Diduga Melanggar Aturan, Dewan Desak KKP Cabut Izin 14 Perusahaan Eksportir BBL

indopos.co.id – Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (kKP) mencabut izin ekspor 14 perusahaan eskportir Benih Bening Lobster (BBL) yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Hal itu terkait dengan jumlah BBL yang dilaporkan berbeda dengan jumlah yang diekspor.

“Semoga mereka insyaf dan kembali ke jalan yang benar,” ujar Ketua Komisi IV DPR RI Sudin, saat Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, di Gedung DPR RI, Selasa (22/9/2020).

Baca Juga :

Lebih lanjut Sudin mengatakan, desakan itu masuk dalam kesimpulan raker dengan KKP. Sejumlah anggota Komisi IV meminta, 14 nama perusahaan tidak disebutkan. Karena khwatir ada kepentingan.

“Nanti kesimpulan rapat kami sampaikan ke BPK dan Bea Cukai. Lampirannya Bea Cukai ada, kita juga ada,” jelas Sudin.

Baca Juga :

Lebih lanjut dia mengatakan, Komisi IV DPR RI mendesak pemerintah cq KKP serta Kementerian Keuangan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengenai ekspor BBL, selambat-lambatnya 60 hari sejak raker.

“Dan apabila peraturan pemerintah belum diterbitkan dalam waktu yang ditentukan, maka komisi IV DPR mendesak KKP untuk menghentikan sementara ekspor BBL,” jelas Sudin.

Baca Juga :

Selain soal BBL, Sudin juga menyoroti kinerja BKIPM (Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan).

Sementara itu, dalam raker tersebut, Komisi IV juga menyetujui Pagu Anggaran KKP dalam RKA K/L tahun 2021 sebesar Rp6,652 triliun.

Selain itu, Komisi IV DPR mendorong KKP untuk melakukan evaluasi kegiatan yang pendanaannya berasal dari pinjaman luar negeri tahun 2021-2024.

“Terurama kegiatan pengembangan pelabuhan perikanan di Lingkar Luar (eco fishing fish) dengan mempertimbangkan potensi masing-masing daerah,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekjen KKP Antam Novambar mengatakan, kalau dicabut 14 perusahaan tidak masalah. Asalkan jangan dicabut semua perizinan.

“Karena masih ada (perusahaan) yang lain. Harapan kami jangan sampai gara-gara 14 perusahaan, dihentikan. Kitakan sayang ke nelayan. KKP mengizinkan ekspor BBL untuk rakyat,” pungkasnya. (dai)

 

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.