Ketua DPR RI: Jangan Ada Pihak yang Dirugikan Omnibus Law

indopos.co.id – Pembahasan RUU (Rancangan Undang Undang) Cipta Kerja atau Omnibus Law terus digeber. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani memastikan pembahasan RUU Cipta Kerja, akan dilakukan secara cermat, transparan, dan terbuka pada masukan masyarakat. Menurutnya, Omnibus Law bukan hanya untuk pemerintah saat ini. Tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara saat ini dan di masa depan.

“Saya memantau perkembangan pembahasan RUU Cipta Kerja, bukan hanya klaster tenaga kerja. Tetapi semua klaster yang harus dibahas hati-hati, cermat, dan transparan. Dan tentu membawa manfaat yang baik,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/9/2020).

Baca Juga :

Lebih lanjut Puan mengatakan, terkait klaster tenaga kerja, DPR RI menerima masukan dari masyarakat dan buruh. Juga masukan dari pemerintah, serta masukan dari investor, dalam pembahasannya. Dia menegaskan, Badan Legislasi DPR RI akan memberikan ruang untuk mengatasi masalah lapangan kerja dalam pembahasan RUU tersebut.

Tujuannya adalah bagaimana bisa memberikan ruang dalam mengatasi lapangan kerja. Jangan ada satu pihak dirugikan. Namun ada pihak yang lebih diuntungkan. “Omnibus Law ini nantinya akan bermanfaat bagi bangsa dan negara,” jelas Puan.

Baca Juga :

Sementara itu, menjawab sejumlah pertanyaan, apakah Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan disahkan pada Oktober 2020? Puan menyatakan belum dapat memastikan waktu pengesahannya. Karena Omnibus Law masih digodok Badan Legislasi DPR RI.

“Kita tunggu hasil dari Baleg karena saat ini masih dibahas. Bagaimana akhirnya, tentu akan kita cermati kembali,” pungkasnya.(dai)

 

Baca Juga :

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.