan akibat sebaran partikel kecil dari saluran pernafasan (droplet).

“Kami minta kepada restoran, rumah makan atau kafe untuk menyediakan layanan pesan antar atau melalui daring, bukan layanan makan di tempat,” ucap Arifin.

Ada pula kedai kopi yang baru saja buka di era normal baru sudah dapat denda. Gara-garanya dia melanggar berulang atas pelanggaran PSBB. Tebalik Kopi namanya. Dia didenda Rp50 juta sebagai denda progresif.

“Ya, itu Tebalik Kopi, karena sudah pernah ditindak, lalu melanggar lagi. Maka progresifnya dikenakan denda Rp50 juta,’’ ujar Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin di Balai Kota Jakarta, Selasa (15).

Arifin mengatakan sanksi tidak memiliki izin usaha juga diberikan kepada Tebalik Kopi yang disebutnya baru diketahui ketika Satpol PP memeriksa izin usahanya. Arifin membeberkan bahwa selama izin belum dimiliki, Tebalik Kopi tidak diizinkan untuk beroperasi. Kemudian dengan ditemukan pelanggaran PSBB, akhirnya pihak kafe itu dijatuhi hukuman denda progresif.

“Kedua itu melekat kepada yang bersangkutan terhadap sanksi yang dikenakan, karena memang perizinannya tidak ada. Kemudian juga melakukan pengulangan terhadap pelanggarannya, konsekuensinya sanksi itu dikenakan,” katanya.

Denda progresif itu diatur dalam Pergub Nomor 79 Tahun 2020. Pergub itu juga berisi soal penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Arifin pernah meluapkan kemarahannya saat melakukan sidak ke Kafe Tebalik Kopi di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Video kemarahannya diunggah Instagram @satpolpp.dki.

Arifin mengatakan marah karena pengelola restoran tidak mempedulikan protokol COVID-19.

Arifin mengatakan Kafe Tebalik Kopi sudah ditutup sementara selama 1×24 jam, Kamis (3/9) malam oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun esoknya, Jumat (4/9), mereka tetap buka dan tidak ada iktikad baik untuk melakukan perbaikan protokol COVID-19. Arifin tambah dibuat kesal karena pengelola melepaskan tanda tutup sementara yang dipasang Satpol PP DKI.

Belum lagi perusahaan yang ditutup karena ditemukan kasus positif CVID-19. Sekarang saja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setidaknya telah menutup delapan perusahaan terkait COVID-19, lima perusahaan di antaranya ditutup karena ditemukan kasus positif COVID-19.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans-E) Andri Yansah mengatakan delapan perusahaan tersebut ditutup setelah pihaknya melakukan sidak pada 64 perusahaan yang ada di Jakarta.

“Kemarin kami lakukan pemeriksaan terhadap 64 perkantoran swasta, delapan di antaranya kami lakukan penutupan sementara,” kata Andri saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Dari delapan perusahaan itu, lima perusahaan di antaranya ditutup karena COVID-19, sementara tiga perusahaan lainnya ditutup karena tidak menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19

Lima perusahaan yang ditutup karena ditemukan kasus positif COVID-19 tiga di antaranya berada di Jakarta Barat. Kemudian masing-masing satu perusahaan di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.

Perusahaan yang ditutup karena tidak menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, satu di antaranya berada di Jakarta Pusat. Sedangkan dua perusahaan lainnya berada di wilayah Jakarta Barat.

Penutupan perusahaan tersebut bersifat sementara, dengan durasi selama tiga hari untuk disinfektan dengan disemprot disinfeksi.

Dalam pelaksanaan PSBB kali ini, Pemprov DKI masih mengizinkan perusahaan atau perkantoran beroperasi. Namun kapasitas perusahaan atau perkantoran swasta dan pemerintahan dibatasi hanya 25 persen dari kapasitas normal.

Untuk 11 sektor usaha/bisnis vital atau esensial dapat beroperasi dengan kapasitas pekerja maksimal sebesar 50 persen dari kapasitas normal.

Sektor usaha vital tersebut adalah kesehatan, bahan pangan/makanan/minuman, energi, dan komunikasi dan teknologi informatika. Kemudian, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi dan industri strategis.

