Pilkada Serentak 2020 Tetap Digelar, Koalisi Masyarakat Sipil Desak untuk Ditunda

indopos.co.id – Koalisi Masyarakat Sipil, kecewa dengan hasil kesimpulan rapat antara Komisi II DPR, Pemerintah, dan Penyelenggara Pemilu, yang tetap menggelar Pilkada Serentak 2020, di tengah Pandemi COVID-19.

Ketua Network for Indonesian Democratic Society (Netfid Indonesia) Dahliah Umar yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, mengatakan pihaknya mengecam keras keputusan DPR, Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu yang terus melanjutkan tahapan Pilkada 2020.

Baca Juga :

“Keputusan ini melukai hati masyarakat. DPR, Pemerintah, dan Penyelenggara Pemilu seolah-olah menutup mata dan telinganya terhadap suara nyata masyarakat untuk menunda Pilkada 2020. Bahkan, desakan dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah juga sama sekali tidak diindahkan oleh DPR, Pemerintah, dan Penyelenggara Pemilu,” jelasnya dalam pernyataan tertulis sikap Koalisi Masyarakat Sipil, Selasa (22/9/2020).

Lebih lanjut Dahliah menjelaskan, DPR, Pemerintah, dan Penyelenggara Pemilu seperti tidak memahami masalah yang terjadi.

Baca Juga :

Pelanggaran Prokes Pilkada Meroket

Sehingga dengan mudahnya menyimpulkan, perlu perbaikan Peraturan KPU. Untuk menyiapkan manajemen teknis dan tahapan Pilkada 2020 ditengah kondisi Pandemi COVID-19 yang semakin membahayakan.

Padahal, persoalan regulasi di dalam melaksanakan pilkada ditengah pandemi itu ada di UU Pilkada. UU Pilkada yang berlaku saat ini, sama sekali tidak mengatur detail teknis dan manajemen pelaksanaan pilkada yang harus sesuai dengan keperluan dalam keadaan pandemi.

“Artinya, tidak bisa perbaikan regulasi hanya dilakukan pada Peraturan KPU, melainkan harus dilakukan pada UU Pilkada,” jelas Dahlia.

Lebih lanjut dalam pernyataan sikap Koalisi Masyarakat Sipil jelas dia, Pemerintah, DPR, dan Penyelenggara Pemilu sedang mempertaruhkan nyawa banyak orang dengan memaksakan Pilkada di tengah kondisi pandemi yang masih sangat mengkhawatirkan.

“Oleh sebab itu, kami mendesak agar sikap DPR, Pemerintah, dan Penyelenggara Pemilu untuk mengubah pendiriannya. Mengingat bahaya besar bagi kesehatan masyarakat jika Pilkada 2020 masih terus dilanjutkan sebelum skala pandemi ini terkendali di Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut Dahliah mengatakan, Koalisi Masyarakat Sipil, mendesak agar Pilkada 2020 ditunda, sampai situasi pandemi lebih terkendali. Dengan pemetaan yang jauh lebih detail dengan koordinasi dengan BNPB yang bertanggung jawab atas penanganan COVID-19.

“Penundaan Pilkada perlu dilakukan hingga Pemerintah, DPR dan Penyelenggara Pemilu selesai menyiapkan regulasi yang lebih komprehensif dan cermat untuk melaksanakan pilkada ditengah kondisi Pandemi,” pungkasnya.(dai)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.