Pengamat Sindir Pemilik Mobil Mewah yang Masih ‘Minum’ Premium

indopos.co.id – Gas elpiji 3 kilogram yang diperuntukan untuk kelompok miskin
masih banyak digunakan oleh kelompok masyarakat mampu. Terutama di kota-kota besar, seperti Jakarta. Bahkan, BBM premium yang seharusnya digunakan untuk angkutan umum, kendaraan logistik, juga masih digunakan kendaraan pribadi. Akhirnya, kelompok yang berhak pun dirugikan.

Karena itu, PT Pertamina terus mendorong masyarakat agar menggunakan gas dan BBM sesuai dengan peruntukan. Untuk kendaraan pribadi menggunakan BBM oktan tinggi seperti Pertamax, adapun gas untuk rumah tangga, masyarakat kaya, kelompok mampu secara ekonomi menggunakan Bright Gas.

Baca Juga :

Untuk diketahui, LPG 3 kg adalah barang subsidi sehingga penggunaannya ada kuota dari pemerintah. Sesuai tulisan yang ada pada tabung, LPG 3 kg sesungguhnya hanya untuk masyarakat tidak mampu. Adapun agar mesin kendaraan tetap prima dan sehat, perlu menggunakan BBM dengan oktan tepat.

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, meminta kelompok masyarakat mampu tidak menggunakan gas elpiji 3 kilogram dan BBM subsidi karena merugikan kelompok masyarakat lain dan juga para pedagang kecil yang memang lebih berhak mendapatkan gas elpiji tiga kilogram.

“Setiap kali over, maka ini menjadi tanggungan Pertamina. Sementara ketika kuota jebol dan terpaksa ditambah oleh Pertamina, belum tentu juga diganti pemerintah karena masih perlu dihitung selisihnya dan tergantung audit BPK,” jelas Mamit di Jakarta, Selasa (29/9/2020).

Diperlukan pengaturan lebih terperinci dalam distribusi gas subsidi. Bisa dilakukan perubahan pola seperti subsidi gas tiga kilogram dihilangkan kemudian diberikan bantuan langsung kepada kelompok miskin. Jika pun dilakukan pengetatan, distribusi lebih tertutup, perlu dukungan data dan distribusi yang tepat sasaran. Sehingga tidak akan memuncukan kegaduhan lain yang tidak perlu.

Baca Juga :

BBM RON Rendah bikin Mesin Kendaraan Cepat Rusak

Kata Mamit, jika kelompok masyarakat mampu masih bandel menggunakan gas elpiji 3 kilogram, bisa dipastikan kuota yang ditetapkan oleh BPH Migas akan jebol dan ujung-ujungnya justru memberatkan Pertamina dan keuangan negara. Ia pun mendorong masyarakat beralih ke produk-produk gas lain milik Pertamina terutama nonsubsidi.

“Gas melon yang notabene menjadi hak masyarakat miskin justru digunakan kelompok masyarakat mampu. Seharusnya, masyarakat tidak mengambil apa yang menjadi hak masyarakat miskin,” tegas Mamit. (vit)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.