Protokol Kesehatan saat Pilkada Susah Dijalankan, Ini Wake Up Call Kita Semua

indopos.co.id – Rasanya susah sekali menerapkan protokol kesehatan dalam ajang pilkada 2020. Tak hanya saat pendaftaran lalu yang banyak mengerahkan massa. Pada pengundian nomor urut pun banyak pelanggaran.

Seperti terjadi di Kepulauan Riau. Ratusan pendukung tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau peserta Pilkada Kepri 2020 diduga melanggar protokol kesehatan seusai pencabutan nomor urut pasangan calon di Hotel CK Tanjungpinang, Kamis (24/9). Masing-masing pendukung pasangan calon berkerumun, berfoto, dan meneriakkan nama masing-masing kandidat pilkada. Mereka berada di ruang tunggu para tamu.

Baca Juga :

Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kepri, yakni pasangan Soerya Respationo-Iman Sutiawan, Isdianto-Suryani, dan Ansar Ahmad-Marlin Agustina. Puluhan anggota kepolisian berupaya menenangkan massa karena khawatir tamu hotel terganggu.

Selain itu, anggota kepolisian yang menggunakan pengeras suara juga berupaya agar massa menaati protokol kesehatan dengan menggunakan masker yang tepat dan tidak berkerumun.

’’Mohon bapak dan ibu menjaga jarak untuk mencegah penularan COVID-19. Silakan berfoto, tetapi taati protokol kesehatan,’’ kata Ipda Helman dengan menggunakan pengeras suara.

Namun imbauan anggota kepolisian tersebut tidak dihiraukan massa yang larut dalam euforia seusai pencabutan nomor urut.

Baca Juga :

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Fritz Edward Siregar menyebut pelanggaraan protokol kesehatan pada masa pendaftaran merupakan wake up call (panggilan bangun). Dari 270 daerah yang mengadakan pilkada, ada 243 pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan pasangan calon dengan membawa massa.

’’Meski di dalam kantor KPU bisa menegakkan protokol kesehatan, tapi di luar banyak protokol dilanggar. Itu jadi wake up call kita semua,” ungkapnya dalam Diskusi Salemba ILUNI UI dengan tema “Pilkada di Tengah Masa Pandemi: Siapkah Kita Melakukan Pesta Demokrasi?” yang diadakan secara diskusi virtual, Rabu (23/9/2020).

Sejak 6 September sampai sekarang,  Bawaslu juga telah mengoordinasi dalam penerapan protokol di dalam dan di luar KPU. Dia menyatakan penetapan pasangan calon hanya diumumkan via internet. Para pasangan calon hanya dapat suratnya. Saat undian pun hanya boleh dihadiri paslon, LO partai, dan satu perwakilan dari partai politik. Kalau datang ke kantor KPU bawa arak-arakan, pengundian tidak akan dilaksanakan.

Senada dengan itu, Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) menyarankan untuk tetap membuka opsi penundaan Pilkada apabila kondisi berpotensi meningkatkan penularan COVID -19 dan penyelenggara harus melihat kondisi negara secara realistis walaupun tetap optimis.

Pada kesempatan itu, Andre mengatakan infrastruktur kesehatan akan kesulitan jika pilkada membuat angka terinfeksi COVID-19 meningkat. Selain itu, infrastruktur digital juga dinilai belum merata terutama di daerah-daerah luar Jawa. Ia mengungkapan kekhawatiran jika pilkada dilaksanakan dengan kerangka kerja seperti sebelum pandemi, justru akan memungkinkan penularan.

’’Jika tidak memungkinkan kita bisa menunda, ya tidak harus sampai COVID-19 selesai, tapi setidaknya (ditunda) sampai persiapannya lebih siap. Namun, kita juga harus tetap optimis dalam melakukan terobosan-terobosan yang belum pernah dilakukan dalam pemilihan,” ucapnya.

Sementara itu, pakar Hukum Tata Negara Universitas Satya Wacana, Salatiga, Dr Umbu Rauta mengingatkan agar semua partai politik dan pasangan calon kepala daerah tunduk pada aturan yang melarang adanya rapat umum dan kerumunan sosial lainnya dalam kampanye.

Doktor Umbu Rauta dalam rilisnya yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan para paslon peserta Pemilihan kepala daerah serentak 2020 segala bentuk rapat umum dalam Pilkada 2020 adalah terlarang.

Larangan terhadap pengerahan massa tersebut juga mencakup iring-iringan di jalan raya serta berbagai kegiatan lain seperti konser musik, pentas seni, kegiatan jalan santai dan sejenisnya.

’’Ini sudah jelas diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), pada pasal 88, ini aturan mengikat. Semua parpol dan calon harus tunduk bila tidak harus ditindak tegas, politik pilkada adalah juga ajang untuk menunjukkan ketaatan kepada aturan,’’ kata dia.

