Pengelola Mal Butuh Insentif Pajak, Menjerit karena Sudah Terhimpit

indopos.co.id – Pemprov DKI Jakarta kembali memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta lantaran kasus penularan COVID-19 masih berpotensi meningkat bila pelonggaran diberlakukan. Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 959 Tahun 2020 mengatur perpanjangan PSBB selama 14 hari jika kasus belum menurun secara signifikan.

Hal itu tentu saja berdampak pada mal-mal di Jakarta. Misalnya saja Grand Indonesia.

”Dampaknya terhadap pengunjung sangat terasa sekali. Rata-rata pengunjung kami hanya berkisar 26 persen-27 persen dari sebelumnya ketika PSBB transisi rata-rata bisa mencapai 39 persen-40 persen,” ujar Corporate Communications Grand Indonesia Annisa Hazarini kepada INDOPOS, Kamis (1/10).

Sebab, meskipun mal dibuka, restoran ataupun kafe yang berada di dalam mal tidak diperkenankan menyediakan layanan makan di tempat. Mereka boleh beroperasi dengan menyediakan layanan take away dan delivery.

Annisa mengatakan, banyak restoran ataupun kafe yang menutup gerainya untuk makan di tempat (dine in) dan fokus melayani delivery dan take away. Menurutnya, cafe yang tutup ini karena mereka biasanya hanya melayani makan ditempat, sementara untuk take away dan delivery tidak banyak.

Jadi, mereka memutuskan untuk tutup sementara. ”Untuk tenant yang beroperasi menyesuaikan dengan aturan dari pemerintah. Dimana beberapa kategori seperti bioskop, salon, tempat bermain anak belum boleh beroperasi, selebihnya tetap buka. Untuk tenant f&b beroperasi namun tidak bisa dine in, hanya take away dan delivery saja,” jelasnya lagi.

Situasi yang sangat sulit seperti ini membuat pengelola mal mengharapkan adanya stimulus atau insentif pajak dari pemerintah yang berkaitan dengan mal. Karena menurutnya kondisi saat ini sangat menyulitkan para pengelola, begitupun dengan para tenant.

”Perihal stimulus, kami dari pihak pengelola mall melalui APPBI juga telah mengajukan adanya insentif dan relaksasi terhadap pajak yang berkaitan dengan mal. Dalam hal ini kami masih menunggu keputusan dari pemerintah,” bebernya.

Dia mengaku, saat ini yang pihaknya lakukan adalah, terus secara konsisten dan berkesinambungan menerapkan protokol kesehatan baik di area mal maupun di masing-masing tenant. Selain itu, pihaknya juga terus membantu tenant terutama F&B dalam mempromosikan produk dan promo yang mereka lakukan untuk take away dan delivery.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menyediakan pick-up point di beberapa titik di mal, antara lain di lobi Rama dan Arjuna untuk memudahkan customer mengambil barang yang mereka beli pada tenant Grand Indonesia via online. ”Jadi mempertemukan antara pembeli dan penjual untuk serah terima barang secara mudah dan cepat,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan, kebijakan PSBB jilid 2 membuat pengelola mal semakin terpuruk. Sebab, sejak diberlakukannya kembali PSBB pada 14 September 2020 pengunjung mal semakin sepi.

”Perpanjangan PSBB ketat ini semakin membuat kondisi usaha semakin terpuruk,” akunya. Dia menjelaskan, sejak PSBB kembali diperketat tercatat pengunjung mal hanya tersisa 10 hingga 20 persen saja, jika dibandingkan dengan konsisi normal.

Dia mengatakan, dampak dari PSBB diperpanjang, maka nantinya pihak pengelola akan mengambil langkah tegas berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) para karyawan. Sebab, pemasukan perusahaan sedang mengalami tekanan akibat pengunjung belum normal.

”Kalau PSBB ketat berlangsung terus menerus maka dikhawatirkan akan terjadi lagi gelombang PHK,” imbuhnya. Pada perpanjangan masa PSBB ini Pemprov DKI memberikan relaksasi perpajakan berupa pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ), Pajak Reklame dan Pajak Parkir.

Dia meyakini, para pengelola mal tetap mengikuti aturan yang ditetapkan. Sebab, memang kenaikan kasus baru COVID-19 belum menunjukkan adanya penurunan.

Permintaan insentif pajak kepada pemerintah, agar sektor ini bisa bertahan di tengah krisis akibat pandemi juga diajukan Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo). Ini sekaligus upaya untuk menekan beban dan menghindari terjadinya PHK kembali.

”Kami meminta pembebasan pajak-pajak yang memberatkan situasi pada saat ini. Supaya kami tidak terlalu besar membayar kewajiban untuk setoran-setoran tersebut,” harap Ketua Umum Hippindo) Budihardjo Iduansjah.

Insentif pajak yang dimaksud yakni pembebasan sementara PPh final atas sewa, service charge, penggantian biaya listrik. Kemudian, PPh pasal 21, pasal 23, dan pasal 25, PPh 22 impor, serta meminta percepatan restrukturisasi PPN.

Sementara untuk insentif pajak pada pemerintah daerah yang diminta adalah pembebasan sementara untuk pajak PB 1, PBB, pajak reklame indoor dan outdoor, pajak hiburan, dan pajak parkir. ”Sehingga semua pajak-pajak itu bisa kita alokasikan untuk pemulihan ekonomi, supaya toko-toko bisa tetap buka jangan sampai ada PHK,” tegasnya.

Dia menggambarkan situasi terkini akibat PSBB, diperkirakan sekitar 200 ribu pegawai restoran di mal terpaksa dirumahkan. Hal itu diungkapkan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Pelarangan restoran untuk melayani makan di tempat atau dine in menjadi penyebabnya. Wakil Ketua Umum PHRI Bidang Restoran Emil Arifin mengatakan, dengan kondisi di mana banyaknya pegawai yang kehilangan pekerjaan, malah memperluas potensi penularan COVID-19 juga. ”Karena mereka di-PHK, maka terpaksa mencari pekerjaan kesana-kemari. Ini tidak menutup kemungkinan mereka akan tertular dalam proses pencarian pekerjaan lain,” katanya.

Jika berkaitan dengan pengendalian COVID-19, menurutnya, akan lebih tepat bila pemerintah bisa memberlakukan kebijakan larangan dine in dengan selektif. Artinya, bagi restoran yang memang sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan sesuai ketentuan, tetap boleh melayani dine in dengan kapasitas pengunjung 50 persen.

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.