Pemerintah Tindak Tegas Pelaku Anarkis

indopos.co.id – Aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang berujung pada aksi anarkis disikapi secara serius oleh pemerintah.

Menko Polhukam Mahfud MD dalam konferensi pers, Kamis (8/10/2020) malam, menyampaikan tujuh poin sikap pemerintah.

Baca Juga :

Dalam kesempatan itu, Mahfud MD didampingi mendagri, kepala BIN, kapolri dan panglima TNI yang juga menandatangani pernyataan pemerintah.

Mahfud menegaskan, banyak hoaks terhadap UU Cipta Kerja. “Tidak ada satu pun pemerintah di dunia ini yang mau menyengsarakan rakyatnya,” tandas dia.

Baca Juga :

UU tersebut, sambung Mahfud, mengatur hak-hak buruh dan mempermudah perizinan bagi dunia usaha. “Agar tak ada korupsi, pungli dan sebagainya,” tutur dia.

“Tak ada pesangon, itu tak benar. Permudah PHK, itu tak benar juga. Di UU ini ada jaminan kehilangan pekerjaan,” tambah Mahfud.

Baca Juga :

Pemerintah, kata Mahfud, menyanyangkan adanya aksi anarkis. Tindakan kriminal yang tak bisa ditoleransi.

“Tindakan perusakan fasilitas umum dan serangan kepada aparat merupakan tindakan yang tidak sensisitif terhadap kondisi masyarakat yang hadapi pandemi COVID-19 dan kesulitan ekonomi,” kata Mahfud.

Karena itu, sambung Mahfud, pemerintah akan bersikap tegas. “Pemerintah akan proses hukum terhadap pelaku dan aktor yang menunggangi aksi-aksi anarkis yang berbentuk tindakan kriminal,” kata dia.

Ia menambahkan, bila tidak ada kepuasaan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja, maka bisa ditempuh lewat jalur huku.

“Ketidakpuasan atas undang-undang tersebut bisa ditempuh lewat uji materi ke Mahkamah Konstitusi,” tukas Mahfud. (rul)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.