Rem Darurat Belum Efektif, Penambahan Kasus Tertinggi COVID-19 Masih di Jakarta

indopos.co.id – Menarik tuas rem darurat tampaknya masih belum cukup efektif menekan persebaran COVID-19 di Jakarta. Buktinya, setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melanjutkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kemudian diperpanjang lagi, tidak serta menurunkan kurva. DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan penambahan konfirmasi positif tertinggi sebanyak 1.253 kasus. Disusul Jawa Barat 559 kasus, Jawa Timur 314 kasus, Jawa Tengah 299 kasus, dan Riau 265 kasus.

Namun demikian, provinsi dengan penambahan pasien sembuh terbanyak masih dipegang DKI Jakarta sebesar 1.122 orang, Jawa Timur 323 orang, Riau 279 orang, Sulawesi Selatan 237 orang, dan Jawa Tengah 187 orang.

Baca Juga :

Hari Ini, Ribuan Pasien Corona di DKI Sembuh

Selain kluster rumah sakit dan komunitas, perkantoran menjadi kluster terbesar ketiga di Jakarta. Berdasarkan data kesehatan DKI Jakarta pada 4 Juni hingga 12 September, jumlah pasien COVID-19 dari kluster rumah sakit di Jakarta sebanyak 24.000 orang, komunitas sebanyak 15.133 pasien, dan perkantoran sebanyak 3.194 pasien. Kantor pemerintah menjadi salah satu penyumbang terbesar.

Per 30 September, kasus positif Corona terbanyak kluster perkantoran di Jakarta kini ada di Kementerian Perhubungan dengan 319 kasus. Melampaui jumlah kasus di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kasus positif di Kemenkes kini sebanyak 262 orang. Di urutan ketiga, ada Kementerian Pertahanan (Kemhan) dengan 147 kasus positif (Baca grafis). Apa tanggapan pihak Kemenhub soal peringkat pertama COVID-19 ini?

Baca Juga :

PSBB di Jakarta Bisa-bisa Diperketat Lagi

Angka kesembuhan pegawai Kementerian Perhubungan dari COVID-19 mencapai lebih dari 70 persen dari data yang ditampilkan website corona.jakarta.go.id di mana hingga 30 September 2020 jumlah yang terinfeksi virus itu mencapai 319 orang.

’’Perlu disampaikan data ini merupakan data akumulatif sejak pandemi dimulai di Indonesia dan termasuk dengan hasil uji karyawan Kemenhub di berbagai kantor yang tersebar di DKI Jakarta termasuk di kawasan Pulau Seribu,’’ kata Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Komunikasi dan SDM Aditia Irawati dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (1/10).

Baca Juga :

Kasus COVID-19 Turun, Anies Lepas Rem Darurat

Dalam sebulan terakhir, Kemenhub gencar melakukan uji usap PCR kepada para karyawannya untuk mengantisipasi penularan khususnya dari orang tanpa gejala. Uji ini diprioritaskan untuk karyawan berisiko tinggi khususnya yang banyak bertugas di lapangan memberikan layanan kepada masyarakat.

Untuk mengantisipasi penularan COVID-19, sejak awal pandemi Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan sejumlah kebijakan internal seperti mewajibkan setiap unit kerja menyediakan tempat cuci tangan, mengukur suhu pegawai atau orang yang akan masuk ke Kementerian Perhubungan, serta penyemprotan seluruh ruang kerja dengan disinfektan 1 kali setiap minggu.

Selain itu menetapkan kapasitas pegawai yang masuk sesuai Perda. “Saat ini jumlah pegawai Kemenhub yang kerja dari kantor/WFO hanya 25 persen dari jumlah maksimal. Ini disesuaikan juga dengan penerapan jaga jarak di ruang kerja,’’ katanya.

Penambahan kasus konfirmasi positif COVID-19 tidak hanya terjadi di Jakarta. Di seluruh provinsi juga terjadi hal serupa. Jumlah suspek yang masih dipantau mencapai 135.480 orang, sedangkan konfirmasi positif COVID-19 yang masih diawasi mencapai 291.182 orang.

Laporan harian COVID-19 yang dirilis Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menunjukkan pada Kamis pukul 12.00 WIB penambahan kasus konfirmasi positif mencapai 4.174 orang, sedangkan kasus sembuh bertambah 3.540 orang. Dengan penambahan itu, maka total konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia menjadi 291.182 kasus dan kasus sembuh menjadi 218.487 orang.  Sedangkan kasus meninggal bertambah 116 orang sehingga total kasus meninggal akibat COVID-19 menjadi 10.856 orang.