Kemudian, lanjut dia, menjadi tugas bersama untuk melaksanakan ketaatan terhadap aturan pesta demokrasi tersebut sehingga agenda pilkada dalam menjamin hak konstitusi warga sekaligus melawan COVID-19 bisa direalisasikan bersamaan.

Staf Khusus Menteri Dalam Negeri bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, mengatakan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 harus ditempatkan sebagai agenda nasional untuk melaksanakan hak politik warga negara meskipun ada desakan penundaan.

Dia mengatakan Kemendagri memandang pilkada seyogyanya dapat ditempatkan sebagai kesempatan emas (golden opportunity) melawan COVID-19 apabila dilaksanakan dengan protokol kesehatan aman COVID-19 secara berdisiplin dan ketat.

’’Di tahapan coklit Juli lalu sebenarnya protokol kesehatan pilkada telah berjalan dengan baik. Namun, pada tahapan pendaftaran paslon pada 4-6 September, banyak terjadi pelanggaran berupa pengerahan massa, yang rawan COVID-19,’’ kata dia.

Banyaknya pelanggaran membuka wacana pemilihan secara elektronik. Apalagi, Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau lebih familier dengan istilah UU Pilkada merupakan salah produk hukum yang visioner.

Di tengah pandemi COVID-19, undang-undang ini masih bisa diterapkan. Dengan demikian, tidak perlu ada penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 270 daerah pada tahun ini. Pelaksanaan Pilkada 2020 di sembilan provinsi, 224 kabupaten, maupun 37 kota, tidak akan mengalami penundaan asalkan pemerintah daerah menyiapkan peralatan pemilihan suara secara elektronik (e-voting).

Aturan pemberian suara secara elektronik (e-voting) ini sudah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Di dalam Pasal 85 Ayat (1) disebutkan bahwa pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara: a. memberi tanda satu kali pada surat suara; atau b. memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik.

Namun dalam Ayat (2a) disebutkan bahwa pemberian suara secara elektronik itu dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan pemerintah daerah dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat berdasarkan prinsip efisiensi dan mudah.

Intinya penyelenggaraan pilkada elektronik harus melihat kesiapan infrastruktur di setiap daerah.

Menurut pakar keamanan siber dan komunikasi CISSReC Dr Pratama Persadha, pemberian suara untuk Pilkada 2020 belum secara elektronik meski UU Pilkada sudah mengakomodasinya.

Terlalu berat menyiapkan infrastrukturnya karena semuanya full electronic, apalagi masalah pengamanan datanya. Kendati demikian, secara prinsip e-voting bisa dilaksanakan di Tanah Air meski tidak secara 100 persen karena masih ada wilayah yang sulit dijangkau sinyal internet.

Pratama Persadha yang juga Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISSReC memberi solusi. Ada jalan tengah bagi wilayah yang sulit internet, yakni pemilihan tetap manual, kemudian hasil penghitungan suara dikumpulkan di satu titik lokasi khusus yang tersambung dengan internet dan sistem e-voting.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), kata Pratama, pada Pilkada 2020 menerapkan e-rekap. Hal ini bisa menjadi satu percobaan apakah KPU siap dengan sistem lebih sederhana. Akan tetapi, kata Pratama yang pernah sebagai Ketua Tim Lembaga Sandi Negara (sekarang BSSN) Pengamanan Teknologi Informasi (TI) KPU pada Pemilu 2014, e-rekap juga memiliki kendala sama karena tidak semua terjangkau internet. Dikatakan pula harus ada satu titik lokasi, tempat hasil perhitungan suara dikumpulkan, lalu dikirim dari lokasi tersebut.

Terkait hal itu, masih kata Pratama, yang harus disiapkan sebenarnya bukan hanya masalah sistem serta infrastruktur internet, melainkan juga terkait kesiapan sumber daya manusia (SDM) sebagai user utamanya.

Selain itu, faktor keamanan sistem menjadi sangat penting saat menggunakan model pemilu elektronik. Pasalnya, e-voting rawan mengundang kecurangan lewat peretasan. Bahkan, hasilnya bisa dengan mudah didelegitimasi bila ditemukan kecurangan maupun kesalahan sistem.

Tampaknya jalan menuju e-voting masing panjang karena perlu edukasi kepada masyarakat jauh-jauh hari. Minimal pemilihan elektronik juga masuk dalam eduksi berkehidupan siber di Tanah Air sehingga masyarakat tidak kaget nantinya.

Di lain pihak, kata Pratama, sistem bisa disinkronisasi dengan database milik dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) sehingga verifikasi menjadi lebih mudah.

Selain, wacana e-voting yang mengemuka di tengah pandemik COVID-19, muncul pula pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar tidak menimbulkan kluster baru penularan Virus Corona pada Pilkada Serentak 2020. (nas/cok)

 

Pendukung pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Jember Faida dan Dwi Arya Nugraha Oktavianto, atau Faida-Vian mendaftar ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember, Jawa Timur, Minggu (6/9/2020).  (Foto: ANTARA Jatim/Seno/zk)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.