Alexa Metrics

Bukti Baru Kasus Djoko Tjandra, KPK Telusuri King Maker

Bukti Baru Kasus Djoko Tjandra, KPK Telusuri King Maker Terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra berjalan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Bundar Kompleks Gedung Kejakasaan Agung, Jakarta, Senin (31/8). Foto: Adam Bariq/wpa/hp/ ANTARA)

indopos.co.id – Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) terus bersuara lantang dalam kasus Djoko Soegiarto Tjandra (DST). Teranyar, MAKI mengungkap istilah king maker dalam bukti baru yang diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

”Salah satu mengejutkan dan ini hal baru ada penyebutan istilah king maker antara pembicaraan-pembicaraan itu. Yaitu antara PSM (Pinangki Sirna Malasari), ADK (Anita Dewi Kolopaking), dan terkait DST ada istilah king maker,” tutur Koordinator MAKI Boyamin Saiman, di Gedung KPK, superit dikutip INDOPOS dilaman Antara, Jakarta, Rabu (16/9).

Boyamin mengaku tidak dapat menyerahkan bukti soal king maker tersebut ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dan juga Bareskrim Polri. ”Ini saya sudah tidak bisa membawa lagi king maker kepada polisi dan jaksa. Artinya, saya tidak bisa karena Kejaksaan Agung juga sudah berusaha cepat-cepat selesai, PSM juga sudah P21 dan di Bareskrim nampaknya sebentar lagi berkasnya diserahkan kembali ke Kejaksaan Agung,” bebernya.

Oleh karena itu, ia menyerahkan bukti king maker tersebut ke KPK. Dan, meminta lembaga antirasuah itu untuk mendalami lebih lanjut. ”Kalau toh supervisi sudah terlalu ketinggalan ya saya minta pertama kali untuk mengambil alih tetapi nampaknya melihat nama king maker itu, saya minta dilakukan penyelidikan baru tersendiri yang ditangani KPK untuk meneliti king maker itu siapa. Karena nampaknya dari pembicaraan itu terungkap ada istilah king maker,” tegasnya.

Sekadar diketahui, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan lembaganya dapat menindaklanjuti kalau ada nama-nama lain terkait kasus Djoko Tjandra tidak diusut Kejagung dan Bareskrim Polri. ”KPK berdasar Pasal 10A ayat (2) huruf (a) (UU KPK) dapat langsung menangani sendiri pihak-pihak yang disebut terlibat tersebut, terpisah dari perkara sebelumnya disupervisi,” tandas Nawawi.

Itu dilakukan, bilang Nawawi, kalau ada nama-nama lain didukung bukti-bukti kuat dan memiliki keterlibatan dengan kasus Djoko Soegiarto Tjandra (DST) maupun kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari (PSM), namun tidak ditindaklanjuti.

Sebelumnya, MAKI juga telah meminta KPK mendalami istilah dan inisial nama dalam rencana pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) oleh Pinangki dan pengacara Anita Dewi Kolopaking. ”KPK hendaknya mendalami aktivitas PSM dan ADK dalam rencana pengurusan fatwa dengan diduga sering menyebut istilah Bapakmu dan Bapakku. KPK perlu mendalami berbagai inisial nama yang diduga sering disebut PSM, ADK, dan DST dalam rencana pengurusan fatwa, yaitu T, DK, BR, HA, dan SHD,” beber Boyamin. (nas)

Tersandra Kode Etik

Sementara KPK tidak terpancing cibiran Indonesia Corruption Watch (ICW). Komisi antirasuah itu memahami kritikan ICW. Dan, tidak hanya ICW, masyarakat juga tengah menanti hasil akhir sidang etik tersebut. ”Kami tidak mempermasalahkan penilaian ICW mengenai Dewan Pengawas (Dewas) KPK lambat memutus dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPK Firli Bahuri,” tutur Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, di Jakarta, Rabu (16/9).

Ia mengatakan Dewas KPK telah bekerja dan merampungkan pemeriksaan etik terhadap Firli dan juga Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap. ”Hanya, pembacaan putusan sidang terpaksa ditunda karena alasan sebagaimana telah kami informasikan,” imbuh Ali.

Pada masa Pandemi COVID-19, faktor kesehatan dan keselamatan menjadi hal utama. ”Kita berharap yang terbaik. Dengan begitu, pembacaan putusan sidang pada 23 September 2020 terlaksana sesuai rencana,” harapnya.

ICW menilai Dewas KPK amat lambat dalam memutuskan dugaan pelanggaran kode etik Firli. ”Semestinya sejak beberapa waktu lalu, Dewas KPK sudah bisa memutuskan perkara tersebut. Terlebih, tindak tanduk Ketua KPK diduga keras telah bertentangan dengan Peraturan Dewas yang melarang setiap unsur pegawai KPK menunjukkan gaya hidup hedonisme,” tegas Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.

Sekadar diketahui, Dewas KPK telah menunda pengumuman putusan etik Firli. Hasil sidang etik itu, seharusnya disampaikan Selasa (15/9). Namun, karena alasan klise mengenai Pandemi COVID-19, pengumuman sidang etik ditunda menjadi Rabu (23/9) mendatang.

Penundaan putusan etik itu menyusul tiga anggota Dewas KPK tengah menjalani tes usap pada Selasa (15/9) setelah berinteraksi dengan pegawai KPK positif COVID-19. Dugaan pelanggaran kode etik dilakukan Firli itu, diadukan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) ke Dewas KPK pada Rabu (24/6) atas penggunaan helikopter mewah dalam perjalanan di Sumatera Selatan (Sumsel), Juni lalu.

Firli diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku Integritas pada Pasal 4 ayat (1) huruf c atau Pasal 4 ayat (1) huruf n atau Pasal 4 ayat (2) huruf m dan/atau Kepemimpinan pada Pasal 8 ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor: 02 Tahun 2020.

Pada Sabtu (20/6), Firli melakukan perjalanan dari Palembang ke Baturaja, Sumsel, untuk kepentingan keluarga, yaitu ziarah ke makam orangtua. Perjalanan itu, memakai sarana helikopter milik perusahaan swasta dengan kode PK-JTO berkategori mewah (helimousine).

Helikopter itu, pernah digunakan motivator dan pakar marketing Tung Desem Waringin yang disebut sebagai Helimousine President Air. MAKI menilai perbuatan Firli tersebut bertentangan dengan kode etik pimpinan KPK yang dilarang bergaya hidup mewah. (nas)



Apa Pendapatmu?