Pakai Heli, Ketua KPK Melanggar Etik dan Disanksi Ringan

indopos.co.id – Sungguh mengecewakan. Dewas (Dewan Pengawas) menjatuhkan sanksi ringan kepada Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)  Firli Bahuri atas pelanggaran kode etik.

’’Saya juga sebenarnya sedikit kecewa namun tetap menghormati karena apapun dengan putusan Pak Firli di SP 2 surat teguran istilahnya kedua kan artinya cukup lumayan berat bagi Pak Firli menurut saya karena Pak Firli seperti tadi mengatakan minta maaf dan tidak akan mengulangi itu,’’ ujar Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Baca Juga :

Saat menjadi saksi, Boyamin meminta Firli digeser menjadi Wakil Ketua KPK. Namun, permintaan itu tidak dipenuhi Dewas KPK.

MAKI menilai sanksi yang dijatuhkan terhadap Ketua KPK Firli Bahuri seharusnya “menjewer” Firli untuk lebih kerja serius dalam pemberantasan korupsi.

’’Jadi, apapun hikmah dari putusan ini tadi mestinya Pak Firli akan lebih bersemangat, terlecut dan merasa ‘terjewer’ untuk bekerja lebih demi pemberantasan korupsi ke depan,’’ kata Boyamin.

Dia mengharapkan Firli nanti dapat membawa lembaganya lebih maksimal dalam pemberantasan korupsi baik pencegahan maupun penindakan dan juga tidak perlu tabu terhadap Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Baca Juga :

’’Kalau pencegahan juga maksimal kalau penegakan hukum ya maksimal tidak perlu tabu OTT KPK karena kemarin seakan-akan menghindari OTT akhirnya ada yang lolos, yaitu kasus Djoko Tjandra. Ini kan tamparan semua kepada penegakan hukum termasuk KPK. Mestinya, KPK bisa OTT terhadap kasusnya Djoko Tjandra karena ada suap menyuap di situ,’’ tuturnya.

Seperti diketahui, Dewas KPK memutuskan Firli melakukan pelanggaran kode etik dan dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis 2 karena menggunakan helikopter dalam perjalanan di Sumatera Selatan dan saat kembali ke Jakarta pada Juni 2020.

’’Mengadili menyatakan terperiksa bersalah melanggar kode etik, tidak mengindahkan kewajiban menyadari sepenuhnya sikap dan tindakan selalu melekat karena sebagai insan komisi, menunjukkan keteladanan yang diatur pasal 4 ayat 1 huruf n dan pasal 8 ayat 1 huruf f peraturan Dewan Pengawas No 02/2020 tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku KPK,’’ kata Ketua Majelis Etik Tumpak Hatorangan Panggabean di dalam sidang etik di gedung KPK Jakarta, Kamis.

Karena itu, Dewas KPK menjatuhkan hukuman teguran tertulis 2.

’’Menghukum teperiksa dengan sanksi ringan berupa teguran tertulis 2 yaitu agar teperiksa tidak mengulangi perbuatannya dan agar terperiksa sebagai ketua KPK senantiasa menjaga sikap dan perilaku dengan menaati larangan dan kewajiban yang diatur dalam kode etik dan pedoman perilaku KPK,’’ kata Tumpak.

Dewan Pengawas KPK menjelaskan alasan mengapa Ketua KPK Firli Bahuri hanya mendapatkan sanksi ringan meski terbukti melanggar etik karena menggunakan helikopter dalam perjalanan pribadi.

’’Kalau dampaknya hanya di lingkungannya saja maka hukumannya ringan, tapi bila dampaknya itu ke institusi atau lembaga maka sanksinya sedang dan kalau dampaknya ke pemerintah atau negara maka tentu dijatuhi hukuman berat,’’ kata anggota majelis etik Albertina Ho di gedung KPK Jakarta, Kamis.

Dalam sidang tersebut Dewas KPK memutuskan Ketua KPK Firli Bahuri melanggar kode etik dan dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis II karena menggunakan helikopter bersama dengan istri dan dua anaknya untuk perjalanan dari Palembang ke Baturaja dan Baturaja ke Palembang, Sumatera Selatan, pada Sabtu, 20 Juni 2020 dan perjalanan dari Palembang ke Jakarta pada Minggu, 21 Juni 2020.

Firli pun diberi sanksi ringan berupa teguran tertulis II yaitu agar Firli tidak mengulangi perbuatannya dan agar Firli sebagai Ketua KPK senantiasa menjaga sikap dan perilaku dengan menaati larangan dan kewajiban yang diatur dalam Kode Etik dan pedoman perilaku KPK.

Dalam pasal 10 ayat 2 huruf c disebutkan teguran tertulis II masa berlaku hukuman adalah selama 6 bulan dan pada pasal 12 ayat 1 disebutkan insan Komisi yang sedang menjalani sanksi ringan, sedang, dan/atau berat tidak dapat mengikuti program promosi, mutasi, rotasi, dan/atau tugas belajar/pelatihan baik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar negeri.

“Apa dampaknya kepada yang bersangkutan? Kalau sudah pernah melakukan pelanggaran etik dan sudah dijatuhi sanksi maka perbuatan berikutnya akan dijatuhkan sanksi yang lebih berat lagi,” ungkap Albertina.

Terhadap sanksi tersebut Firli pun menerimanya.

’’Saya pada kesempatan ini memohon maaf kepada masyarakat yang merasa tidak nyaman. Putusan terima dan saya pastikan tidak akan mengulangi, terima kasih,’’ kata Firli. (nas)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.