Pejabat Eselon 1 di KKP Kembali Positif COVID-19

Bukan Aib, Terus Terang Saja

indopos.co.id – Virus Corona bisa menyerang siapa saja. Tak memandang jenis kelamin, usia, dan status sosial. Tak terkecuali pejabat publik. Mereka bisa terinfeksi kapan saja, karena padatnya aktivitas di tengah pandemi. Menderita COVID-19 bukan aib. Maka, tak perlu malu menyampaikan ke publik, supaya orang-orang yang pernah berinteraksi bisa memeriksakan diri.

Namun, apakah pemerintah sudah cukup terbuka dengan data-data pejabatnya yang terinfeksi COVID-19? Publik berhak mengetahui status ini untuk pencegahan dini, sehingga potensi penularan Corona dapat diminimalisasi.

Baru-baru ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dinyatakan positif Corona. Namun tak langsung diumumkan. Yang mengumumkan secara resmi juga bukan pemerintah pusat, tetapi Partai Gerindra yang menaungi Edhy. Bupati Berau, Kalimantan Timur, Muharram, juga sempat menyampaikan Menteri KP positif Corona. Saat itu, Menteri KP sempat melakukan kunjungan kerja ke Berau, Kalimantan Timur. Muharram langsung tes kesehatan. Hasilnya negatif. Namun beberapa hari kemudian tes lagi dan dinyatakan positif Corona. Muharram wafat setelah sempat dirawat 13 hari.

Beberapa hari kemudian, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Aryo Hanggono juga wafat pada Senin (28/9) karena terpapar COVID-19 setelah dirawat beberapa lama di RSPAD Gatot Subroto. Aryo resmi menjabat Dirjen PRL sejak Maret 2020, setelah tiga bulan mengemban tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

Baca Juga :

Duka masih menggelayut, pejabat eselon I KKP kembali dilaporkan positif terpapar COVID-19. Mereka adalah Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Artati Widiarti dan Dirjen Perikanan Budi Daya Slamet Soebjakto.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Agung Tri Prasetyo kepada wartawan, Selasa, membenarkan mengenai kabar tersebut.

Baca Juga :

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Artati Widiarti disebut terpapar positif sejak 8 September 2020. Setelah menjalani tes ulang pada 24 September, ternyata Artati diketahui masih positif sehingga hingga kini masih mendapatkan perawatan.

Sedangkan Dirjen Budidaya KKP Slamet Soebjakto terpapar positif namun dengan status kesehatan baik atau berarti termasuk Orang Tanpa Gejala (OTG) dan saat ini menjalani isolasi mandiri.

Keterbukaan soal COVID-19 ini sangat penting. Ini demi menjaga keselamatan orang-orang di sekitar pasien. Bahkan, jika dibuka ke publik pun, hal itu tidak akan menjadi aib. Bukan penyakit yang perlu membuat malu karena perbuatan buruk. Pejabat publik yang menutupi status Corona-nya, maka bisa dianggap melanggar UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Juru bicara Satgas COVID-19 Prof Wiku Adisasmito juga mengingatkan pejabat publik untuk terbuka kepada masyarakat jika positif Corona. Sebab, masyarakat dinilai berhak mengetahui, sehingga penularan Corona bisa dicegah sedini mungkin.

’’Publik juga harus tahu dari berbagai pemberitaan di media makin banyak pejabat terkonfirmasi positif bahwa ini transparansi publik dan gak perlu ada stigma negatif karena virus enggak mengenal jabatan, jenis kelamin, umur dan waktu,’’ tegas Wiku.

Apalagi, Wiku mengatakan, Virus Corona dapat menulari siapa saja, termasuk pejabat publik. Sehingga, berbagai protokol pencegahan dapat dilakukan lebih cepat.

“Siapa saja bisa terkena. Kami mohon seluruh masyarakat, pimpinan kantor betul-betul melindungi diri, saudara, rekan sejawat agar tak terjadi korban lagi. Semua tergantung pada kita semua untuk mengubah perilaku untuk menjaga protokol kesehatan,” ucap dia.

