Di Tengah Resesi Ekonomi, Lima Juta Buruh Sepakat Mogok Masal 

indopos.co.id – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) merencanakan aksi mogok nasional. Aksi tersebut akan diikuti sekitar lima juta buruh berbagai perusahaan di 25 provinsi. Aksi tersebut sebagai wujud penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Baca Juga :
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Said Iqbal mengatakan mogok nasional berlangsung tiga hari berturut-turut. Dimulai pada 6 Oktober dan diakhiri pada 8 Oktober 2020 saat sidang paripurna di DPR RI.
Baca Juga :

Bahaya Banjir Besar Ancam Bekasi

”Dalam mogok nasional nanti, kami akan menghentikan proses produksi. Di mana para buruh akan keluar dari lokasi produksi dan berkumpul di lokasi yang ditentukan masing-masing serikat pekerja di tingkat perusahaan,” ujar Said Iqbal, di Jakarta, Selasa (29/9/2020).
Baca Juga :

Libur Panjang, Pesawat Terbang Laris Manis

Buruh yang terlibat akan meliputi beberapa sektor industri. Seperti kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif dan komponen, elektronik dan komponen, industri besi dan baja, farmasi dan kesehatan, percetakan dan penerbitan, industri pariwisata, industri semen, telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja pelabuhan, logistik, perbankan, dan lain-lain.
Sebelum mogok nasional, buruh juga berencana melakukan aksi unjuk rasa setiap hari yang direncanakan dimulai 29 September-8 Oktober 2020. Buruh juga akan melakukan aksi nasional serentak di seluruh Indonesia yang direncanakan pada 1 Oktober dan 8 Oktober.
Di Jakarta, sasaran aksi buruh adalah Istana Negara, Kantor Menko Perekonomian, Kantor Menteri Ketenagakerjaan, dan DPR RI. Sedangkan di daerah, aksi akan dipusatkan di kantor Gubernur atau DPRD setempat.Said Iqbal menjelaskan alasan pihaknya menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja karena lebih menguntungkan pengusaha.
Dia mencontohkan seperti dibebaskannya penggunaan buruh kontrak dan outsourcing di semua jenis pekerjaan dan tanpa batasan waktu, dihilangkannya Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), hingga pengurangan nilai pesangon. ”Sejak awal kami meminta agar pelindungan minimal kaum buruh yang ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jangan dikurangi. Tetapi faktanya omnibus law mengurangi hak-hak buruh yang ada di dalam undang-undang eksisting,” katanya. (dni)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.