Izin Sadap Kelamaan, Barang Bukti Rentan Raib

indopos.co.id – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyebut, proses permohonan izin untuk penyadapan yang lama berpotensi menghilangkan bukti tindak pidana korupsi.

Secara virtual dalam sidang pengujian UU No. 19/2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (23/9/2020), Novel Baswedan mengatakan, kini permintaan izin dilakukan penyadapan harus melalui pejabat struktural, pimpinan KPK kemudian Dewan Pengawas disertakan penjelasan.

Baca Juga :

KPK, kata NOvel, banyak mendapat masukan dan informasi dari masyarakat terkait tindak pidana korupsi yang sedang ditangani maupun dalam pemantauan. Untuk itu, penting agar informasi yang didapat segera direspon.

Untuk bukti-bukti yang diperlukan cepat itu, menurut dia, menjadi terhambat dengan adanya Dewan Pengawas KPK yang memberikan persetujuan atau penolakan permohonan izin penyadapan terlebih dulu.

Baca Juga :

Padahal sebelumnya, tutur Novel, proses penyadapan di KPK dilakukan dengan standar penyadapan yang berlaku, fokus objek ditetapkan dalam surat perintah serta diaudit secara berkala.

Adapun Novel Baswedan dan pimpinan KPK memberikan keterangan untuk perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang di antaranya diajukan mantan pimpinan KPK dan pegiat antikorupsi. (ant/rul)

Baca Juga :

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.