MUI Banten Minta Penolak UU Ciptaker Tak Turun ke Jalan

indopos.co.id -Demonstrasi penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) yang berimbas tindakan anarkis, membuat sejumlah organisasi keagamaan di Provinsi Banten prihatin.

Karena itu, sebanyak 18 organisasi keagamaan yang ada di daerah itu mengimbau masyarakat yang menolak UU Omnibus Law Ciptaker tidak turun ke jalan. Aspirasi penolakan bisa dilakukan dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua MUI Provinsi Banten A.M Romly mengatakan setelah mengikuti dengan cemat dinamika masyarakat secara nasional, majelis agama di Provinsi Banten menyadari akan tanggungjawab moral yang diemban untuk menjaga situasi dan kondisi tetap aman dan damai.

Karena itu, meski mengemukakan pendapat merupakan hak asasi setiap orang, tapi pelaksanaannya agar dilakukan dengan tertib dan mempertimbangkan situasi Pandemi COVID-19.

”Jangan sampai demo mengakibatkan kluster baru. Oleh karena itu umat beragama dan masyarakat Banten pada umumnya hendaknya menolak setiap ajakan unjuk rasa yang merusak fasilitas umum dan mengganggu ketertiban dan kedamaian masyarakat,” katanya saat ditemui di kantor MUI Banten, Senin (12/10).

Kemudian, berkenaan dengan UU Omnibus Law Ciptaker, sambung Romly, organisasi keagamaan mendukung masyarakat yang tidak setuju untuk mengajukan judicial review ke MK.

Baca Juga :

Tebas ’’Para Rente’’ Amdal

”Pergantian kepemimpinan nasional telah dilaksanakan secara konstitusional. Oleh karena itu, umat beragama dan masyarakat Banten pada umumnya agar menolak setiap ajakan apa pun yang bertujuan untuk melengserlkan kepemimpinan nasional,” paparnya.

Disamping itu, pihaknya mendorong pemerintah dan umat beragama serta masyarakat Banten untuk tetap bersatu menanggulangi Pandemi COVID-19 yang masih terus mewabah.

”Mengajak kepada segenap umat beragama dan masyarakat Banten untuk senantiasa memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa,” cetusnya juga. (yas)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.