RUU Omnibus Law Tidak Bisa Menyenangkan Semua

indopos.co.id – Sementara Komisi IX DPR akan mencari solusi terbaik. Karena Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law kluster ketenagakerjaan tidak bisa menyenangkan seluruh elemen. Berikut perbincangan INDOPOS dengan Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo.

 

RUU Cipta Kerja tengah dibahas. Namun, menuai kritik dari serikat pekerja (SP) yang menilai tidak berpihak kepada mereka. Bagaimana tanggapan anda?

Baca Juga :

RUU kan sedang dibahas. Tentu kita tidak bisa melihat RUU itu dari kasus per kasus atau pasal per pasal. Tapi harus dilihat secara holistik atau secara menyeluruh, khususnya kluster tenaga kerja. Baik itu sisi pengusaha, pekerja, calon pekerja belum mendapat kesempatan bekerja sampai pemerintah sendiri. Yang terpenting kita cari win win solusion. Karena tidak bisa menyenangkan semua pihak.

 

Lalu, menurut anda win-win solutoin seperti apa? Yang kemudian bisa mengakomodir seluruh elemen.

Baca Juga :

Solusi yang benar-benar memberi ruang kepada semua pihak. Baik itu pekerja dan pengusaha. Artinya, ketika satu isu pekerja sangat keberataan, sisi lain pekerja diuntungkan atau diberikan kelonggaran. Demikian sebaliknya, ketika pengusaha untuk isu yang dirasa memberatkan, satu isu lain diuntungkan. Jadi, semua harus diakomodir. Misalnya, untuk pekerja bisa dalam bentuk perlindungan hak untuk mendapat jaminan perlindungan sosial.

Jadi, kesimpulannya saya mengajak semua pihak jangan memandang RUU ini sepotong-potong, tetapi harus secara holistik.  Dengan win win solution itu, satu sisi diuntungkan atau diakomodasi untuk isu lain terasa tidak diakomodasi. Saya mengajak semua pihak melihat secara makro bangsa indonesia yang masih butuh investasi dan para pekerja harus dilindungi hak-haknya.

 

Baca Juga :

Apa harapan anda dari RUU ini?

Kami ajak semua pihak legowo, melihat ini dalam koridor kebangsaan keutuhan NKRI. Win-win solusi ini untuk mengakomodasi hak dari semua pihak. Ada yang merasa diuntungkan, terkadang ada yang merasa dirugikan. Tapi, semua ada harus diakomodir. Agar RUU ini bisa diterima oleh pengusaha, pekerja dan pemerintah. (nas)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.