Pemantau Pemilu: Tindakan Bawaslu Harus Miliki Efek Jera, Tidak Cukup Mendata

indopos.co.id – Pelanggaran protokol kesehatan selama masa kampanye Pilkada (pemilihan kepala daerah) Serentak 2020, masih saja terjadi. Selama satu pekan masa kampanye Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) telah memberikan surat peringatan tertulis kepada 70 paslon (pasangan calon) kepala daerah pelanggar protokol kesehatan.

Bahkan, Bawaslu bersama pihak Kepolisian juga telah membubarkan 48 kegiatan kampanye. Karena tidak sesuai dengan peraturan pencegahan penyebaran COVID-19.

Baca Juga :

Vaksin Flu

Terkait hal itu Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi August Mellaz mengatakan, kewenangan dan langkah Bawaslu dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh paslon sudah memadai. Namun perlu ditingkatkan supaya pelanggaran dalam Pilkada tidak terus terulang. Harus ada efek jera bagi para pelanggar.

“Sebab masyarakat pemilih bisa mengetahui sejauh mana komitmen paslon terhadap kampanye pilkada di tengah Pandemi,” ujar August, di Jakarta, Selasa (6/10/2020).

Selain itu, kata dia, setiap bentuk pengawasan dan tindakan tegas harus secara konsisten dilakukan oleh Bawaslu. Hal itu demi terwujudnya pilkada yang aman dari COVID-19. Serta menghasilkan pemimpin yang terbaik di setiap daerah.

Tindakan berupa pemberian teguran, penghentian kampanye yang melanggar protokol kesehatan dan harus melanjutkan prosesnya ke Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu). “Hal itu akan dipandang sebagai bentuk konsistensi dari tugas pengawas pemilu,” ujar August.

Baca Juga :

Dia menambahkan, langkah-langkah tegas yang telah dan akan diambil oleh Bawaslu perlu mendapatkan publikasi yang luas. “Hal itu agar publik dan pasangan calon lainnya mengetahui bahwa pelanggaran protokol kesehatan dalam kampanye pilkada merupakan peristiwa yang dapat dijangkau oleh penyelenggara pemilu,” jelas August.

Dia menambahkan, publikasi secara luas jenis-jenis pelanggaran paslon yang melakukan pelanggaran dan proses penanganan pelanggaran kampanye yang perlu ditingkatkan.

“Dengan dilakukannya publikasi yang baik, publik selanjutnya dapat mengetahui, menilai dan kemudian memutuskan apakah calon-calon yang melanggar tersebut layak atau tidak untuk dipilih sebagai kepala daerah terpilih,” pungkasnya.(dai)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.