Setuju BTP

Esai Dahlan Iskan

indopos.co.id – BTP kini sudah menjadi ”orang dalam” BUMN. Posisinya bisa dibilang menentukan, bisa dibilang kejepi. Semua tergantung pemegang sahamnya.  Secara resmi pemegang saham BUMN itu adalah Menteri Keuangan. Menteri BUMN adalah kuasa pemegang saham.

Baca Juga :

Hujatan Tahunan

Tentu kuasa pemegang saham lebih berkuasa selama kuasa itu belum dicabut.

Tapi baik pemegang saham maupun kuasanya sama-sama petugasnya presiden, dalam hal ini, plus Wakil Presiden.

Baca Juga :

Berenang Tenggelam

BTP adalah komisaris utama Pertamina, perusahaan BUMN terbesar Indonesia. Perusahaan ini pernah masuk Fortune 500 dengan ranking sangat bagus 122.

Siapa yang mengangkat BTP sebagai komisaris utama? Sudah tentu kuasa pemegang saham, yakni menteri BUMN. Tapi kuasa pemegang saham itu juga mengangkat direktur utama perusahaan BUMN, bukan Komut yang mengangkat Dirut.

Baca Juga :

Grand Jury

Sudah ada pembagian tugas yang sangat jelas.  Komisaris utama (dan para komisaris) harus melakukan apa, direktur utama (dan para direktur) harus melakukan apa.

Berkaitan dengan ini BTP mengeluhkan banyak hal seperti di video yang viral itu. Salah satunya sangat saya dukung.  Kok pemegang saham mengganti direktur tanpa lewat komisaris utama. Kesannya seperti melangkahi dan mengabaikan.

Sebenarnya ini soal sepele, soal komunikasi. Secara hukum pengangkatan direksi bisa dilakukan kapan saja dan tidak  harus melalui komisaris utama. Itu hak sepenuhnya pemegang saham (atau dalam hal ini kuasanya) untuk melakukan itu.

Bahwa komisaris utama dilewati begitu saja, itu soal etika. Soal sopan santun.

Lalu apa yang bisa dilakukan komisaris utama ketika merasa dilangkahi seperti itu?

Pilihan 1,  diam saja. Menerima. Biar pun sambil ngomel dalam hati: kurang ajar!

Pilihan 2,  menulis surat kepada  menteri BUMN agar lain kali memperhatikan sopan santun.

Pilihan 3,  ngambek, minta berhenti. Terutama kalau direktur baru itu sama sekali tidak kapabel atau tidak bersih.

Pilihan 4,  memberhentikan sementara direktur yang diangkat itu. Hak Komut untuk memberhentikannya, meskipun sifatnya sementara, lalu kuat-kuatan.

Pilihan 5,  mengajak semua komisaris berhenti/mengundurkan diri sebagai protes.

Pilihan 6, menggugat pengangkatan itu ke PTUN.

Pilihan 7,  mengomel di YouTube.

Dan masih banyak lagi pilihan lain. Misalnya,  menyewa dukun santet.

Bagaimana kalau seorang  komisaris utama melihat praktik manajemen di perusahaan itu tidak beres? Misalnya, ada orang yang sudah diberhentikan gajinya tetap tinggi?

Ia bisa menanyakan itu ke direktur utama. Pertanyaannya biisa lewat surat, bisa dengan cara memanggil rapat. Tunjukkan bukti kesalahannya. Lalu minta penjelasan.

Kalau penjelasan itu tidak bisa diterima dan direksi ngotot merasa tidak ada yang salah, Komut bisa memberikan surat peringatan. Surat itu bisa ditindaskan ke pemegang saham dan ke YouTube, tapi diam-diam.

Kalau kesalahan itu dianggap mendasar, Komut bisa memberhentikan sementara direktur utama. Yakni kalau Komut memang yakin kesalahan itu benar-benar terjadi.  Lalu kuat-kuatan.

Bagaimana kalau Komut mendengar ada penawaran ke Pertamina yang dianggap kemahalan? Misalnya, Rp500 miliar untuk aplikasi tanda tangan digital?

Direksi pasti akan minta persetujuan komisaris untuk transaksi sebesar itu. Maka gampang saja.  Jangan disetujui. Atau minta kepada direksi untuk menawar dengan harga yang lebih murah. Kalau direksinya ngotot ya kuat-kuatan argumentasi. Jangan sampai kuat-kuatan komisi.

Pokoknya pemborosan tidak akan terjadi kalau yang boros-boros itu tidak disetujui komisaris. Bagaimana kalau direksi tetap melaksanakannya tanpa persetujuan komisaris?

Direksi yang normal tidak akan berani. Direksi yang tidak normal akan berani. Tapi ini mudah menindaknya.  Ketika direksi minta persetujuan laporan perusahaan ya jangan ditujui.

Menjadi Dirut di BUMN itu seperti harimau di kebun binatang. Kelihatannya berwibawa tapi tidak bertaring. Ia diawasi Komut dan seluruh dewan komisaris. Juga diawasi kuasa pemegang saham. Masih diawasi pemegang saham yang sudah memberi kuasa. Lalu diawasi oleh presiden dan wakil presiden.

Masih diawasi oleh DPR. Semua atasan itu minta laporan. Di BUMN itu ada bagian yang pekerjaannya khusus bikin laporan –saking banyaknya laporan yang harus dibuat. Seolah-olah perusahaan itu dianggap sehat kalau sudah bikin laporan.

Tidak ada pimpinan perusahaan yang atasannya begitu banyak seperti dirut BUMN.

Ke atas ia sulit sekali.

Ke bawah juga sulit.

Belum tentu para direktur di bawahnya itu loyal pada dirut. Bisa jadi di antara direktur itu suka nyelonong sendiri ke kementerian BUMN ­–seperti yang dikeluhkan Ahok, tanpa sepengetahuan dirut.

Bisa juga di antara direktur itu yang punya backing tokoh politik. Saya pernah memberi posisi sentral pada semua dirut BUMN. Saya ajak dirut terpilih untuk rundingan.  Siapa saja direksi yang layak diangkat agar kompak, agar menjadi satu tim yang unggul.

Saya larang para direktur ke kementerian BUMN  tanpa penugasan dari dirut. Saya larang pejabat kementerian BUMN memanggil direktur tanpa seizin dirut.

Bahkan saya minta agar dirut mau lapor kalau ada komisaris yang menghambat program direksi. Sebab bukan hanya direksi yang kadang punya kepentingan sendiri. Komisaris juga punya kepentingan.

Tapi itulah BUMN. Tidak ada kebijakan yang bisa berjalan untuk jangka yang panjang. Selalu saja ada kebijakan baru setelah itu.  Posisi Dirut pun sama dengan Komut.  Sama-sama terjepit.

Pokoknya energi seorang direktur utama di BUMN itu lebih banyak habis bukan untuk mencari cara memajukan perusahaan.

Anehnya banyak sekali yang mau dan ingin jadi dirut BUMN. Ini agak mencurigakan.  Kenapa. Contohnya saya. Aneh juga banyak yang mau jadi komut BUMN, seperti BTP. (*)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.