Stabil

Sementara itu, Menteri Agama Fachrul Razi masih menjalani perawatan di rumah sakit karena terserang COVID-19, kondisinya stabil.

“Kondisinya masih stabil. Proses isolasi dan perawatan masih berlanjut di rumah sakit. Kami mohon doa dari seluruh masyarakat agar Menag segera sembuh dan negatif COVID-19,” kata Staf Khusus Menteri Agama Kevin Haikal dalam keterangan persnya kepada wartawan pada Selasa.

Menteri Agama menjalani perawatan dan isolasi di rumah sakit sejak 17 September 2020.

Setelah Menteri Agama dikonfirmasi positif kena COVID-19, pelacakan kontak dan pemeriksaan dilakukan pada orang-orang yang pernah berinteraksi dengan dia, termasuk anggota keluarganya dan pegawai Kementerian Agama.

“Kami sudah melakukan tracing (pelacakan). Total ada 48 orang yang dinilai pernah berinteraksi dengan Menag. Mereka sudah dites swab dan semua hasilnya negatif,” kata Juru Bicara Kementerian Agama Oman Fathurrahman .

Pelacakan kontak dan pemeriksaan juga dilakukan pada pejabat Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat dan UIN Mataram karena sebelum dikonfirmasi kena COVID-19 Menteri Agama mengunjungi Nusa Tenggara Barat.

Oman mengatakan bahwa orang-orang yang pernah berinteraksi dengan Menteri Agama di Nusa Tenggara Barat juga sebagian secara mandiri memeriksakan diri.

 

Diangkut Bus Sekolah

Di tempat terpisah, armada bus sekolah DKI Jakarta telah mengevakuasi total 1.973 pasien COVID-19 terhitung sejak 1 April hingga 28 September 2020 menuju ke sejumlah rumah sakit rujukan.

’’Sejak April 2020 kita mengevakuasi pasien menggunakan bus sekolah. Lonjakan pasien terlihat pada akhir Agustus 2020, sebelum PSBB lanjutan jilid II,” kata Kepala Unit Pengelola Angkutan Sekolah (UPAS) Dinas Perhubungan DKI Jakarta Alli Murthado di Jakarta, Selasa.

Dari total 50 unit armada bus jemputan sekolah yang disiapkan, sebanyak sepuluh unit di antaranya diperuntukkan bagi pasien COVID-19. Sementara sisanya untuk kebutuhan jemputan tenaga medis COVID-19.

“Untuk evakuasi pasien COVID-19 sebanyak sepuluh unit,” kata Alli.

Pada Senin (28/9) bus sekolah dikerahkan untuk mengevakuasi 154 pasien dengan total 12 ritase perjalanan.

Dari Puskesmas Rawa Badak Selatan Koja sebanyak 31 pasien, Puskesmas Tanah Abang 14 pasien, Puskesmas Palmerah 11 pasien. Puskesmas Duren Sawit 14 pasien, Puskesmas Pesanggrahan sepuluh pasien, Puskesmas Kembangan 15 pasien, Puskesmas Penjaringan 14 pasien.

Puskesmas Ciracas tujuh pasien, Puskesmas Kemayoran 11 pasien, Puskesmas Kramat Jati delapan pasien, Puskesmas 11 pasien, Puskesmas Cempaka Putih delapan pasien.

Alli menambahkan tingginya permintaan evakuasi pasien menggunakan bus sekolah membuat pihaknya kembali mengajukan penambahan unit.

“Mungkin akan kita tambah dalam waktu dekat karena tingginya permintaan evakuasi dari Puskesmas,” katanya.

Kasus Baru

Kasus baru konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia yang dilaporkan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 hingga pukul 12.00 WIB, Selasa, mencapai 4.002 kasus sehingga total menjadi 282.724 kasus.

Berdasarkan data dari Satgas Penanganan COVID-19 yang diterima di Jakarta, Selasa, pasien sembuh per hari ini bertambah 3.567 orang dengan total pasien COVID-19 yang berhasil pulih menjadi 210.437 orang.

