Penguatan Lembaga Penegak Hukum Mendesak Dilakukan

Dinamika Kejahatan makin Canggih

Indopos.co.id – Revisi Undang-Undang Kejaksaan untuk penguatan lembaga penegak hukum. Itu penting mengingat dinamika kejahatan terus berkembang. Karena itu, dibutuhkan lembaga penegak hukum yang kredibel. Kondisi itu, revisi terhadap UU Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan menemui urgensinya. Semangat revisi UU Kejaksaan untuk kebaikan ke depan.

”Penguatan lembaga merespons dinamika kejahatan dan hubungan antara penegak hukum saat ini,” tutur Pakar hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Prof Hibnu Nugroho, di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sebagaimana dicuplik INDOPOS dilaman Antara, Jumat (2/10).

Revisi UU Kejaksaan telah memasuki tahap harmonisasi, sinkronisasi, dan pembulatan di Badan Legislasi (Baleg) DPR itu menimbulkan berbagai polemik. Salah satunya penambahan kewenangan jaksa dalam penegakan hukum.

”Ya, namanya revisi itu prinsipnya menguatkan kewenangan yang mungkin belum tersurat dalam undang-undang bersangkutan,” imbuh Nugroho.

Baca Juga :

Selain itu, revisi terhadap suatu undang-undang bisa juga untuk menambah kewenangan sebelumnya belum diatur dalam undangundang tersebut.

”Jaksa dalam sistem peradilan pidana itu sebagai pengendali perkara atau asas Dominus Litis. Dan, rupanya pada Undang-Undang Kejaksaan ingin dipertegas, diperkuat,” ucapnya.

Karena itu bilang Nugroho, perlu diperkuat karena Jaksa merupakan pihak yang bertanggung jawab di persidangan. Nanti, ketika suatu perkara belum siap atau belum cukup berdasar versi Jaksa, Kejaksaan mempunyai kewenangan pemeriksaan tambahan. Sebab, selama ini pemeriksaan ada di polisi sehingga ketika dilimpahkan, jaksa tinggal pemberkasan saja.

”Ternyata ketika dalam pemberkasan masih kurang, Jaksa ingin ada suatu pemeriksaan ulang,” bebernya.

Sejatinya sebut Nugroho, kondisi tersebut tidak akan terjadi kalau fungsi prapenuntutan berjalan. Dalam ilmu hukum acara pidana itu pada prajudikasi ada prapenuntutan. Prapenuntutan itu ruang koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, apakah perkara ini siap diterima atau tidak.

”Sebetulnya kalau itu berjalan baik, pemeriksaan ulang tidak diperlukan,” tegasnya.

Sayangnya, kata Nugroho, fungsi prapenuntutan tersebut belum bisa berjalan dengan baik. Efeknya, tidak sedikit perkara terkatung-katung.

”Kalau terkatung-katung, siapa yang dirugikan? Adalah terdakwa, hak asasi manusia. Itu yang akan dikuatkan dalam UU Kejaksaan,” tegasnya.

Polemik muncul dalam revisi UU Kejaksaan masalah penyadapan. Fungsi penyadapan bagi penegak hukum sebenarnya bagus. Namun, persoalannya apakah Kejaksaan Agung sudah bisa mempersiapkan diri.

”Saya kira perlu ada kewenangan penyadapan tetapi belum saatnya, sambil menunggu revitalisasi, kemudian kesiapan, UU Penyadapan kan mau ada lagi. Jangan sampai kewenangan penyadapan dikeluarkan, bertentangan dengan UU Penyadapan. Belum lagi revisi UU Kejaksaan ini mau keluar tapi undang-undang pokoknya, UU KUHAP belum keluar,” tegasnya.

Kendati belum keluar, penambahan kewenangan dalam revisi UU Kejaksaan tetap perlu diapresiasi. Pasalnya, undang-undang umumnya entah kapan keluarnya. Oleh karena itu, penambahan kewenangan dalam revisi UU Kejaksaan ide cemerlang walau nanti kalau ada benturan tentu direvisi kembali. (nas)

 

Bantah Sebut Nama ST Burhanuddin

Sementara kuasa hukum Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Jefri Moses Kam mengaku tidak ada peran Jaksa Agung ST Burhanuddin, dugaan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk terpidana Djoko Tjandra.

Jefri menyebut kliennya tidak pernah menyebut nama Burhanuddin dalam kasus dugaan suap tersebut saat proses penyidikan. Pinangki juga merasa bingung ketika nama Jaksa Agung dan mantan Ketua MA Hatta Ali santer diberitakan dalam kasus dugaan suap yang juga menjerat kliennya tersebut. Pinangki, kata dia, juga tidak suka ketika dalam pemberitaan seolah-olah nama Burhanuddin dan Hatta Ali muncul karena keluar dari mulutnya.

”Padahal, mbak (Pinangki) tidak pernah sebut nama tersebut sebelumnya dan tidak mau ini jadi fitnah,” tegas Jefri, di Jakarta, Jumat (2/10).

Dalam perkara itu, Jaksa Pinangki didakwa dengan tiga dakwaan. Pertama dakwaan penerimaan suap USD500 ribu atau sekitar Rp7,4 miliar dari terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra.

Kedua, dakwaan pencucian uang dari penerimaan suap USD444.900 atau sekitar Rp6,22 miliar sebagai uang pemberian Djoko Tjandra untuk pengurusan fatwa ke MA. Ketiga, dakwaan permufakatan jahat bersama Andi Irfan Jaya, dan Joko Tjandra. Yaitu menyuap pejabat di Kejagung dan MA senilai USD10 juta. (nas)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.