Terima Syarat di Luar Jadwal, DKPP Berhentikan Ketua KPU Kabupaten Supiori

indopos.co.id – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Ketua KPU Kabupaten Supiori, Buziri Ronald Korwa karena terbukti menerima dokumen syarat dukungan calon perseorangan (B.1-KWK) milik Pengadu, Yotam Wakum dan Fery Mambenar di luar waktu yang telah ditetapkan dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2020.

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu I Buziri Ronald Korwa selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Supiori sejak Putusan ini dibacakan,” kata Ketua Majelis Didik Supriyanto dalam sidang pembacaan putusan sebanyak tiga perkara di ruang sidang DKPP, Jakarta, Rabu (23/9/2020).

Selain pemberhentian tetap, DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu II, Paul Rumbekwan, dan Teradu III, Piet Hein Wakum, masing-masing sebagai Anggota KPU Kabupaten Supiori dengan alasan yang sama.

Selain itu, putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bik tanggal 13 Agustus 2020 telah menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda serta telah berkekuatan hukum tetap kepada Buziri Ronald dan upaya bandingnya ditolak Pengadilan Tinggi Jayapura.

Putusan a quo telah diekskusi oleh Jaksa Penuntut Umum pada 3 September 2020 dengan memasukkan Teradu I ke Lapas Kelas II b Biak untuk menjalani hukuman selama 36 bulan dan denda Rp 36.000.000.

Memperhatikan pidana penjara yang jatuhkan oleh Pengadilan terhadap Teradu I serta dalam rangka efektifitas penyelenggaraan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori, Teradu I secara administratif tidak lagi memenuhi syarat sebagai Penyelenggara Pemilu.

Baca Juga :

“Sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan hal tersebut menurut DKPP, beralasan hukum maupun etika untuk memberhentikan Teradu I,” ujar Anggota Majelis Teguh Prasetyo. (gin)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.