Sementara untuk kasus pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang meninggal dunia hingga kini bertambah 128 jiwa menjadi 10.601 kematian. Sedangkan saat ini pemerintah juga mengawasi 132.496 orang yang dikategorikan sebagai suspek COVID-19 dan dipantau kondisi kesehatannya.

Jumlah tersebut didapatkan dari spesimen yang diperiksa per hari ini sebanyak 37.158 spesimen dengan total 3.276.402 spesimen yang telah diperiksa.

Penambahan kasus baru paling banyak pada Selasa ini dilaporkan di DKI Jakarta 1.238 kasus, Jawa Barat 316 kasus, Jawa Tengah 275 kasus, Jawa Timur 276 kasus, dan Sumatera Barat 254 kasus.

Penambahan pasien yang sembuh dari COVID-19 paling tinggi di Jakarta 1.118 orang, Sulawesi Selatan 463, Jawa Timur 385 orang, Jawa Tengah 260 orang, dan Riau 158 orang. Kasus meninggal paling banyak yang dicatatkan hari ini yaitu Jawa Timur 24 Jiwa, DKI Jakarta 21 jiwa, dan Jawa Barat 15 jiwa.

Kasus COVID-19 secara kumulatif paling tinggi di DKI Jakarta total 72.577 kasus, Jawa Timur 43.450 kasus, dan Jawa Tengah 22.205 kasus.

Kasus sembuh kumulatif terbanyak di DKI Jakarta 58.775 orang, Jawa Timur 36.708 orang, dan Jawa Tengah 15.834 orang. Kasus kematian paling banyak terjadi di Jawa Timur 3.162 jiwa, DKI Jakarta 1.716 jiwa, dan Jawa Tengah 1.409 jiwa.

Kecewa

Di sisi lain, pasangan calon kepala daerah pada Pilkada 2020 menggelar kampanye menimbulkan kerumunan. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa, mengaku kecewa.

“Satgas COVID-19 sangat prihatin dan kecewa dengan masih ditemukan-nya paslon yang masih menggelar kampanye yang menimbulkan kerumunan dan tidak mematuhi protokol,” ucap Wiku.

Satgas Penanganan COVID-19 berharap temuan ini menjadi yang terakhir. Wiku tangan kasus ini harus dapat menjadi perhatian dan pelajaran bagi pasangan calon untuk selalu patuh kepada protokol kesehatan. “Mari selamatkan diri anda dan pemilih anda,” ujar Wiku.

Wiku mengatakan pasangan calon yang maju harus menjadi contoh yang baik bagi para pemilih di daerah dengan selalu mengedepankan protokol kesehatan, menghindari kegiatan yang memicu menimbulkan kerumunan.

Satgas penanganan COVID-19 mengapresiasi daerah dan partai politik yang sudah membuat satuan khusus yang bergerak khusus dalam penegakan protokol kesehatan. Satgas berharap satuan khusus efektif mendorong implementasi protokol kesehatan dalam setiap tahapan pilkada.

Di sisi lain Satgas juga mendorong penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu selaku pengawas, melakukan pemantauan dan penindakan terhadap pasangan calon yang abadi dan menganggap protokol dalam setiap kegiatan kampanye sesuai PKPU yang baru.

Wiku menyampaikan masyarakat juga dapat secara aktif mengawal pelaksanaan pilkada dengan melapor ke Bawaslu.

Belum Terkendali

Akademisi Universitas Indonesia (UI) Dosen Departemen Biostatistika dan Kependudukan FKM UI, dr. Iwan Ariawan, MSPH memberikan penjelasan terkait alasan COVID-19 di Indonesia belum terkendali.

“Dengan memantau data terakhir pada kurva epidemi berdasarkan onset hingga 24 September 2020, situasi pandemi COVID-19 di Indonesia masih belum menunjukkan tanda-tanda penurunan bahkan gelombang pertama masih terus berlangsung dan belum selesai,” kata Iwan Ariawan dalam keterangannya, Selasa.

Iwan mengatakan cara paling tepat untuk mengendalikan kondisi saat ini adalah dengan melakukan PSBB yang lebih ketat.

