Mantan Dirut Gugat Perusahaan Walet, Kuasa Hukum Heran

indopos.co.id-Konflik di tubuh perusahaan sarang burung wallet, PT Fortune Nestindo Sukses (FNS) masih bergulir. Belum lama ini, Pho Kiong sebagai Komisaris PT FNS mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara (Jakut) berkaitan keinginannya ditetapkan menunjuk auditor untuk mengaudit perusahaan. Dia memandang selama ini perusahaan tidak pernah mengadakan audit.

Gugatan Pho Kiong teregister dengan Nomor Register 458/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr. Sidang perdana perkara mulai bergulir di PN Jakut, Rabu (23/9/2020).

Baca Juga :

Menanggapi pengaduan itu, Kuasa Hukum PT FNS, C. Suhadi mengaku heran. Ini karena kalau bicara audit yang dimulai dari 2016 hingga Februari 2020 yang menjabat sebagai Dirut (Direktur Utama) FNS justru Pho Kiong.

Kok aneh mau diaudit setelah dia tidak menjabat, harusnya pertanyaan itu jangan ditujukan kepada klien kami yang baru menjabat beberapa bulan,” kata Suhadi di Jakarta, Senin (28/9/2020).

Baca Juga :

Apalagi, imbuhnya, Pho Kiong menuduh laporan keuangan perusahaan tidak jelas. Ia meminta penggugat agar bercermin diri, lantaran pada periode itu dia yang mengendalikan keuangan. Dalam kurun waktu 2016 sampai Februari 2020, Pho Kiong menjabat sebagai Dirut dan malah disinyalir tidak pernah ada laporan keuangan.

Suhadi membantah penambahan modal yang dipermasalahkan Pemohon, karena itu sudah dilakukan sebagaimana amanat UU perusahaan No 40/2007, yaitu dengan jalan RUPS LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa). Pho Kiong waktu rapat juga hadir dan mayoritas setuju modal perusahaan ditambah karena setelah penggantian direksi perusahaan mulai bergerak lebih baik.

Baca Juga :

“Dalam rapat pada 16 Juli 2020 memutuskan penambahan modal (Top Up, Red), Pho Kiong meminta waktu 1×24 jam untuk memberi jawaban setuju apa tidak modal perusahaan ditambah walaupun yang lain sudah sepakat. Nyatanya hingga beberapa hari dia nggak jawab, maka secara yuridis dia setuju dengan Top Up,“ jelasnya.

Suhadi menambahkan, selain dia tidak menjawab masalah top up, malah dia reaktif dengan cara membuat somasi kepada perusahaan dan tidak berdasar mengingat perusahaan mempunyai aturan main, yaitu setiap keberatan harus diajukan dalam bentuk RUPS LB terlepas menerima atau menolak hasil rapat sebelumnya.

Di lain pihak, dalam sidang perdana yang dipimpin Tumpanuli Marbun di PN Jakut, Rabu (23/9/2020) juga dihadiri para Advokat Master Trust Law Firm sebagai kuasa Pho Kiong. Bryan Roberto Mahulae sebagai kuasa hukum pemohon mengatakan, kliennya telah menanamkan modal kurang lebih Rp9 miliar untuk mendirikan PT FNS, namun tidak pernah mendapatkan Laporan keuangan tahunan sejak perusahaan berdiri.

“Ketika yang bersangkutan sudah mengajukan permintaan resmi secara tertulis, Direksi PT FNS tidak mengindahkan dengan tidak memberikan laporan keuangan kepada klien kami,” katanya usai persidangan.

Kecurigaan pun kemudian meningkat ketika Direksi menyampaikan undangan untuk mengadakan RUPS guna membahas keperluan penambahan setoran modal dengan dalih untuk pengembangan pabrik. (mdo)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.