 

Lebih Disiplin

Pakar kesehatan masyarakat Prof dr Hasbullah Thabrany meminta masyarakat lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan yang diperlukan untuk mencegah penularan COVID-19 di tengah lonjakan kasus yang terus meningkat dari hari ke hari.

’’Jadi, kesadaran masyarakat itu bagian dari kunci,’’ kata Prof. Hasbullah melalui sambungan telepon dengan ANTARA di Jakarta, Kamis (1/10).

Dia mengatakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) sebenarnya cukup bagus dalam upaya menghambat penyebaran COVID-19. Namun juga membutuhkan peran aktif tokoh masyarakat atau tokoh agama untuk mengawal penerapannya.

Namun demikian, dia menilai kesadaran masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan merupakan kunci dari semua upaya yang telah dilakukan sejauh ini untuk mengendalikan penyebaran COVID-19.

’’Istilah PSBM atau PSBB itu tidak ada gunanya kalau sekadar basa-basi. Yang diperlukan adalah fakta di lapangan bahwa itu benar-benar dijalankan (oleh masyarakat). Itu yang paling dibutuhkan,’’ katanya.

Untuk itu, pemerintah, menurut dia, juga perlu terus menerus menyosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlunya disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan lebih ketat, sehingga lonjakan kasus COVID-19 dapat dikendalikan.

’’Jadi, pemerintah melalui atau bersama dengan media cetak, elektronik, media sosial, terus menggencarkan, menjelaskan agar kita harus bersama-sama. (Masyarakat) enggak bisa egois dengan merasa saya tidak terpapar, saya sehat. Jangan begitu,’’ ujarnya.

Masyarakat harus bersama-sama pemerintah dan tim kesehatan melakukan upaya pengendalian penyebaran COVID-19 dengan selalu memakai masker secara benar, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak atau menghindari kerumunan orang.

Upaya pengendalian penyebaran COVID-19, katanya, tidak akan pernah bisa tercapai tanpa dukungan masyarakat, karena masyarakat adalah orang pertama yang harus mencegah penyebaran virus mematikan tersebut.

Untuk itu, masyarakat tidak boleh lagi bersikap acuh dengan mengabaikan protokol kesehatan. Karena itu, pemerintah perlu terus menerus mengedukasi masyarakat, dan bila perlu memberlakukan sanksi lebih tegas kepada orang-orang yang melanggar protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lampung Dr Dedy Hermawan, S.Sos. M.Si mengatakan adanya pembatasan sosial berskala mikro menjadi salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani COVID-19.

’’Adanya intervensi berbasis lokal berupa pembatasan sosial berskala mikro merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19,’’ ujar Dedy Hermawan saat dihubungi di Bandarlampung, Kamis (1/10).

Ia mengatakan, instruksi Presiden kepada Komite Penanganan COVID-19 untuk menyosialisasikan intervensi berbasis lokal dalam mengendalikan penularan COVID-19 ke pemerintah provinsi serta kabupaten/kota, merupakan bentuk agresivitas pemerintah untuk menanggulangi pandemi.

“Pemerintah mulai agresif dalam mencegah persebaran COVID-19, sebab sebenarnya kebijakan pengetatan hingga tingkat RT/RW telah lama dilakukan, dan adanya penegasan melalui pengulangan instruksi oleh Presiden menjadi salah satu bentuk membangun progresivitas,” katanya.

Menurutnya, selain membangun kembali aksi yang progresif dalam penanggulangan COVID-19, adanya instruksi Presiden juga dilakukan untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah daerah.

“Beragam skenario telah dilakukan untuk menanggulangi COVID-19, namun penambahan kasus terus terjadi dan aksi di daerah kurang maksimal sehingga dengan adanya penegasan, ini menjadi momen untuk kembali bekerja keras,” katanya.

Ia menjelaskan, pembatasan sosial berskala mikro baik itu di tingkat desa, di tingkat kampung, di tingkat RW, RT, atau di kantor, atau di pondok pesantren, menjadi salah satu bentuk keseriusan pemerintah pusat dan harus diimbangi dengan aksi di daerah dalam menanggulangi persebaran COVID-19. (nas/cok)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.