PSBB ketat mampu menurunkan risiko penularan COVID-19 hingga 50 persen. Namun, pada saat Jakarta berada pada kondisi PSBB transisi, kasus COVID-19 kembali naik.

“Hal ini disebabkan oleh perbedaan aktivitas penduduk yang dilakukan saat PSBB ketat dan PSBB transisi. Dengan PSBB ketat tentu dapat mengendalikan kasus COVID-19 yang ada di Jakarta meski tetap menunjukkan kasus baru per harinya,” ujar dr. Iwan.

Dia juga menguraikan bahwa PSBB dapat berdampak dan bermanfaat apabila perilaku 3M (mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan menjaga jarak), dan TLI (Tes, Lacak, dan Isolasi) senantiasa dilakukan.

“Berdasarkan penelitian, perilaku 3M terbukti dapat mencegah dan menurunkan risiko hingga di atas 50 persen, dengan catatan, perilaku 3M dilakukan dengan ketentuan dan berdasarkan pedoman yang benar,” katanya.

Sementara itu, tindakan TLI atau Tes, Lacak, dan Isolasi dapat bermanfaat jika dilakukan tak hanya mengejar banyaknya jumlah tes tetapi dengan memperhatikan cara yang benar dan tepat sasaran.

Guru Besar Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan FKM UI Prof. dr. Ascobat Gani, MPH, Dr. PH menyatakan bahwa kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia masih belum terkendali.

Namun katanya pendekatan strategi lain yang tak boleh ditinggalkan adalah dengan melakukan strategi Prevent, diantaranya dengan melakukan pencegahan melalui penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Germas, Jaga Jarak, hingga pelaksanaan karantina.

Lebih lanjut, Prof. Ascobat menyebutkan bahwa dari hasil testing yang dilakukan, maka positivity rate Indonesia berada pada angka 14,3 persen, yang artinya setiap kerumunan sekitar 100 orang terdapat sekitar 15 orang yang dapat menularkan virus.

“Namun, pelaksanaan testing atau surveilans harian sebagai proses deteksi di Indonesia juga masih mengalami masalah.

Testing di Indonesia ada pada angka lebih kurang 21 ribu orang rata-rata per harinya atau 165 ribu per minggunya, sedangkan jika melihat dari rekomendasi WHO adalah pada angka 267 ribu orang per minggunya,” ujarnya.

Tak hanya berbicara mengenai kapasitas sistem kesehatan, Prof. Ascobat menjelaskan bahwa penduduk maupun pemerintah memiliki hak dan kewajiban masing-masing pada situasi pandemi saat ini.

“Penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan kewajiban memelihara kesehatan dan kesehatan lingkungan,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah berhak untuk membuat dan melakukan penegakan peraturan tersebut dengan tidak lupa berkewajiban untuk memperhatikan kesehatan masyarakat dan mengendalikan wabah serta memberikan bantuan sosial akibat kebijakan dalam rangka mencegah penyebaran penyakit di saat pandemi COVID-19, ujarnya.

“Dalam menangani situasi wabah saat ini, Indonesia bisa mengacu pada pedoman kapasitas sistem kesehatan IHR (International Health Regulation, WHO) 8 Core Capacities dengan didukung pembiayaan APBN dan APBD, penguatan Dinas Kesehatan, dan penguatan pelaksanaan pelayanan primer dan rujukan baik darurat maupun intensif dalam menyiapkan kapasitas kesehatan,” kata Prof. Ascobat.

IHR 8 Core Capacities yang dimaksud meliputi poin legislasi dan kebijakan, koordinasi, surveilans, respons, kesiapsiagaan, komunikasi risiko, sumber daya manusia tenaga kesehatan, dan ketersediaan laboratorium.

Lebih lanjut, Prof. Ascobat mengungkapkan bahwa dalam menyiapkan kapasitas sistem kesehatan harus dilakukan dengan pendekatan lintas sektor dengan menekankan pada sektor kesehatan masyarakat, manajemen kedaruratan, pengendalian perbatasan, pelabuhan, bandara, dan imigrasi, serta sektor transportasi. (cok/ant/nas)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.