Lalu, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Terkontraksi

Sementara itu, sektor transportasi laut terkontraksi 17,48 persen dari sisi angkutan dan pergudangan pada Triwulan II 2020 akibat pandemi COVID-19.

“Secara keseluruhan, sektor transportasi terkontraksi minus 30,48 persen di Triwulan II 2020 year on year dibandingkan tahun lalu,” kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Capt Antoni Arif Priadi dalam diskusi virtual di Jakarta, Selasa.

Antoni menuturkan terjadinya kontraksi juga dipengaruhi fenomena imbauan pemerintah dalam penerapan kerja dari rumah dan pembelajaran jarak jauh sebagai salah satu langkah pencegahan penyebaran COVID-19. Kemudian, kebijakan pemerintah untuk penerapan larangan mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dan penurunan aktivitas kargo pada masa pandemi COVID-19.

“Dampak COVID-19 saat ini dirasakan merata hampir pada seluruh sektor angkutan laut,” katanya.

Pertama turunnya pendapatan 75-100 persen untuk kapal penumpang dan roro akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berarti penutupan aktivitas pelabuhan/terminal penumpang.

Kedua, turunnya pendapatan dan muatan sebesar 25-50 persen untuk sektor barang kontainer, curah kering, tanker, tug and barge, offshore dan kapal khusus.

Ketiga, terganggunya arus kas akibat pada shipper atau pemilik barang mengalami kesulitan keuangan, khususnya pada barang kontainer, curah kering dan tug and barge.

Namun, Antoni mengatakan pihaknya tetap memastikan arus logistik terutama melalui program tol laut tetap berjalan karena dinilai berdampak pada penurunan tingkat harga barang kebutuhan pokok dengan variasi 3,1 persen hingga 3,8 persen.

Ia menuturkan berdasarkan data Kementerian Perdagangan program Tol Laut berdampak pada penurunan disparitas harga barang kebutuhan pokok antara kawasan Barat dan Timur Indonesia antara 14,1 persen hingga 17,3 persen.

“Program tol laut menguntungkan bagi kegiatan perdagangan sebagian besar komoditas pangan strategis, terutama ikan segar, cabai dan bawang,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, tol laut telah memberikan dampak positif terhadap penurunan biaya logistik end to end sebesar 5,5 persen rata-rata nasional.

Ditambah dengan biaya logistik jalur darat, khususnya di Timur Indonesia masih menjadi hambatan dalam upaya menurunkan biaya logistik pendistribusian barang kebutuhan pokok.

Saat ini sudah ada 26 trayek tol laut dengan 26 kapal, 100 pelabuhan singgah di 70 kabupaten kota dan 20 provinsi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ekonomi pada triwulan III-2020 belum bisa tumbuh positif. Bahkan bisa tumbuh lebih rendah dari perkiraan pada kisaran minus dua persen hingga nol persen.

“Mungkin lower end dari minus 2,1 persen atau lebih rendah, itu perkiraan terbaru berdasarkan assessment pergerakan dalam dua minggu. Kita berharap tidak terlalu jauh,” kata Sri Mulyani dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan salah satu potensi turunnya proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut karena dimulainya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta yang saat ini menyumbang 17 persen PDB nasional.

Untuk itu, dia mengharapkan kebijakan pusat dan daerah yang semakin baik dalam menangani COVID-19 bisa memberikan harapan terhadap pemulihan ekonomi, terutama pada triwulan IV-2020 yang diperkirakan mencapai 0,4 persen-3,1 persen.

Direktur riset Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Piter Abdullah memproyeksikan ekonomi Indonesia pada kuartal III dan IV tahun ini akan membaik, tapi masih mengalami pertumbuhan negatif akibat pandemi. Menurut Piter, berbagai pemberian stimulus dan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah selama ini adalah bertujuan agar perekonomian tidak mati dan bukan supaya kembali normal.

Karena itu, dia menuturkan konsumsi dan investasi akan tetap turun selama wabah masih berlangsung, karena insentif belum akan efektif untuk menggerakkan kembali perekonomian.

“Kalau mendorong perekonomian sampai positif itu tidak mungkin, jadi tujuannya adalah menyelamatkan masyarakat agar tetap bisa bertahan hidup,” katanya. (cok/nas)



Apa Pendapatmu?