Pelanggaran Protokol Kesehatan, Kadiv Humas Polri: Kami Tindak Secara Hukum

indopos.co.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengingatkan semua pihak yang terkait dengan penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 agar tertib melaksanakan Protokol Kesehatan. Dari setiap tahapan pemilu tanpa mengenal warna zonasi wilayah.

“Polri akan melaksanakan sanksi hukum tegas bagi setiap pelanggaran Protokol Kesehatan agar tidak terjadi klaster baru Pilkada,” ujar Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Pol. Prabowo Argo Yuwono dalam keterangan di Jakarta, Kamis (1/10/2020).

Baca Juga :

Ia mengingatkan, bahwa Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis telah menerbitkan Maklumat Nomor: MAK/3/IX/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 sebagai bentuk pengaturan agar tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid 19.

Dengan adanya maklumat tersebut, menurut Argo, apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan isi maklumat protokol kesehatan, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dia mengimbau kepada semua pihak yang terlibat dalam gelaran Pilkada Serentak 2020 untuk tertib protokol kesehatan demi menjaga kelangsungan hidup bangsa. “Jika tidak, kami akan melakukan tindakan hukum,” tegasnya.

Ia menambahkan, Kapolri telah meminta jajarannya untuk tidak segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang melanggar protokol kesehatan.

Baca Juga :

Kenali Gejala Trigger Finger Sejak Awal

Asop Kapolri Irjen Pol Imam Sugianto yang tampil dalam webinar itu menambahkan, sampai hari kelima kampanye Pilkada Serentak 2020 masih berlangsung aman. “Belum ada klaster Pilkada,” tegas Imam.

Sementara itu Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengemukakan, Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan dengan prinsip protokol kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian Covid 19, mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, serta memperhatian kesehatan dan keselamatan seluruh pihak yang terlibat.

Untuk itu, KPU telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 yang mendorong agar calon kepala daerah peserta Pilkada Serentak 2020 menggunakan metode kampanye melalui media sosial (medsos) dan/atau media daring (melalui jaringan).

“Ada sanksi tegas dalam Pasal 88A sampai 88E PKPU itu, mulai dari peringatan tertulis, penghentian dan pembubaran kampanye, sampai penyampaian kepada Polri untuk dilakukan penindakan tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi pelanggaran,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan optimismenya Pilkada Serentak 2020 bisa dilaksanakan dengan baik sepanjang semua pihak terkait tertib melaksanakan protokol kesehatan.

“Kami siap mengawasi tidak saja masalah non elektoral seperti pelaksanaan protokol kesehatan, tapi juga masalah-masalah elektoral,” ujarnya.
(mdo)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.