Insentif PPN-PPh Diperpanjang hingga Desember

indopos.co.id-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperpanjang jangka waktu fasilitas insentif pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) yang tertuang dalam PMK 28/2020 hingga Desember 2020.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan perpanjangan insentif itu dilakukan untuk mendukung ketersediaan barang dan jasa guna penanganan pandemi COVID-19.
”Perpanjangan hingga akhir tahun ini juga berlaku bagi fasilitas pajak penghasilan bagi anggota masyarakat yang membantu upaya pemerintah memerangi wabah COVID-19 melalui produksi, sumbangan, penugasan, serta penyediaan harta sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (3/10/2020). Hestu menuturkan fasilitas PPN yang tidak dipungut atau ditanggung pemerintah hingga Desember 2020 diberikan kepada tiga pihak.
Pertama, Badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain atas impor atau perolehan barang kena pajak, perolehan jasa kena pajak, dan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar negeri.
Kedua, industri farmasi produksi vaksin atau obat atas impor atau perolehan bahan baku vaksin atau obat untuk penanganan COVID-19. Ketiga, wajib pajak yang memperoleh vaksin atau obat untuk penanganan COVID-19 dari industri farmasi sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya.
Sementara fasilitas PPh yang diperpanjang hingga Desember 2020 adalah pembebasan dari pemungutan atau pemotongan PPh seperti: Pasal 22 dan Pasal 22 Impor, atas impor dan pembelian barang yang diperlukan dalam  rangka penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yang ditunjuk.
Pasal 22, atas penjualan barang yang dilakukan oleh pihak penjual yang bertransaksi dengan badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak yang ditunjuk. Pasal 22 dan Pasal 22 Impor, atas impor atau pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin atau obat untuk penanganan COVID-19 oleh industri farmasi produksi vaksin atau obat.
Pasal 21, atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai imbalan yang diberikan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yang ditunjuk atas jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan Covid-19. 5. Pasal 23, atas penghasilan yang diterima wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagai imbalan yang diberikan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain atas jasa teknik, manajemen, atau jasa lain yang diperlukan dalam rangka penanganan wabah COVID-19.
Selain fasilitas tersebut, fasilitas PPh lain sebagaimana diatur dalam PP 29 Tahun 2020  juga diperpanjang hingga 31 Desember 2020. Fasilitas yang diperpanjang antara lain tambahan pengurangan penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga.
Begitupula, sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto serta pengenaan tarif PPh 0 persen dan bersifat final atas tambahan penghasilan yang diterima tenaga kerja di bidang kesehatan. Terakhir, pengenaan tarif PPh 0 persen dan bersifat final atas penghasilan berupa kompensasi atau  penggantian atas penggunaan harta.
Ketentuan dan pengaturan lebih langkah dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.03/2020 yang berlaku mulai 1 Oktober 2020.(dni)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.