BPJAMSOSTEK Kebon Sirih Gelar Webinar Relaksasi Iuran 99 Persen

indopos.co.id – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) terus mendukung upaya pemerintah dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Salah satunya dengan bersosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Peneyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 kepada para pengurus perusahaan peserta BPJAMSOSTEK.

Kepala Kantor Cabang (Kakacab) BPJAMSOSTEK Jakarta Kebon Sirih Tonny W.K mengatakan pihaknya akan terus mendukung upaya pemerintah baik dalam pencegahan penyebaran COVID-19 maupun pemulihan ekonomi yang terjadi akibat dari adanya pandemi COVID-19 di banyak negara termasuk Indonesia. ”Kami BPJAMSOSTEK ikut serta dalam program-program pemerintah yang berupaya melakukan pemulihan ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Salah satunya dengan sosialisasi penyesuaian iuran atau bisa disebut relaksasi iuran Jamsostek (Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) bagi peserta BPJAMSOSTEK. Diharapkan hal ini dapat meringankan beban pemberi kerja dan peserta tanpa mengurangi perlindungan atas hak-hak jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para peserta,” ungkap Tonny dalam sambutannya pada webinar, di Jakarta, Senin (12/10/2020).

Dalam kegiatan webinar tersebut ada beberapa pertanyaan yang diberikan peserta. Salah satunya dari pengurus perusahaan PT Adhi Karya Chendy Amalia yang menanyakan apakah manfaat utama bagi perusahaan dan penerima upah tentang relaksasi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan ini. Tonny menjelaskan, manfaat adanya relaksasi iuran ini yaitu diberikan penyesuaian iuran (relaksasi) hingga 99 persen dan berlaku sejak iuran Agustus 2020 hingga Januari 2021. ”Manfaatnya baik bagi pemberi kerja maupun pekerja yaitu adanya relaksasi iuran diberikan hingga 99 persen untuk iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM),” ungkapnya.

Kemudian ada penundaan pembayaran iuran hingga 99 persen untuk program Jaminan Pensiun (JP). Bahkan ada keringan denda keterlambatan pembayaran iuran program JKK, JKM, JHT, dan JP dari 2,5 persen menjadi 0,5 persen dan perpanjangan jangka waktu pembayaran iuran dari tanggal 15 menjadi tanggal 30 bulan berikutnya. ”Dan yang terpenting relaksasi ini diberikan tanpa mengurangi hak-hak jaminan sosial ketenagakerjaan kepada peserta,” cetus Tonny.

Baca Juga :

Dengan adanya relaksasi iuran ini merupakan kesempatan yg sangat baik bagi perusahaan selaku pemberi kerja/badan usaha dan benar-benar dimanfaatkan untuk mendaftarkan seluruh karyawannya. Termasuk tenaga magang, harian, borong atau tenaga kontrak. Di samping itu upah yang dilaporkan harus sesuai dengan upah yg diterima (bruto) dan juga program Jaminan Pensiun bagi yang belum mengikuti, hal ini untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerjanya.

Disela-sela Webinar, Tonny menegaskan semua perusahaan agar patuh terhadap aturan perundangan yg berlaku. Webinar ini juga merupakan salah satu cara untuk mencegah dan menghentikan penyebaran COVID-19 dalam memberikan informasi terkini tentang BPJAMSOSTEK. Pihaknya terus mendukung upaya pemerintah memberikan kesejahteraan bagi para pekerja Indonesia dimulai dengan adanya kenaikan manfaat program JKK dan JKM, program bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja, Hingga yang terbaru yaitu dukungan terhadap program relaksasi iuran tanpa mengurangi hak-hak jaminan sosial ketenagakerjaan kepada peserta.(dni/mdo)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.